SANGATTA – Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), masuk dalam program prioritas Pemkab Kutim di 2019 mendatang. Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang meminta pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim agar kesehatan TK2D menjadi prioritas. Mengingat tenaga honor merupakan tombak pekerjaan pemerintah.
“Harus diperhatikan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) mereka, karena memang mereka bekerja. Kalau sudah baru menyasar ke masyarakat miskin. Ada anggaran Rp 4 miliar, silahkan digunakan,” katanya saat memimpin rapat coffee morning, Senin (17/12).
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinkes, Hariyati mengaku hingga saat ini BPJS masih terutang, namun ia menyatakan telah mengajukan. “Kami sudah pengajuan, hanya belum dapat anggaran. Bisa nanti kami membantu menyurati,” bebernya.
Dirinya juga masih menunggu putusan pusat, bahwa 2019 mendatang, iuran pembayaran masyarakat miskin akan di-cover melalui cukai rokok sebesar 37,5 persen. “Tahun depan, dana cukai rokok harus bisa menangani. Nanti kami data ulang, mana warga yang miskin, sangat miskin, hampir miskin, dan akan miskin karena sakit,” ungkapnya.
Hingga saat ini, kasus pembayaran masyarakat miskin berbeda dengan TK2D yang baru mencapai 67 persen. Padahal harusnya sudah mencapai 100 persen. Sebelumnya, Kepala cabang BPJS Kutim, Nurlia Afyanti mengatakan, sebagian TK2D dan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kutim belum semuanya mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan.
Berdasarkan data yang telah diberikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), ada sebanyak 11.782 anggota keluarga dari 6.172 ASN yang telah tercantum dalam data, namun belum terdaftar. “Hingga Oktober lalu saya rekap masih banyak yang belum terdaftar. Semoga cepat bisa mengurus,” harapnya.
Seorang TK2D bernama Ria Putri yang bekerja di salah satu OPD, merasa BPJS yang disediakan pemerintah dianggap kurang bermanfaat. Terlebih ia telah memiliki jaminan kesehatan kelas satu. “Masa saya harus pakai yang kelas tiga. Tapi meskipun saya tidak buat, tetap dipotong perbulan,” keluhnya. (*/la)
