BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemadaman listrik bergilir di Kota Bontang tidak lagi dirasakan warga dalam tiga hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi setelah sebelumnya masyarakat dan DPRD Bontang menyoroti pemadaman yang berlangsung berjam-jam.
Perubahan kondisi ini turut mendapat sorotan dari Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi. Ia menilai PLN perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan pemadaman yang sebelumnya disebut masih diperlukan, namun kemudian tidak lagi terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebelumnya, PLN menjelaskan pemadaman bergilir dilakukan akibat gangguan pada sejumlah pembangkit yang terhubung dalam sistem interkoneksi Mahakam. Pengaturan beban disebut menjadi langkah untuk menjaga kestabilan sistem dan mencegah terjadinya blackout.
Menurut Purwadi, perubahan pola pemadaman tersebut perlu dievaluasi dan dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya.
“Sudah dibilang kan ini akal-akalan saja. PLN mau menguji kesabaran warga,” ujar Purwadi.
Ia menilai kebijakan pemadaman bergilir sebelumnya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dampaknya juga tidak hanya dirasakan rumah tangga dan pelaku usaha, tetapi turut memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satunya distribusi air bersih yang ikut terdampak ketika listrik padam. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemadaman.
“Memang kebijakan pemadaman justru membuat warga Bontang marah. Harus dievaluasi total,” tuturnya.
Sorotan terhadap PLN menguat setelah DPRD Bontang memanggil pihak PLN untuk membahas persoalan pemadaman bergilir.
Tak hanya melalui jalur legislatif, warga juga menggelar aksi di Kantor UP3 PLN Bontang di Jalan MT Haryono, Kamis (17/9/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap pemadaman listrik yang sebelumnya berlangsung berjam-jam.
“Kami datang menuntut hak,” ujar Udin saat menyampaikan orasi.
Hingga tiga hari terakhir, warga disebut tidak lagi mengalami pemadaman bergilir seperti sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian publik, mengingat sebelumnya PLN menyampaikan pengaturan beban masih diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan. (*)
