Pembangunan Kilang Belum Dicabut

BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan, belum ada pencabutan hingga saat ini terkait pembangunan kilang minyak refinery oleh pemerintah pusat. Pemkot berharap pembangunan tersebut tetap berjalan.

“Keputusan presiden belum dicabut untuk Tuban dan Bontang. Kan itu domainnya pemerintah pusat,” kata Neni.

Menurutnya, rencana pembangunan kilang tersebut dapat menekan kekurangan pasokan minyak Indonesia. Mengingat, dari 4 kilang yang ada hanya mampu memproduksi 700 ribu barrel per hari dari total kebutuhan 1,5 juta barrel per hari.

“Itulah kedaulatan energi kita, 800 ribu barrelnya masih mengimpor dari negara lain,” tambahnya.

Neni mengeluhkan lambatnya proses pembangunan, sementara negara ini tersedia Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Lantas, ia membandingkan dengan negara tetangga yakni Singapura yang minim SDA tetapi memiliki banyak kilang minyak.

“Coba lihat Singapura tidak kaya SDA tetapi kilangnya banyak, bahkan jadi negara OPEC. Kita yang kaya akan SDA, susah betul membangun 2 kilang,” keluhnya.

Nantinya, pembangunan kilang dapat mengolah minyak mentah menjadi masak. Sementara keempat kilang yang masih tersisa sudah tidak mampu lagi mengolah seperti itu.

Terkait pematangan lahan, Neni berujar itu merupakan domain dari PT Badak NGL. Dikarenakan pemerintah sudah mensupport melalui Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini masih dilakukan pembahasan antara Pansus DPRD dengan Tim Asistensi Raperda.

“Itu (RDTR dan RTRW, Red.) sudah kami lakukan. Bolanya ada di sana (pemerintah pusat, Red.) sekarang,” ujarnya.

Diakuinya, saat ini pembahasan di DPR RI berlangsung alot. Pasalnya, beberapa daerah menginginkan terjadi pembangunan kilang tersebut semisal kota Surabaya dan Kupang.

Ia berharap adanya dukungan dari wakil-wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Timur untuk berjuang maksimal mensukseskan pembangunan kilang di Bontang. Selama ini, Neni melakukan komunikasi secara intens untuk memantau perkembangan terkait rencana proyek tersebut.

“Perjuangan DPR RI harus maksimal, wakil-wakil kita di sana harus berjuang. Kita punya wakil di Komisi VII DPR RI tanyakan ke sana, itu sudah domainnya,” tukasnya. (*/ak)