Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly kabur saat awak media hendak menanyakan terkait polemik keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Yasonna memilih meninggalkan awak media setelah dirinya melakukan konferensi pers permintaan maaf kepada warga Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pantauan JawaPos.com (grup Bontangpost.id), Yasonna langsung meninggalkan awak media setelah dia memberikan keterangan pers. Karena waktunya bertepatan dengan ibadah salat Maghrib sekitar pukul 18.16 WIB.
“Udah ya mau maghrib, ini satu aja,” kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).
Mendapat pengawalan ketat, Yasonna enggan ditanya awak media soal polemik keberadaan Harun. Awak media pun sulit mendapat keterangan rinci soal Harun, karena Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan jajaran di bawah kepemimpin Yasonna di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Itu Dirjen Imigrasi,” singkat Yasonna.
Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengakui terlambat menginformasikan keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Tersangka pemberi suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu telah berada di Indonesia sejak Senin (7/1/2020) lalu.
Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang menyatakan adanya gangguan atay delay system sehingga Imigrasi telah mengetahui keberadaan Harun. Delay system itu diduga terjadi karena proses restrukturisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sedang berlangsung. Hal ini berimbas pada terganggunya sumber informasi.
“Tidak lazim terjadi (delay system), tapi kalau mati lampu di Bandara Soeta itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kita lakukan pendalaman,” kata Arvin di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).
Arvin menyebut, pihaknya melakukan pendalaman mengapa terjadi delay system. Pihaknya saat ini belum mengetahui secara rinci mengapa hal itu bisa terjadi.
“Maka dilakukan pendalaman. Itu merupkan bagian pengawasan dan pemantauan pelintasan. Hasilnya tentunya kita akan terbuka dengan penyidik,” terang Arvin.
Terkait lamanya informasi yang disampaikan pihak Imigrasi, kata Arvin, karena masih mengumpulkan informasi yang valid. Karena hilangnya Harun Masiku saat ini tengah menjadi sorotan publik.
“Kalau imigrasi tentu akan sangat terbuka sekali untuk menyampaikan pelintasan. Tidak ada spekulasi kita menghambat, kita hanya memastikan yang bersangkutan (Harun Masiku),” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.
KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. (jpc)
