Proyek Drainase Disorot, Dinas PUPRK Sebut Kontraktor Lamban

Komisi III menyentil pengerjaan proyek drainase dan trotoar di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Tanjung Laut. Kontraktor dinilai tidak tepat dalam menentukan titik kegiatan yang mesti didahulukan.

BONTANG–Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, seharusnya pengerukan didahulukan untuk sisi parit sebelah kiri dari arah Masjid Al-Ikhlas. Sementara yang kini dikerjakan ialah sisi parit sebelah kanan. “Padahal ini dangkal sekali. Akibatnya air tergenang kalau hujan di sini,” kata Amir, Selasa (12/11/2019).

Dari pantauan awak Kaltim Post (induk Bontangpost.id), kondisi saluran tersebut menjadi dangkal akibat tumpukan sedimentasi berupa tanah dan pasir. Untuk diketahui, panjang parit mencapai 800 meter. Dengan lebar sekitar 60 sentimeter dan kedalaman 30 sentimeter dari permukaan jalan. “Harusnya di sini dulu yang dikerjakan. Kontraktornya kurang lihai,” ucapnya.

Tak hanya itu, anggota Komisi III DPRD Agus Suhadi meminta pengerjaan ini segera dirampungkan oleh pihak kontraktor. Mengingat, durasi pengerjaan tinggal menyisakan satu bulan lagi. Terhitung batas waktu penyelesaian pekerjaan ialah 14 Desember.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) agar menekan kontraktor untuk dipercepat waktunya serta memaksimalkan pengerjaan sesuai volume nilai kontrak,” kata Agus Suhadi.

Jika pengerjaan ini molor, wakil rakyat bakal memanggil kontraktor. Untuk dapat memberikan keterangan. Sebelum meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menjatuhkan sanksi kepada perusahaan kontraktor. “Mau tidak mau kontraktor harus tanggung jawab,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Kasi Pemeliharaan Bina Marga Bambang Danisworo membenarkan progres pengerjaan berjalan lamban. Sebab, selama satu bulan lebih ini baru mencapai 25 persen dari total pengerjaan. “Seharusnya ini sudah masuk 50 persen,” kata Bambang.

Proyek tersebut dimenangkan CV Annasya Miitra Utama. Perusahaan itu berasal dari Samarinda. Pagu anggaran yang disiapkan Pemkot Bontang pada proyek ini Rp 1,2 miliar. Namun, perusahaan tersebut menawar sejumlah Rp 1,1 miliar.

Terdapat tiga bentuk kegiatan pengerjaan yang harus dilakukan kontraktor. Wujudnya berupa pengerukan saluran drainase parit sisi kiri, penggalian drainase sebelah kanan jalan, dan pembuatan trotoar jalan. Lambannya pengerjaan disebabkan jumlah tenaga kerja yang kurang. Dari laporan yang didapatkannya total pekerja di lapangan yakni 15 orang.

“Perusahaan harus menambah jumlah tenaga kerja supaya ini dapat segera selesai. Dari awal saya sudah sampaikan pengerukan parit tetap berjalan. Begitu pun dengan penggalian. Jangan seluruh pekerja mengerjakan satu bentuk kegiatan,” tutur dia.

Selain itu, kesiapan material menjadi kendala. Untuk ready mix concrete saat ini masih dalam antrean pemesanan. Sedangkan untuk pengerjaan trotoar masih harus menunggu datangnya material paving tunanetra.

“Kalau setelah pengecoran paving itu harus segera dipasang. Tidak mungkin pengecoran dulu baru dipasang setelah kering,” sebut pria yang dulu pernah menjabat kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang itu.

Menurut dia, bila pengerjaan molor, biasanya perusahaan bakal meminta perpanjangan waktu. Akan tetapi, perusahaan tersebut wajib membayar denda sejumlah satu per seribu dari total nilai kontrak, tiap harinya. (*/ak/kri/k8/prokal)