Menag Makin Terpojok, KPK Temukan Ratusan Juta di Ruang Kerja Menteri Agama

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin makin sulit berkelit dari kasus jual-beli jabatan yang melibatkan anggota DPR Romahurmuziy. Sebab, dalam penggeledahan di ruang kerja Menag tadi malam, tim KPK menemukan uang tunai ratusan juta. Fulus dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika itu langsung disita KPK.

Temuan mengejutkan itu bermula saat KPK mengirim tim untuk menggeledah dua lokasi. Yakni Kantor Kemenag dan Kantor DPP PPP. Di Kantor Kemenag, ada tiga ruangan yang digeledah. Yakni ruang kerja Menag, ruang kerja Sekjen Kemenag, dan ruang biro kepegawaian. Nah, uang ratusan juta itu ditemukan tim KPK saat menggeledah ruang kerja Menag.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memastikan jumlah uang tersebut. Dia hanya menyebut ratusan juta. Uang itu sudah disita oleh KPK. Dia mengakui, temuan tersebut membuat KPK berpeluang memanggil Menag. Sebab, Menag harus menjelaskan peruntukan dan asal muasal uang tersebut. Menag juga harus bisa menjelaskan alasannya menyimpan uang tunai sebanyak itu di ruang kerjanya. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa hingga kemarin KPK belum mengeluarkan jadwal pemeriksaan tersangka maupun saksi.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa peluang memanggil Menag sangat terbuka. Sebab, penyidik perlu menanyakan semua temuan mereka di lapangan kepada pihak-pihak terkait. ”Apalagi ada beberapa dokumen dan uang yang diamankan dan disita dari ruangan menteri agama hari ini (kemarin),” jelas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Dia menegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu. Siapapun yang terlibat, dari partai apapun, pasti akan diproses. ”Tentu sudah kami identifikasi (pihak lain yang diduga terlibat). Tapi, sampai saat ini belum bisa disampaikan karena hal itu terkait dengan materi penanganan perkara,” bebernya. Pria asal Padang itu menyampaikan, selain uang tunai ratusan juta dari ruang kerja menag, sejumlah dokumen juga turut diamankan oleh penyidik.

Apakah Menag terlibat dalam jual-beli jabatan? Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif belum bersedia menjawab dengan detail. ”Itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kami jelaskan,” kata pejabat kelahiran 1965 itu. Dia hanya menegaskan bahwa KPK bakal mengejar semua pihak yang terlibat. Bukan hanya tiga tersangka yang sudah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), pejabat internal Kemenag yang terlibat juga bakal diburu. Berdasar pengembangan kasus, KPK sudah memiliki petunjuk ke arah pejabat tersebut. ”Kemungkinan (pejabat internal Kemenag terlibat) itu ada,” kata Laode.

Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya pada Jumat (15/3). Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mochammad Romahurmuziy alias Romy, Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin, dan Kakan Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. Mereka diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan di Kemenag. Haris dan Muafaq diduga menyetor upeti kepada Romy untuk mendapatkan jabatan. Sebagai Ketua Umum PPP, Romy disebut memiliki kedekatan dengan Menag yang juga politikus PPP itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Romy dipecat dari jabatan ketum PPP.

Laode menyampaikan, dalam lelang terbuka kemenag, sudah jelas Haris Hasanudin tidak terpilih. ”Tapi, somehow bisa berubah,” ungkap dia kemarin. Karena itu, penyidik mencium ada gerakan lain yang diduga dilakukan oleh pejabat Kemenag.

Penyidik KPK tidak hanya menggeledah beberapa lokasi di Jakarta kemarin. Mereka terus mengembangkan kasus dari temuan yang ada. Termasuk di antaranya laporan lain yang diduga turut melibatkan Romy. ”Itu sedang didalami oleh KPK. Dan laporannya sebenarnya banyak,” ucap Laode. Menurut dia, instansinya menerima beberapa laporan. Dia memastikan laporan yang masuk tidak hanya satu. ”Bukan cuma yang di Jawa Timur. Tapi, di kota lain,” ujarnya. Seluruh laporan tersebut, masih kata Laode, mirip dengan kasus yang saat ini sedang mereka tangani. Yakni berkaitan dengan jual beli jabatan.

Respons Menag

Menjelang magrib kemarin, Lukman sempat mendatangi kantornya. Dia datang dengan tergesa-gesa, tetapi masih bersedia diwawancara sejumlah wartawan. Lukman datang karena mendapatkan informasi bahwa ruangannya yang disegel KPK sejak Jumat (15/3) sudah selesai digeledah. ”Saya harus segera memasuki ruangan saya karena ada beberapa surat yang harus ditindaklanjuti, harus saya baca, harus saya tandatangani,” jelasnya.

Namun, Lukman tak mau mengomentari barang-barang yang disita KPK dari ruang kerjanya. ”Karena saya belum memberikan keterangan resmi kepada KPK. Saya harus menghormati KPK,” tuturnya. Apakah siap diperiksa KPK? ’’Pasti,’’ tegasnya.

Beberapa pejabat Kemenag juga tak mau berkomentar banyak tentang uang yang disita dari ruang kerja Menag. Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan menegaskan, pihaknya menghormati kewenangan KPK terkait penggeledahan. “(Terkait penyitaan uang, Red) Itu sudah ranah KPK,” kata Nur Kholis yang mengaku ikut mendampingi personel KPK membuka segel ruang kerja Menag. Dia menegaskan tidak bisa berkomentar terkait barang-barang yang disita KPK. Dia mengatakan, tugasnya hanya mendampingi personel KPK membuka segel ruangan. Setelah penggeledahan selesai, dilakukan penandatanganan berita acara. Lebih tepatnya berita acara penyitaan dokumen dan barang lain yang disita KPK.

KPK Juga Geledah Kantor PPP

Tim KPK juga menggeledah Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Tujuh penyidik KPK masuk ke kantor partai berlambang kakbah itu. Mereka menggeledah ruang kerja Romy yang berada di lantai dua. Penggeledahan dilakukan sekitar dua jam. Para penyidik yang mengenakan masker itu terlihat membawa satu koper berwarna biru dan sejumlah dokumen penting.

Koper dan dokumen itu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Mereka enggan menyampaikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di lobi kantor. Sekjen PPP Arsul Sani menyampaikan, dirinya tidak tahu apa saja dokumen yang dibawa penyidik KPK. ”Saya tidak mengerti. Sepanjang prosedurnya dipenuhi, kami hormati,” terang dia saat ditemui di kantor DPP PPP.

Anggota Komisi III itu tidak tahu apa yang ada di dalam ruang kerja Romy. Sebab, sejak Romy ditangkap, ruangan itu disegel oleh KPK. Dia masih menunggu pemberitahuan dari KPK. Biasanya penggeledahan disusul berita acara dari penyidik. Arsul menegaskan bahwa hanya ruangan Romy yang digeledah, tidak ada ruangan lain yang dimasuki penyidik. Menurut dia, KPK punya kewenangan untuk menggeledah demi mencari data sebagai barang bukti. Legislator asal Jawa Tengah itu pun menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. ”KPK punya kewenangan penyegelan, penggeledahan, dan penyitaan,” tutur dia. (lum/syn/wan/oni/jpg)