Insiden padamnya listrik di sebagian wilayah Jawa membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) yang paling bertanggung jawab atas pemadaman itu dinilai tidak memiliki tata kelola manajemen risiko yang baik menghadapi suatu masalah besar. Alhasil, banyak konsumen yang dirugikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Jokowi saat mendatangi kantor PLN yang berada di bilangan Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019) pagi. Di situ, Jokowi yang datang bersama jajaran kabinet tampak sedikit kesal. Pasalnya, mantan wali kota Surakarta itu tak habis pikir kenapa bisa PLN tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat.
“Pertanyaan saya bapak ibu semuanya kan orang pinter-pinter. Apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung atau apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop. Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Itu betul-betul merugikan kita semuanya,” tegas Jokowi.
Sebagai perusahaan dengan manajemen besar seperti PLN, Jokowi tak melihat bahwa PLN memiliki tata kelola manajemen risiko yang baik dalam menangani pemadaman listrik, kemarin (3/8). Yang ada, PLN dinilai lamban untuk menyelesaikan masalah pemadaman listrik di sebagian Jawa itu. “Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?” tegasnya.
Jokowi mengatakan, kejadian tersebut tidak hanya merusak nama baik atau reputasi PLN sebagai operator yang diutus negara untuk mengelola kelistrikan. Lebih jauh dari itu, masyarakat dan khalayak luas juga dirugikan atas kejadian ini. Apalagi pemadaman listrik itu juga berimbas pada sektor transportasi massal.
“Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya. Kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, blackout accident kemarin terjadi karena gangguan pada SUTET 500 kv Ungaran-Pemalang. Pengiriman energi listrik dari timur ke barat gagal atau terputus. Aliran energi listrik yang terputus memicu trip atau lepasnya jaringan di PLTU yang ada di Jawa Barat dan Banten. Trip hanya terjadi di pembangkit listrik di wilayah barat sehingga pasokan listrik di timur Jawa tetap aman.
PLN merespons cepat insiden tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah perbaikan ground steel wiring (GSW) atau kawat tanah. Setelah listrik kembali normal, PLN akan melakukan investigasi penyebab gangguan pada kedua sirkuit di Ungaran-Pemalang. “Kami akan melakukan evaluasi internal juga untuk mencegah terulangnya kejadian ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.
Proses normalisasi pasokan listrik beragam lamanya. Di tiap wilayah bisa berbeda. Tiga jam setelah aliran listrik dari GITET masuk, listrik di Jakarta mulai menyala. Di Jawa Barat dan Banten, prosesnya memakan waktu empat hingga lima jam.
Sementara itu, Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan kompensasi atas insiden tersebut. Hal itu merespons keluhan yang banyak beredar di media sosial. Menurut dia, PLN menegaskan sudah punya patokan regulasi soal kompensasi. Yakni Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN Persero. “Masalah kompensasi sudah ada permennya. Pasti akan kami penuhi setelah recovery,” tegas Dwi Suryo kepada Jawa Pos tadi malam.
Dalam peraturan itu disebutkan, apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuatu tingkat mutu, pelanggan bisa mendapat kompensasi maksimal 20 persen dari tagihan bulanan. Tiap pelanggan bakal mendapat kompensasi berbeda sesuai dengan konsumsi listrik bulan itu. Penghitungannya bisa dicek di aplikasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).
“Ada aplikasi P2TL untuk menghitung. Ini juga dipantau Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Jadi, pelanggan tidak perlu khawatir,” tutur Dwi. Kompensasi, lanjut dia, diberikan pada bulan berikutnya setelah terjadinya gangguan. (jpc)
