bontangpost.id – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menilai ambisi pemerintah membangun jalan lingkar seksi 3 yang menghubungkan Bontang Kuala dan Tanjung Laut Indah merupakan rencana yang tidak realistis. Alias nyaris tak mungkin tercapai. Ini berkaca pada keterbatasan masa jabatan Basri-Najirah, serta postur anggaran daerah (APBD) yang juga seret akibat pandemi.
“Tidak mungkin. Saya menjamin ini tidak mungkin (terealisasi),” tegas Rustam usai mengikuti rapat gabungan di Sekretariat DPRD Bontang, Jalan Moh Roem, Bontang Lestari, Selasa (7/9/2021) siang.
Rustam menjelaskan, dengan kebutuhan anggaran Rp 862 juta hanya untuk perencanaan, maka pembangunan fisik jembatan sepanjang 2,7 kilometer ini ditaksir mencapai Rp 400 miliar.
Dengan postur APBD Bontang yang umumnya bertahan di angka Rp 1,1 hingga Rp 1,4 triliun, nyaris tak mungkin proyek sebesar itu dikerjakan menggunakan skema single year. Mengingat banyak kewajiban mendasar lain yang mesti pemerintah penuhi.
Maka opsi pengerjaan megaproyek ini mesti menggunakan skema tahun jamak atau multiyears. Dengan catatan, proyek ini harus rampung selaras dengan masa jabatan pemerintah saat ini. Namun jadi soal, masa bakti Basri-Najirah terbilang singkat, hanya 3,5 tahun, terhitung sejak mereka resmi memimpin Bontang April 2021.
“Intinya kami (DPRD) tidak menolak. Namun dengan kajian dan pendanaan yang sanggup kita laksanakan,” tegas politikus Golkar ini.
Lebih jauh, dia membeber bila proyek Detail Engineering Design (DED) Jalan Lingkar ini sudah tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bontang. Dengan nama paket perencanaan teknis pembangunan jalan lingkar Tanjung Laut Indah-Bontang Kuala, satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK).
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Tavip Nugroho menyebut, sebagai OPD pelaksana, pihaknya hanya berupaya melaksanakan kegiatan. Meski tak membantah atau mengiyakan pembangunan jalan lingkar ini sulit direaliasikan.
“Kami OPD jalankan apa yang ada di DPA saja,” ujarnya.
Adapun penyusunan perencanaan DED jalan lingkar dan Analisis Dampak Lingkungan membutuhkan anggaran senilai Rp 1,6 miliar. “Sekarang fokus di perencanaan dulu,” pungkasnya. (*)
