SANGATTA – Kebutuhan masyarakat menjadi yang utama. Namun Pemerintah harus jeli melihat kebutuhan yang bersifat mendesak. Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaporkan program yang dianggap prioritas.
Sekda Irawansyah mengatakan, kegiatan yang menyangkut layanan publik harus jadi yang pertama dimasukkan dalam anggaran perubahan. Itu menjadi amanah Bupati agar dibahas pada rapat hari ini.
Untuk itu OPD terkait Seperti di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera laporkan kegiatan skala prioritasnya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda).
“Dinas pendidikan segera dilaporkan yang skala prioritas, seperti sekolah yang tidak memiliki kursi dan meja,” kata Irawansyah pada rapat coffee morning, Senin (3/9).
“Sama halnya dengan Dinas Kesehatan terkait kebutuhan obat-obatan dan Disdukcapil untuk peralatan serta tinta. Penuhi itu semua agar tidak ada lagi keluhan masyarakat,” sambung mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini.
Lebih lanjut Sekda mengungkapkan, keperluan dana untuk menyokong kegiatan tersebut telah dibahas sebelumnya. Bisa didahulukan berdasarkan sifat atau keperluan yang mendesak di anggaran perubahan. “Surat permohonan sama. sudah dikirimkan ke DPR yang isinya meminta mendahulukan anggaran, seperti gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dan Linmas kemarin,” terang Irawan.
Pada rapat Coffee Morning di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Sangatta, Sekda yang didampingi Asisten Perekonomian Pembangun, Rupiansyah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mugeni turut dibahas kegiatan apel siaga kebakaran hutan dan bencana lain. “Kewajiban pejabat Kutim untuk segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),” tegasnya. (dy)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
