Peralihan SMA/SMK Belum Maksimal

SAMARINDA – Pengelolaan SMA/SMK se-kabupaten/kota telah beralih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Namun, pengelolaannya saat ini masih belum maksimal. Pasalnya, belum dibentuk perpanjangan tangan Disdikbud Kaltim untuk menangani pendidikan menengah (dikmen) di masing-masing daerah.

Kabid Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim, Basmen Nainggolan menuturkan, sebelumnya ada dua opsi yang bisa digunakan dalam hal perpanjangan tangan provinsi ini. Pertama dengan tugas perbantuan di masing-masing daerah. Yaitu Disdikbud membuat permohonan kepada kepala daerah supaya Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten/kota bisa membantu dalam hal administrasi dikmen.

“Keuntungannya tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan. Namun kelemahannya, kerjanya jadi tidak maksimal. Karena menambah beban kerja pegawai di sana (daerah, Red.),” kata Basmen saat ditemui Metro Samarinda (Kaltim Post Group) Senin (3/4) kemarin.

Opsi kedua dengan membuat cabang dinas di masing-masing kabupaten/kota. Opsi ini dinilai lebih maksimal dalam menangani berbagai kebutuhan guru dikmen. Misalnya untuk pengurusan cuti dan tugas-tugas lainnya.

Kemudian, lanjut Basmen, keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menghendaki pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT inilah yang nantinya ditujukan menjadi perpanjangan tangan Disdikbud di daerah-daerah. Namun begitu tidak serta merta UPT ini bisa dibentuk di setiap kabupaten/kota.

“Saat ini yang tengah direncanakan pembentukan lima UPT. Empat di antaranya yang menangani lebih dari satu daerah sekaligus,” ungkapnya.

Kelima UPT tersebut masing-masing UPT Mahakam Ulu-Kutai Barat, UPT Samarinda-Kutai Kartanegara, UPT Balikpapan-Penajam Paser Utara-Paser, UPT Bontang-Kutim, dan UPT Berau yang berdiri sendiri.

Kondisi keuangan daerah yang tengah defisit saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur peralihan pengelolaan SMA/SMK diterapkan.

“Walaupun mungkin hasilnya kurang maksimal, tapi saat ini baru itu yang bisa direncanakan. Berkurangnya anggaran Pemprov dari Rp 13 triliun menjadi Rp 7,8 triliun begitu berdampak,” terangnya.

Disdikbud Kaltim sendiri hingga kini tengah menunggu pembentukan kelima UPT tersebut. Pasalnya, saat ini rancangan pembentukannya tengah digodok di Biro Ortal Kantor Gubernur Kaltim.

“Jadi saat ini kami masih menunggu. Harapannya tentu baik pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kaltim ini bisa sama-sama maju,” tandasnya. (luk)