bontangpost.id – PT Pelindo IV dan Pemkot Bontang telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait investasi pengembangan Pelabuhan Loktuan. Akan tetapi kelanjutan dari proses ini mengalami kendala pandemi Covid-19. Mengingat keduanya belum bisa membahas detail kerja sama secara tatap muka.
Kasi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang Welly Zakius membenarkan kondisi ini. Praktis konsultasi kedua belah pihak hanya melalui sambungan telepon. Rencananya, pembahasan perjanjian kerja sama akan dilakukan dalam bulan ini.
“Kami akan melakukan rapat secara virtual untuk menindaklanjuti ini,” kata Welly.
Sesuai dengan presentasi Pelindo, terdapat dua tahapan investasi. Sebagai langkah awal, otoritas yang mengelola pelabuhan ini ingin mengembangkan kawasan. Tepatnya, 5 hektare yang berada di area sekita pelabuhan. Langkah ini sesuai dengan rencana induk Pelabuhan Loktuan.
“Status lahan masih ada satu rumah yang belum dibebaskan. Akan masuk dalam rencana pembahasan,” ucapnya.
Tim pembahasan pun telah terbentuk dari kedua belah pihak. Di sisi Pemkot pihak Inspektorat maupun OPD lain dilibatkan. Fungsinya memberikan saran sehubungan aset jika kerja sama terjadi, aturan sisi hukum, mekanisme bagi hasil, dan durasi kerja sama.
“Kalau sepakat modalnya dibiayai sepenuhnya oleh Pelindo. Pemkot mendapatkan dari bagi hasil,” tutur dia.
Setelah ini menemui kesepakatan, kerja sama mengarah ke tahap kedua. Berupa pengembangan di alur kapal di tengah laut seluas 10 hektare. Digunakan untuk dermaga bongkat muat peti kemas. Kajian mengenai ini pun sudah ada sejak Januari lalu dari Pelindo. Bahkan juga telah dipresentasikan.
Investasi ini diperlukan agar pelabuhan di Kota Taman itu menjadi new port Bontang. Menghadapi rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim. Mengingat pelabuhan di Balikpapan bakal menjadi ring pertama. Sehingga tidak serta-merta kapal bisa masuk.
“Pelindo beranggapan yang paling cocok ialah Bontang untuk alur perdagangan ke depan,” jelasnya. (*/ak/rdh/kpg)
