BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemkot Bontang masih membutuhkan waktu tambahan untuk menuntaskan verifikasi dan validasi (verivali) data warga miskin. Meski data terbaru dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) telah dirilis, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan masih banyak ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki agar bantuan lebih tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan proses verifikasi ulang ini akan berlangsung sekitar 20 hari ke depan, dimulai pekan ini.
“Kami sudah undang Dissos-PM secara khusus. Setelah dicek, ternyata masih ada data yang harus diverifikasi langsung di lapangan. Saya kasih waktu sekitar 20 harian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses verifikasi tidak hanya melibatkan aparatur kelurahan, RT, lurah, hingga camat, tetapi juga Karang Taruna, kelompok masyarakat (pokmas), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Bahkan, ia meminta agar kegiatan ini mendapat dukungan anggaran operasional supaya berjalan maksimal.
Data terbaru menunjukkan adanya penurunan jumlah warga miskin hingga 40–50 persen. Meski demikian, validitas data tetap menjadi prioritas. Agus Haris mencontohkan, masih ada warga yang sudah pindah domisili namun tetap tercatat di wilayah lama.
“Saya temukan data orang yang sudah pindah ke Bontang Selatan, tapi masih terdaftar di Bontang Utara. Padahal mereka sudah tidak masuk kategori miskin. Rumahnya layak, pekerjaannya ada,” jelasnya.
Saat ini, verifikasi fokus pada kelompok desil 2 hingga 4. Kelompok ini akan dibagi menjadi dua kategori: warga yang dibiayai pemerintah pusat, serta warga yang perlu dukungan APBD, CSR perusahaan, atau Baznas.
“Kelompok desil 2–4 ini akan dibagi jadi dua. Ada yang masih layak tapi tidak punya pembiayaan hidup, dan ada yang memang masuk kategori miskin atau rentan. Yang ini akan kita bantu lewat APBD atau CSR,” tegasnya.
Sementara itu, kategori desil 1 atau miskin ekstrem dipastikan sudah tidak ada di Bontang. Sebelumnya, kelompok ini merupakan warga yang benar-benar tidak memiliki rumah maupun penghasilan sama sekali.
Untuk teknis di lapangan, relawan Karang Taruna akan dibekali data nama-nama dari Dissos-PM, lalu melakukan pendataan ulang dengan cara mendatangi langsung rumah warga. Soal insentif bagi relawan, Agus Haris menyebut anggarannya masih disusun, dengan komponen utama mencakup biaya transportasi dan jasa kerja lapangan.
“Transportasi mereka kita hitung, bensin per hari, dan jasa. Setelah disahkan, dokumennya akan dievaluasi di provinsi. Mungkin seminggu lagi sudah bisa jalan,” pungkasnya. (*)
