Menanti Media Sosial yang Damai 

Oleh: Muhammad Zulfikar Akbar, Redaktur Pelaksana Bontang Post

PER 23 September 2018, kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah resmi dimulai. Untuk menandai dimulainya masa kampanye hingga 13 April 2019 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan Deklarasi Kampanye Damai yang digelar tak hanya di ibu kota negara, namun juga di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Minggu (23/9) yang diikuti pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) serta para ketua umum partai politik itu, dibacakan serta ditandatangani isi deklarasi damai tersebut. Isinya yaitu; Satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi suku, agama, dan ras (SARA), dan politik uang. Tiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembacaan dan penandatanganan deklarasi ini jadi janji para peserta pemilu untuk sama-sama menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di nusantara ini. Deklarasi ini tentunya tak hanya berlaku saat kampanye tatap muka antara peserta pemilu dengan masyarakat, namun juga di jagat dunia maya, utamanya media sosial.

Keriuhan menyambut Pemilu 2019 memang lebih terasa di media sosial. Bahkan “kampanye” sudah dimulai jauh sebelum kampanye sesungguhnya dimulai. Bukan oleh para peserta pemilu, namun oleh masyarakat dunia maya atau netizen itu sendiri. Mulai mempromosikan capres-cawapres pilihannya, bahkan sampai saling serang berbentuk adu berita tentang keberhasilan maupun kegagalan capres-cawapres tersebut. Parahnya, mereka menggunakan sumber-sumber berita yang tak diyakini validitasnya, pun tak diketahui alamat serta susunan redaksinya.

Hasilnya, bukan adu gagasan ataupun pemikiran yang dilontarkan oleh para netizen, melainkan adu fitnah dan informasi hoax. Mereka pun tak segan ngotot bahwa sumber mereka lah yang benar, dan sumber lawannya yang salah. Begitu seterusnya. Bahkan foto-foto yang terbukti hasil rekayasa digital pun, masih dianggap benar. Ujung-ujungnya, kawan menjadi lawan. Seorang yang dulu pernah dekat, kini menjauh karena perbedaan pilihan politik. Bahkan tak segan saling block akun media sosial masing-masing.

Namun beruntung, itu hanya terjadi di media sosial. Tak di dunia maya. Sejauh penglihatan dan pengalaman saya bergabung di beberapa grup media sosial, realitas itulah yang terjadi. Namun, saya juga mendapat cerita, beberapa netizen bahkan sampai membawa masalah perbedaan pilihan politik ini dari media sosial ke dunia nyata. Hasilnya, ikatan pertemanan bisa putus. Silaturahmi putus. Padahal, dalam Islam memutuskan silaturahmi adalah perkara yang terlarang.

Kita tentu tak ingin kawan menjadi lawan, anak menjadi tak mau bicara dengan bapak-ibunya, sesama saudara bertengkar, rekan kerja tak bertegur sapa satu sama lain, hanya gara-gara perbedaan pilihan politik. Terlebih, penetrasi atau tekanan di media sosial ternyata jauh lebih besar ketimbang di dunia nyata. Di dunia maya, netizen tentu bisa berlagak ceria atau bahagia dengan menuliskan simbol-simbol emoticon, namun sejatinya di dunia nyata ia bersedih.

Sudah banyak kasus karena terus menerus diserang oleh kelompok lawan pendukungnya, di dunia nyata ia merasa tertekan dan diteror. Kedamaian di media sosial memudar, yang juga berpengaruh kepada kehidupannya yang sebenarnya.  Mari sama-sama kita ciptakan atmosfer media sosial yang damai. Suasana yang antar-netizen mengeluarkan statement atau membagikan hal yang menyejukkan. Isi dari deklarasi kampanye damai yang sudah disepakati tentu harus dikawal, agar pesta demokrasi terbesar kali ini berjalan sesuai harapan, dan menjadikan masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berpolitik. Selamat berpesta! (***)