bontangpost.id – Penyelenggaraan ibadah haji 2023 dibayangi kenaikan harga yang cukup fantastis. Di antara yang bisa mengatrol biaya menunaikan rukun Islam kelima itu adalah adanya pajak pertambahan nilai (PPN) yang cukup besar. Kemudian juga potensi kenaikan harga layanan tenda saat masa Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna). Prediksi kenaikan harga biaya haji itu disampaikan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi.
Dia mengatakan para jemaah haji khusus saat ini mulai mempertanyakan kuota dan biaya haji terbaru. Mereka (calon jemaah haji khusus) pertama menanyakan kepastian keberangkatan dan juga harga yang sudah naik 20-30 persen, katanya kemarin (18/12). Bos travel Patuna itu mengatakan untuk PPN saja, pemerintah Saudi menetapkan sebesar 20 persen. Syam menjelaskan ketentuan PPN tersebut berdampak pada ongkos sewa hotel, transportasi, dan layanan katering selama di Saudi.
“Kenaikan biaya haji yang mencapai 30 persen itu juga dipengaruhi biaya layanan masa Armuzna. Untuk harga terbaru musim haji 2023 belum dikeluarkan,” jelasnya.
Dia mengungkapkan pada musim haji 2022 ini harga layanan Armuzna berkisar 11.500 riyal (Rp 47,7 jutaan) sampai 18.000 riyal (Rp 74,4 juta). Dengan adanya kenaikan tersebut, Syam mengatakan sejumlah travel haji khusus menyesuaikan harga paket haji khusus. Apalagi untuk calon jamaah haji khusus yang sudah mendaftar beberapa tahun lalu. Syam mengatakan sama seperti haji reguler, haji khusus juga ada antriannya. Rata-rata antrian haji khusus mulai dari 5 tahun sampai 7 tahun. “Saat ini yang jadi galau mereka (calon jamaah haji khusus) harus siap nambah kocek lagi,” tuturnya.
Syam menuturkan, kebijakan kenaikan paket harga haji khusus tersebut mau tidak mau harus dijalankan. Sebab ketika jamaah mendaftar beberapa tahun lalu, belum ada ketentuan PPN 20 persen. Begitupun juga aturan soal biaya layanan Armuzna juga baru keluar menjelang masa haji 2022 ini. Kenaikan biaya haji tidak hanya dirasakan jamaah haji khusus. Tetapi juga jamaah haji reguler. Kementerian Agama (Kemenag) beberapa waktu lalu sudah menyampaikan sinyal kenaikan ongkos haji tahun depan. Meskipun begitu nominal persis kenaikannya belum diumumkan. Menunggu rapat penetapan biaya haji antara pemerintah dengan DPR.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan biaya haji bakal naik secara proporsional. Dia mengatakan tujuan penyesuaian biaya haji secara proporsional supaya menjaga kesinambungan pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Mengingat beberapa komponen biaya haji juga mengikuti kebijakan Arab Saudi setiap tahunnya,” katanya.
Pada bagian lain, Kementerian Agama (Kemenag) bakal mempercepat persiapan penyelenggaraan haji 2023. Di antaranyah mempercepat rekrutmen petugas pembimbing haji 2023. Rencananya rekrutmen petugas pembimbing haji dimulai awal Januari depan. Informasi soal pelaksanaan rekrutmen petugas pembimbing haji itu disampaikan Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arsad Hidayat.
Dia menegaskan salah satu upaya persiapan haji 2023 yang mereka lakukan adalah lebih awal merekrut petugas pembimbing ibadah haji.
’’Kami memperkirakan rekrutmen petugas ibadah haji akan lebih dahulu, yaitu pada awal Januari 2023,’’ kata Arsad di Jakarta. Ada beberapa pertimbangan mempercepat perekrutan petugas pembimbing hati itu. Di antaranya supaya para petugas pembimbing haji bisa segera ditetapkan dan berkolaborasi dengan calon jamaah haji.
Dia menjelaskan orientasi bimbingan haji ke depan adalah menciptakan jamaah mandiri. Maksudnya adalah jamaah yang bisa menjalankan ibadah-ibadah rangkaian haji secara mandiri. Tanpa harus seratus persen bergantung dengan bimbingan petugas haji. ’’Semua jamaah yang dibimbing harus mandiri,’’ katanya. Di antaranya dengan pembekalan tata cara dan tips muda beribadah di Masjidilharam di Makkah maupun Masjid Nabawi di Madinah. Selain soal ibadah, juga pembekalan mengenai cara arah kembali pulang ke hotel jika terpisah dari rombongannya.
Upaya Kemenag mendorong jamaah mandiri, supaya mereka tidak tergantung kepada petugas pembimbing ibadah. Apalagi jumlah petugas pembimbing sangat terbatas. Dalam satu kloter hanya ada satu orang tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI) dan satu petugas tim pembimbing haji Indonesia (TPHI). Persiapan haji lebih awal merupakan salah satu rekomendasi pertemuan ulama-ulama (mudzakarah) perhajian. Rekomendasi lainnya adalah perbaikan kualitas pelayanan bimbingan ibadah untuk jamaah. Kemudian pemerintah juga diminta untuk meningkatkan kualitas kecakapan petugas haji.
Dalam kesempatan itu Arsad juga menyampaikan bahwa kepastian kuota haji 2023 akan dibahas dalam MoU Menteri Agama RI dan Menteri Haji Arab Saudi. Pertemuan ini bakal digelar pada 9 Januari 2023 mendatang. Tahun ini kuota haji Indonesia hanya 100.051 orang. Sementara itu kuota normal haji Indonesia adalah 221 ribu jamaah. (wan/jpg/riz)
