Minta ADD 10 Persen dari APBD

Setelah Dipotong DAK, Beri Waktu 10 Hari Pemkab Beri Tanggapan

SANGATTA –  Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kutim, meminta Pemkab merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10 persen dari dana perimbangan. Pengurus  Apdesi memberikan waktu 10 hari kepada Pemkab untuk menanggapi permintaan itu.

“Kami minta anggaran untuk ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus) 2017 ini,” kata Darwanto, Kepala Desa Bukit Permata mewakili Apdesi Kutim.

Permintaan itu dibacakan Darwanto di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Selasa (2/5) kemarin. Dihadapan Bupati Kutim Ismunandar, Sekda Irawansyah, serta Wakil Ketua DPRD Encek UR Firgasih yang menghadiri acara silaturahmi Apdesi dengan Pemkab.

“Tanggapan tertulis atas permohonan ini kami terima paling lambat 10 hari setelah pengajuan,” sambung Darmanto.

Jika usulan itu tidak diakoomodir atau ditanggapi. Pihaknya akan mengambil langkah untuk melaporkan sekaligus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, DPP Apdesi , dan Gubernur Kaltim. Usulan yang disampaikan juga bukan tanpa dasar. Akan tetapi, mengacu pada Undang-Undang (UU) Desa, Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan beberapa aturan lainnya.

“Langkah kami ini merupakan hasil dari pertemuan kami di Desa Sangatta Selatan. Apa yang kami ajukan mudah-mudahan mendapat tanggapan positif oleh Bupati.Apalagi ini untuk mendukung percepatan pembangunan di desa,” katanya.

Sementara itu Bupati Kutim Ismunandar mengungkapkan, saat ini Pemkab Kutim tengah memproses pencairan dana ADD. Bahkan diperkirakan akan cair kurang dari 10 hari ke depan. Namun dana desa tidak akan cair sekaligus, tetapi secara bertahap.

“Saya sudah instruksikan kepada Sekda untuk segera menindaklanjuti, sehingga dapat segera dicairkan. Dalam waktu dekat ini sudah cair,” tuturnya.

Ismunandar mengatakan besaran ADD mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Namun, Ia belum mengungkapkan berapa besar kenaikan tersebut. Sedangkan soal besaran, dia mengatakan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (hd)