PDIP Kaltim Siap Bawa Ahok Jadi Cagub

Pilgub 2018, Mantan Wali Kota Batu Juga Mencuat

SAMARINDA – Geliat PDI Perjuangan menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 belum terlihat. Kerja ekstra mesti mereka perbuat. Ini mengingat partai politik (parpol) lain di Benua Etam sudah mulai mempersiapkan diri.

Tentu, menjadi kerugian besar bagi PDIP bila tak ambil bagian dalam perebutan kursi KT I.

Sebab, partai dengan 10 kursi di DPRD Kaltim itu merupakan pemilik suara terbanyak kedua setelah Golkar dengan 13 kursi. Hanya butuh satu kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Namun, partai moncong putih itu diprediksi akan memberi warna berbeda dalam kenduri demokrasi tahun depan tersebut.

Terutama, dalam memunculkan figur alternatif bakal cagub dan cawagub. Tak menutup kemungkinan pasca Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dalam Pilgub DKI Jakarta, yang bersangkutan didorong PDIP maju di Kaltim. Apalagi yang bersangkutan telah purnatugas sebagai gubernur DKI pada Oktober 2017. Sementara itu, menurut rencana Pilgub Kaltim dihelat Juni 2018.

“Semua mungkin. Kalau Bu Mega mengirim ke Kaltim, kenapa enggak? Tapi, masalahnya banyak juga daerah lain yang menginginkan,” ujar Edy Kurniawan, sekretaris Fraksi PDIP PDRD Kaltim, kemarin (27/4). Sumber terpercaya dari internal PDIP, bahkan, menyampaikan, ada opsi kader PDIP mantan kepala daerah di luar Kaltim dimunculkan maju pada 2018. Salah satunya, Eddy Rumpoko (ER), mantan wali kota Batu, Jawa Timur dua periode itu (2007–2017).  ER yang memiliki latar belakang pebisnis juga memiliki usaha di Kaltim.

Di samping itu, yang bersangkutan juga memiliki jejaring pergaulan dengan tokoh pemuda Kaltim, Said Amin. Keduanya, sama-sama tergabung di Pemuda Pancasila. Soal itu, Edy tidak mengiyakan, tak juga membantah. “Kalau bicara kemungkinan ‘kan bisa saja,” tuturnya.

Meski demikian, terang dia, PDIP akan mengutamakan kader internal di daerah. Sejumlah nama berpeluang. Mulai Emir Moeis, Awang Ferdian Hidayat, Ismael Thomas, Siswadi, serta Dody Rondonuwu. Termasuk, sederet nama anggota F-PDIP DPRD Kaltim juga memiliki kans.

Tapi, hingga mengerukutkan satu nama, proses itu masih panjang. ”Apakah nomor satu atau dua, itu belum ditentukan. Kami mengamati dinamika. Siap saja nomor satu atau dua,” kata dia. Dari waktu ke waktu, semua masih mungkin berubah. Hanya, dalam waktu dekat, DPD PDIP Kaltim akan mulai membuka penjaringan dan penyaringan bakal cagub dan cawagub. Sebelum itu, terlebih dulu akan membentuk tim yang direncanakan pada awal Mei.

Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu tak khawatir dengan langkah politik yang terbilang agak sedikit lambat dibanding parpol lain. Sekembali dari kekalahan Ahok di DKI, PDIP makin solid. Banyak pengalaman yang dipetik pengurus Kaltim. “Militansi, muruah, perjuangan, dan semangat terjaga. Modal itu dijadikan salah satu amunisi sebagai penentu atau pewarna Pilgub Kaltim,” ucap legislator daerah pemilihan Samarinda itu.

Sekalipun, diakui, DKI dan Kaltim berbeda. Namun, saat pengalaman pahit itu dirasakan PDIP, tidak didapat partai lain. Termasuk, serangan politik. Dan, itu diyakini sudah bisa diantisipasi dalam pilgub tahun depan. Untuk urusan pilkada, Ketua DPD PDIP Kaltim Dody Rondonuwu jauh hari sebelumnya telah mengisyaratkan tidak akan maju. Dia lebih memilih fokus berjuang di legislatif, serta mengawal agenda partai menyongsong Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Kesempatan berkompetisi akan diberikan kepada kader lainnya. PDI Perjuangan memang punya kader berpengalaman menjadi kepada daerah. Yakni, mantan Bupati Kubar dua periode 2006–2016, Ismail Thomas. Kemudian, ada Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi. Bahkan, kader senior Emir Moeis disebut-sebut akan turun gunung. “Bergantung beliau (Emir Moeis), bersedia atau tidak,” kata Dody.

Sampai sejauh ini, masyarakat Kaltim belum disuguhkan figur alternatif dalam Pilgub Kaltim. Ungkapan ‘itu-itu saja’ mewarnai bursa kandidat bakal calon gubernur (cagub). Adapun figur yang berpeluang maju, yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar. Di samping itu, Isran Noor (mantan bupati Kutai Timur).

Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin menuturkan, di luar nama figur yang santer muncul dalam perburuan kursi gubernur, tidak ada pilihan nama lain yang siap. Tidak mungkin, terang dia, mendorong mobil yang mogok. “Kami juga mau ada figur alternatif. Minimal orang itu berprestasi, sehingga ada daya tarik yang bisa dijual ke masyarakat. Faktanya tidak muncul,” kata Syafruddin, kemarin (26/4). “Kalau ada, partai pasti welcome. Siap mengorbitkan,” sambungnya.

Ketua DPW PAN Kaltim Darlis Pattalongi mengatakan, tidak hanya partai yang bertanggung jawab. Paling pokok ialah masyarakat. Sebab, pada akhirnya masyarakat yang memilih. Bila pilihan masyarakat berat dengan pertimbangan pragmatis, semakin menjauhkan figur yang hanya memiliki ide dan gagasan untuk maju pilkada. “Jauh dari semangat kompetisi kalau pragmatisme dominan,” imbuhnya.

Sedianya, LSM dan dunia kampus juga bertanggung jawab memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Bila hendak pilkada semakin berwarna, mesti diperjuangkan bersama agar pilihan masyarakat tak tertumpu dengan alasan pragmatis. (ril/riz/kpg/gun)