Pembangunan Jalan Lingkar Dibatalkan

BONTANG – Rencana Pemkot Bontang membangun jalan lingkar pesisir (Coastal Road) dari Kelurahan Loktuan menuju Tanjung Limau dipastikan batal terealisasi. Defisit keuangan daerah membuat Pemkot di bawah komando Wali Kota Neni Moerniaeni memilih realistis melihat situasi.

Ditemui di Gedung DPRD, Senin (28/8) alasan Neni sengaja membatalkan rencana proyek itu, lantaran ia tak ingin membebani keuangan daerah. Pasalnya, proyek yang awalnya ditaksir menelan dana Rp 400 miliar mengalami kenaikan diluar prediksi hingga mencapai kisaran Rp 700 miliar atau mengalami kenaikan Rp 300 miliar.

“Walaupun konsultan mengatakan ada hitungan tiang pancang dari 30 meter  menjadi 50 meter itulah yang menyebakan kenaikan, tapi saya tidak mau ini jadi kasus dan bisa menjadi temuan hukum,” ungkapnya.

Neni menuturkan,  skema pembangunan berubah, Pemkot  akan menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menghitung besaran untuk membangun jalan yang sudah diwacanakan sejumlah Walikota pendahulunya.

Usai diaudit BPKP dan LKPP, ia bakal melakukan presentasi ke Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar anggaran pembangunan jalan lingkar bisa dibiayai pusat. “Mudahan Bappenas bisa bantu kita full. Jadi pusat yang laksanakan pembangunannya, kita hanya menerima saja,” ucapnya.

Dijelaskan, ia tak mau keuangan daerah tersedot hanya untuk pembangunan jalan lingkar. APBD yang minim akan lebih baik diperuntukkan untuk kesejahteraan pegawai yang sempat terpangkas, kemudian menyejahterakan masyarakat serta pembangunan infrastruktur lain yang lebih mendesak. Semisal pembangunan pasar rawa indah, pasar citramas.

“Sekarang saya hanya mengedepankan bagaimana dengan dana APBD yang minim ini, kesejahteraan pegawai saya tingkatkan. Kalau sudah diaudit di BPKP dan LKPP, saya presentasikan juga enak,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, politikus Golkar ini memastikan kenaikan nilai pembangunan jalan lingkar murni perhitungan konsultan. Tak ada mark up,  proyek tersebut harus memenuhi standar yang dipenuhi dan sudah dikaji oleh  Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan (KKJT).

“Kami tetap optimistis, tapi juga realistis karena tidak punya uang. Bontang sudah ditetapkan sebagai kota gas dan kondensat, karena potensi bencana di daerah ini besar. Makanya kita membutuhkan jalan yang bisa dipakai untuk evakuasi. Masa hanya satu jalan yang kita pakai. Perlu diingat niat untuk membangun jalan ini sudah lama dari zaman Pak Sofyan, Pak Adi dan kemudian ke saya. Tapi saya akan berusaha semaksimal minta bantuan ke pusat,” tukasnya. (*/nug)