Perda Jangan Sebatas Regulasi

SAMARINDA – Pengajuan draf-draf rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) Kaltim diminta bukan sekadar regulasi. Melainkan, juga bisa memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim khususnya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini diungkapkan Dahri Yasin, anggota Komisi III DPRD Kaltim. Dia mengharapkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar draf raperda yang diajukan dapat diarahkan tidak sebatas regulasi.

“Khususnya regulasi yang sesungguhnya juga sudah diatur dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya,” kata Dahri dalam interupsinya di rapat paripurna DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.

Melainkan, politisi Partai Golkar ini mengharapkan perda yang dibangun nantinya sebagai penguatan kepada gubernur. Yang berujung pada peningkatan PAD. Tujuannya agar ke depan pemprov kita betul-betul berada pada posisi bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Bila sudah begitu, maka nantinya tidak bergantung pada dana perimbangan atau dana-dana dari pusat. “Tetapi bisa membangun kemandirian dalam rangka membangun daerah ini,” tambahnya.

Kata Dahri, sepintas dia melihat gubernur sangat mengharapkan dasar hukum dan dukungan perda yang dapat mendukung ke depan. Yaitu perihal bagaimana mengelola sumber daya alam daerah Kaltim. Pasalnya di tingkat pusat, gubernur kerap berbenturan dan selalu terhalang dengan persoalan-persoalan regulasi yang juga tidak jelas.

“Jadi oleh karena itu terpenting bagi kita ke depan, perda-perda yang kita akan himpun ini betul-betul orientasinya pada penguatan pemerintah. Untuk bisa menghasilkan dan menjadi sumber pendapatan daerah,” beber Dahri.

Dalam hal ini dia mencontohkan perda tentang permasalahan iklim. Apabila perda iklim ini hanya sebatas persoalan bagaimana cuaca di Kaltim bisa baik, menurutnya tidak memberi manfaat pada pendapatan. Tetapi sesungguhnya kalau punya niat lebih jauh, perda ini bisa menjadi sumber pendapatan yang besar. “Karena kalau kita bicara masalah iklim, itu persoalan dunia,” sambungnya.

Sehingga Dahri memberikan saran kepada gubernur agar pada 2018 dapat membentuk tim khusus. Yang tujuannya membahas lebih dalam persoalan-persoalan dalam kaitan membangun perda yang bisa mendukung kebijakan pemprov.

Sementara itu Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun menuturkan, sebenarnya dalam perumusan suatu perda, melalui tahapan penyusunan naskah akademik terlebih dulu. Saat penyusunan naskah akademik inilah, mesti ditentukan sasaran-sasaran apa saja yang hendak dicapai dengan perda yang bakal dibentuk.

“Yang jelas agar perda ini tetap dalam rangka mempermudah berbagai situasi dan sebagainya. Yang kedua, keberadaan perda ini demi tertibnya pelaksanaan berbagai sektor atas perda dimaksud. Pasti juga berdampak pada pendapatan dan lain-lain. Misalnya bagaimana mempermudah investasi masuk,” pungkasnya. (luk)