Buntut polemik dana BOS provinsi Kaltim yang tidak memberikan jatah kepada SMA/SMK swasta mendapat tanggapan dari PGRI Bontang.
Ketua PGRI Bontang Dasuki mengharapkan, pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten kota ke pemerintah provinsi tidak menjadi stagnan. Apalagi, jika berdampak pada turunnya kualitas layanan pendidikan menengah.
“Oleh karena itu, perlu ada action plan yang jelas dari Dinas Pendidikan (Disdik, Red.) provinsi apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan agar tidak terjadi gap (kesenjangan, Red.), apa yang dilakukan pemkot dengan apa yang dilakukan oleh pemprov,” jelas Dasuki, Rabu (15/3) kemarin.
Apalagi, lanjut Dasuki dalam pos pembiayaan operasional sekolah, baik negeri maupun swasta. Dasuki menyatakan, saat SMA/sederajat dikelola oleh pemerintah daerah, operasional sekolah ditanggung oleh pemerintah kota.
Saat ini, harus berpindah ke masyarakat atau orang tua akibat tidak teranggarkannya dalam APBD provinsi. “Hal tersebut tentu berpotensi masalah, terutama pada keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Selain itu, kesejahteraan para guru di SMA/SMK swasta juga perlu diperhatikan, agar yang selama ini mereka terima minimal masih ada. Karena itu, yang membuat mereka termotivasi di medan pengabdian. “Saya atas nama Ketua PGRI Bontang, berharap aksi damai yang dilakukan para guru berjalan damai, sehingga tidak mencoreng dunia pendidikan di Kaltim,” pungkasnya.(mga)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
