Pansus RTRW Sidak Cibodas 

Kecewa, Data Koordinat dan Luas Lahan Tidak Lengkap

BONTANG –Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Bontang tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bontang melakukan sidak dengan mengambil lokasi Cibodas, Kemarin (24/4). Sidak kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RTRW, Muslimin.

Pembahasan Raperda RTRW akan membahas 12 item yang diakomodir. Salah satunya ialah terkait Cibodas yang akan berubah peruntukan menjadi kawasan perkantoran. Namun, ia menyayangkan hasil sidak yang berjalan tidak optimal.

“Hasilnya belum memuaskan karena beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab oleh pihak PT Pupuk Kaltim ,” jawabnya.

Peralihan fungsi ini akan berdampak pada besaran luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengharuskan bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai RTH sebesar 30 persen dari luas lahan. Sementara itu data pasti terkait luas dan RTH belum terpenuhi.

“Kami ingin tahu berapa luas lahan PT Pupuk Kaltim yang masuk zona merah (RTH), tadi gambarannya kira-kira, kami inginnya kepastian ,” ujarnya.

Anggota Pansus RTRW, Ubaya Bengawan menyoroti soal jumlah luas RTH yang dimiliki oleh PT Pupuk Kaltim. Apabila besaran RTH hanya sesuai dengan regulasi maka akan terjadi kekurangan.

“Ini masuk RTH jika dikurangi penggantinya di mana,” tanyanya.

Sementara itu, PT Pupuk Kaltim diwakili oleh Indra Kusuma W yang mengatakan bahwa peralihan fungsi  tersebut dikarenakan adanya pertambahan karyawan. Pertambahan tersebut akan mengakibatkan penambahan gedung perkantoran.

“Jadi dipastikan gedung lama tetap, namun karena adanya penambahan tenaga kerja maka kami membutuhkan penambahan perkantoran,” katanya.

Begitupula dengan Wanatirta, diakuinya kedepan akan menjadi kawasan perumahan dan akan dibangun alat fasilitas lainnya (AFL) semisal sarana pendidikan dan peribadatan. Saat ini, lokasi tersebut masuk dalam RTH.

Hari ini Pansus Raperda RTRW akan kembali memanggil PT Pupuk Kaltim dan PT KIE. Pansus menyarankan agar wakil dari kedua perusahaan tersebut membawa data yang lengkap. (*/ak)