Program Bedah Rumah Dinilai Tidak Transparan

bontangpost.id – Bedah rumah di Selambai, Loktuan, dikeluhkan Komisi III DPRD Bontang. Petunjuk teknis yang disusun Kementerian Pekerjaan Umum, tidak tergambar di lapangan.

Dikatakan anggota Komisi III Faisal, warga penerima bantuan mengeluhkan progres pengerjaan. Ada warga yang belum menerima material. Sementara pengerjaan mesti kelar pada akhir November. “Lelet,” katanya.

Dia menyebut bahwa ada 200 rumah yang menerima bantuan. Di mana warga diminta untuk membuka rekening untuk penyaluran dari kementerian. Bedah rumah sendiri masuk dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Tahap pertama sendiri sudah ditransfer sebesar Rp 26,5 juta. Dan akan dilakukan dua tahap dengan nominal yang sama.

“Uangnya kan sudah ada. Kenapa tidak dibelanjakan material,” terangnya, saat rapat kerja bersama pengawas lapangan Kotaku dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).

Sementara, lambannya pengerjaan karena masalah material yang susah didapat. Terutama kayu ulin. Di samping itu, beberapa toko material juga mengundurkan diri, karena pembayaran dilakukan setelah semua barang dikirimkan. “Jadi terkait modal juga,” kata Kasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Dinas Perkimtan Hendra Hadyanto.

Dijelaskan, sudah ada 140 rumah yang mendapat kiriman material. Warga bekerja sama dengan 1 toko bangunan dan 2 toko kayu untuk memasok bahan.

Setiap rumah memiliki rencana anggaran biaya (RAB) masing-masing. Mengingat, jenis material yang diberikan, disesuaikan dengan kebutuhan bedah rumah. “Kalau semua material di RAB dikirim, baru bisa dibayar,” terangnya.

Sementara, Asisten Koordinator Kota Infrastruktur Kotaku Abdul Choder mengatakan, meski ditransfer ke rekening penerima bantuan, uang tersebut tidak bisa ditarik tunai. Karena warga menerimanya dalam bentuk material.

“Itu untuk meminimalisasi penyalahgunaan bantuan. Kalau warga sendiri yang membeli, takutnya tidak sesuai RAB,” ungkapnya. (*)