Pelamar CPNS Ramai-Ramai Updete Data 

SAMARINDA – Selama sepekan terakhir, permintaan memperbarui data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan selain kebutuhan reguler, permintaan perbaikan data tersebut juga datang dari pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hal ini diungkapkan Sekretaris Disdukcapil Samarinda, M Subhan, Selasa (10/10) kemarin. Ia mengatakan, dalam sehari pihaknya dapat melayani seratus hingga dua ratus permintaan memperbarui data yang berasal dari pelamar CPNS.

“Padahal jika hari biasa permintaan update data ini hanya di kisaran 50 hingga 100 orang. Jumlahnya meningkat semenjak pendaftaran CPNS dibuka,” ujarnya, Rabu (10/10) kemarin.

Kendati demikian, ia mengaku, pihaknya tidak merasa kewalahan. Untuk mengantisipasi pembludakan permintaan memperbarui data pihaknya pun telah menambah satu petugas lagi untuk melayani masyarakat.

“Itu sudah biasa. Hanya saja akan lebih baik jika masyarakat datang lebih awal, jangan mendekati hari akhir pendaftaran. Jika terjadi penumpukan, maka proses update data tidak bisa diproses cepat karena harus dicek satu-satu. Seperti nama, NIK, dan KK,” ucapnya.

Subhan mengungkapkan, yang sering menjadi permasalahana adalah ada ketidaksinkronan antara data dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini lantaran ada perbedaan mengenai alamat, tahun lahir, status kawin atau NIK.

Namun, sistem Badan Kependudukan Nasional (BKN) harus menggunakan data tunggal. Sehingga, apabila ada kesalahan atau data yang dobel, perbaikan memerlukan waktu satu hingga dua hari. Karena yang berwenang menghapus data adalah BKN pusat.

“Itu kalau BKN memprosesnya cepat. Kalau BKN memprosesnya agak lama, bisa sampai hitungan bulan. Memang terkadang yang menjadi kendala adalah update data dari pemerintah pusat. Karena yang diurus tidak hanya Samarinda, tapi juga dari kabupaten/kota lain,” ungkapnya.

Kendati demikian, Subhan menilai, adanya pendaftaran CPNS ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini lantaran masyarakat jadi tertib administrasi dengan melakukan perbaikan data. “Kalau datanya diperbaiki, akan mengurangi kesalahan maupun dobel data di pusat maupun daerah,” pungkasnya. (*/dev)