Pro dan Kontra Presidential Threshold

Pendukung

Pemerintah, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem

Alasan:

1. Presidential threshold bersifat open legal policy. Dalam arti lain, mekanisme diserahkan sepenuhnya kepada pembuat UU.
2. enguatan sistem presidensial di mana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih bisa memiliki basis dukungan kuat di parlemen.
3. Sosok capres dan cawapres yang diusung bisa terpilih melalui berbagai pertimbangan kuat, mulai elektabilitas, kapasitas, ketokohan, dan dukungan partai.
4. Alasan keserentakan pemilu tak menghapus pertimbangan digunakannya presidential threshold.

Penolak

Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS

Alasan:

1. Konstitusi atau UUD 1945 menyebut setiap parpol baik sendiri atau bersama-sama berhak mengajukan capres maupun cawapres.
2. Presidential threshold tidak relevan untuk model pemilu serentak, karena tidak ada landasan dari hasil pemilu legislatif di periode yang sama.
3. Dalam posisi pemilu serentak, setiap parpol punya hak dan kewajiban yang sama, termasuk mengajukan capres dan cawapres.
4. Membuka peluang capres dan cawapres alternatif.

Opsi Tengah

Partai Hanura dan PPP

Alasan:

1. Basis dukungan parpol terhadap capres dan cawapres tetap diperlukan, tetapi angkanya tidak perlu sebesar aturan UU Pilpres lama.
2. Opsi presidential threshold 10–15 persen dinilai lebih moderat, karena tetap memberikan peluang bagi capres dan cawapres alternatif untuk maju.

Catatan: Basis dukungan berdasar rapat terakhir Pansus RUU Pemilu pada 19 Juni 2017.