BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU. Selain memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana menggelar razia hingga mengusulkan pembatasan pengisian bagi kendaraan berpelat luar Kalimantan Timur.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan langkah tersebut diambil menyusul antrean kendaraan yang kembali mengular di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, pemerintah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya kendaraan yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi di SPBU. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Nanti kita akan bekerja sama dengan aparat supaya dilakukan razia, sehingga kegiatan seperti penimbunan dan sebagainya bisa dihindari. Kasihan masyarakat lain yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain memperketat pengawasan, Neni mengusulkan agar kendaraan berpelat luar Kalimantan Timur tidak lagi memperoleh BBM bersubsidi di Bontang. Menurutnya, subsidi BBM seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.
Meski demikian, ia menegaskan pembatasan tersebut tidak akan berlaku bagi kendaraan pengangkut logistik maupun bahan kebutuhan pokok. Distribusi barang harus tetap berjalan agar tidak memengaruhi stabilitas harga di pasaran.
“Karena itu berkaitan dengan upaya menjaga inflasi,” katanya.
Neni menjelaskan usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Pertamina, kepolisian, dan instansi terkait sebelum ditetapkan menjadi kebijakan.
“Kemarin kesepakatan kita untuk tidak boleh mendapatkan BBM yang bersubsidi. Karena itu mobil dari luar Bontang,” pungkasnya.
Sebelumnya, antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bontang pada Selasa (4/8/2026). Pantauan di lapangan menunjukkan antrean mengular di SPBU Kopkar Kilometer 6, Jalan Brigjen Katamso, dan SPBU Akawi, Jalan MT Haryono, hingga memakan hampir separuh badan jalan.
Kondisi tersebut juga mendapat perhatian Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam. Ia meminta Pertamina, Pemerintah Kota Bontang, dan instansi terkait segera mengidentifikasi penyebab antrean meski pasokan BBM disebut masih mencukupi.
Rustam juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena dapat memperparah antrean di SPBU. (*)
