BONTANG – Mega proyek Pasar Rawa Indah yang merupakan proyek tahun jamak masih belum ada tanda-tanda pembangunan. Padahal, kontraktor pelaksana yakni PT Sasmito sudah mendapat SPK sejak sebulan lalu. Permasalahan tersebut berasal dari pemilik lahan terdahulu yang menghambat pembangunan lanjutan Pasar Rawa Indah.
Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PU-PRK) Bontang Tavip Nugroho berencana menyelesaikan secara kekeluargaan.
Dikatakan Tavip, sejatinya pemilik lahan kalah dalam gugatannya. Namun demikian, pemilik lahan justru mengaku belum tahu bahwa kasusnya sudah inckrah dan tetap meminta agar janji pemerintah dipenuhi terlebih dahulu, sebelum pasar dibangun. “Sehingga saat PT Sasmito hendak melakukan pengukuran dan memulai aktivitas proyek, beberapa oknum melarangnya,” jelas Tavip saat ditemui belum lama ini.
Proyek senilai Rp 102 miliar ini, tahun 2018 baru dianggarkan sebesar Rp 2 miliar karena merupakan proyek tahun jamak.
“Sudah berjalan sebulan, tapi belum ada aktivitas di sana, ini karena ada kendala, kami sempat rapat dengan komisi 3 dan mengatakan jika ada yang menghalangi, yakni pemilik tanah terdahulu,” kata Tavip.
Menurut Tavip, pemilik lahan menghalangi pengerjaan lanjutan pembangunan Pasar Rawa Indah ini karena ingin dimediasi. “Saya sudah lapor ke wali kota. Dan rencananya hari ini (kemarin, Red) mau ketemu dengan pak Andi Syiraju, ahli waris pemilik lahan terdahulu,” ujar Tavip.
Rencananya pertemuan tersebut kata Tavip, akan dilakukan secara empat mata. Tavip ingin mengetahui apa yang diinginkan warga tersebut. “Intinya dia mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini, monggo. Jadi kami akan bicarakan,” ungkapnya.
Masalah lainnya lanjut Tavip, terkait dengan penjual ikan dan ayam yang ada di pasar dadakan. “Kami sudah minta tolong dengan UPTD Pasar. Mungkin minta tempat, tapi sebenarnya kami sudah siapkan dulu pasar sementara, ada lapak daging dan ikan di sana. Apa karena di belakang tidak laku, sehingga mereka minta posisi diluar, kami akan coba cari,” terangnya.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam menambahkan, tidak ada yang menjamin APBD naik, tapi kalau turun bisa. “Sekarang sudah di plot multi years, yang jelas kami di DPRD sudah berjuang, dan kami berharap agar pihak berkompeten bisa segera selesaikan masalah ini. Dan harapannya akhir 2019 bisa dinikmati masyarakat,” tukas Rustam. (mga)
