Pembebasan Lahan Bandara Belum Dianggarkan

Berharap Dokumen Perencanaan Selesai, Diusulkan di APBD Perubahan

BONTANG – Pembebasan lahan bandara sampai saat ini ternyata belum masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang. Pasalnya, dokumen perencanaan pembebasan lahan belum selesai. Sehingga diharapkan tahun 2017 ini dokumen tersebut bisa selesai agar pembebasan lahan bandara bisa diusulkan di APBD Perubahan.

Hal ini diungkapkan Kepala DPKPP Bontang Abdul Rifai saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPRD Bontang. Dijelaskan dia, berdasarkan SK Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lahan bandara Bontang seluas 92 hektare.

Sampai saat ini, yang sudah dibebaskan baru 12 hektare, sehingga sisa 80 hektare masih belum dibebaskan. “Masih ada 2 kendala untuk pembebasan lahan ini,” jelas dia di ruang rapat DPRD Bontang, Selasa (11/4) kemarin.

Abdul mengatakan, kendala yang pertama dokumen perencanaan yang belum selesai oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang dan masih proses penyelesaian. Sementara kendala kedua berupa dana untuk pembebasan lahan 80 hektare yang belum masuk dalam DPA. “Harapan kami, perencanaan tahun 2017 ini selesai, sehingga di APBD Perubahan minimal bisa diusulkan untuk setengahnya,” ungkapnya.

Sementara untuk nilai nominalnya, biaya pembebasan lahan seluas 80 hektare ini pun masih belum bisa diperkirakan. Pasalnya, pihak DPKPP Bontang tidak bisa menyebutkan estimasi biayanya mengingat dokumen perencanaan belum selesai.

“Saat 12 hektare yang sudah dibebaskan itu tahun 2012 dengan biaya Rp 85 ribu per meter persegi, untuk 80 hektare ini nanti ada tahapan penilaian dari tim appresial ketika proses dokumen perencanaan,” terang dia.

Karena dokumen perencanaan pembebasan lahan belum selesai, maka lanjut dia, izin lokasi pengadaan tanah pun belum dibuat. “Semua perizinan bisa dipersiapkan jika dokumen perencanaan selesai,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi I Bilher Hutahaean mengingatkan agar jangan sampai izin lokasi terkendala. “Jangan sampai jadi temuan dan jadi Silpa. Sebisa mungkin dokumen perencanaan harus cepat selesai dan mohon koordinasinya ditingkatkan,” pinta Bilher yang memimpin jalannya rapat. Hadir dalam rapat anggota Komisi I lainnya yakni Kaharuddin Jafar, Yanri Dasa, Setyoko Waluyo dan Abdul Malik.(mga)