Pemerintah Perlu Evaluasi Ulang Perusda 

“Kan kita bentuk perusda itu untuk mendatangkan PAD bagi daerah ini. Kalau terus dikeluarkan uang, untuk apa ada perusahaan?” Jafar Haruna (Anggota DPRD Kaltim)

SAMARINDA – Perusahaan daerah (perusda) dibentuk Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Namun kenyataannya, sebagian perusahaan berpelat merah itu hanya membebani keuangan pemerintah tanpa pernah menyetorkan keuntungan.

Kinerja perusda tersebut kerap menjadi sorotan publik. Pasalnya, puluhan miliar uang rakyat digelontorkan untuk mendorong kinerja perusahaan. Tetapi tahun demi tahun, kinerja perusda tidak kunjung membaik.

Anggota Fraksi Demokrat, Jafar Haruna mengatakan, seluruh perusda di Kaltim perlu dievaluasi. Jika terdapat perusda yang tidak memberikan kontribusi bagi keuangan daerah, dia menyarankan agar perusda itu dibubarkan.

“Karena masih banyak sector  lain yang harus dibiayai APBD untuk kesejahteraan masyarakat. Kan ada perusda yang kerjaannya tidak jelas. Untuk apa dipertahankan,” imbuh Jafar, Rabu (26/9) kemarin.

Dia mencontohkan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) yang tidak pernah menyetor keuntungan pada pemerintah. Padahal uang daerah kerap digelontorkan untuk menopang aktivitas perusahaan tersebut.

“Kan kita bentuk perusda itu untuk mendatangkan PAD bagi daerah ini. Kalau terus dikeluarkan uang, untuk apa ada perusahaan?” katanya.

Jafar menduga, persoalan mendasar perusda ialah buruknya pengelolaan dan manajemen perusahaan. Karenanya, pemerintah provinsi (pemprov) perlu mengevaluasi manajemen perusda tersebut.

“Pemerintah mestinya membuat langkah-langkah terobosan untuk perbaikan perusda. Kalau perlu tinjau kembali bagaimana manajemennya, direktur, dan manajemennya. Itu kekeliruan manajemen. Jangan didiamkan saja,” tegasnya.

Sementara itu Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Mursidi Muslim mengatakan, tergerusnya APBD akibat penggelontoran dana untuk perusda tidak boleh dibiarkan terus berlarut. Dia menyarankan agar perusda yang tidak memberikan kontribusi bagi keuangan daerah, digabung dengan perusda lainnya.

Sehingga jumlahnya tidak terlalu membebani keuangan pemerintah. “Dikecilkan saja jumlahnya. Kalau digabung, kawasan kerjanya tetap di bidang itu. Jadi lembaganya jangan gemuk. Suruh merger saja. Karena banyak yang tidak efektif,” kata Mursidi.

Kemudian direktur utama perusda harus berasal dari profesional. Dengan begitu, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan sebagaimana pola bisnis profesional. Begitu juga dengan pegawai yang bekerja di perusda. Rekrutmen tidak boleh dilakukan atas dasar kedekatan, tim sukses, pertemanan, dan kekeluargaan.

“Yang bagus itu direkrut seperti perusahaan profesional. Harus ada tim yang di dalamnya juga masuk anggota DPRD untuk menjadi tim seleksi. Atau minimal ada tim independen dari akademi atau kalangan profesional,” sarannya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Restuardy Daut berjanji akan mengevaluasi seluruh perusda di Benua Etam. Dengan begitu, diharapkan kinerja perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

“Kita akan dorong kinerja perusda. Salah satunya kita akan evaluasi seluruh perusda yang ada. Artinya dari aspek manajemen, personalia, dan manajemennya diperbaiki. Kita akan evaluasi semuanya,” ucap Restu. (*/um)