Kartu prakerja yang menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap diluncurkan. Anggaran Rp 10 triliun dialokasikan untuk program yang bertujuan melatih penganggur agar siap kerja itu. Sasarannya dua juta orang.
Kemarin (12/11/2019) Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) yang khusus membahas program kartu prakerja. Dia menyatakan, pada Januari 2020, program tersebut diharapkan berjalan. Program itu dijalankan dengan basis platform digital yang sudah dirancang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Ada dua fokus yang perlu dibahas untuk program kartu prakerja itu. ’’Pertama, bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru. Terserap dengan kebutuhan dunia kerja,’’ kata Jokowi. Kedua, angkatan kerja juga berpeluang menjadi wirausahawan.
Dengan kartu prakerja itu, para pencari kerja bisa mendapat pelatihan. Dengan begitu, mereka bisa lebih produktif dan memiliki daya saing. Dia memberikan catatan bahwa saat ini 58 persen tenaga kerja lulusan SMP ke bawah.
Jokowi ingin para pemegang kartu prakerja bisa memilih pelatihan atau kursus sesuai dengan minat dan bakat. Nah, informasi tentang lembaga pelatihan dan kursus akan disampaikan melalui platform digital. ’’Mereka boleh ikut pelatihan yang diminati. Misalnya, pelatihan barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, programming, koding,’’ jelasnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, kartu prakerja tidak hanya ditujukan untuk para pencari kerja. Tetapi juga para korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka berkesempatan ikut program itu untuk rescaling atau upscaling keterampilannya. Untuk lembaga pelatihannya, Jokowi berpesan supaya bisa dimaksimalkan peran swasta, BUMN, dan balai latihan kerja (BLK).
Program tersebut juga perlu ditunjang dengan pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi. ’’Itu urusannya Mendikbud,’’ katanya. Dia berharap pendidikan vokasi bisa disambungkan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kartu prakerja disiapkan untuk dua juta angkatan kerja. ’’Dan rencana sistemnya berbasis digital,’’ tuturnya. Pemerintah akan menyiapkan 500 ribu kartu fisik dan 1,5 juta lainnya berbasis digital.
Politikus Partai Golkar itu menyatakan, pelatihan akan memanfaatkan lembaga pelatihan. Baik yang dimiliki kementerian maupun swasta. Biaya pelatihan akan bersifat anggaran terbuka. Sebab, jenis pelatihan berbeda-beda. Misalnya, pelatihan barista kopi bisa selesai dalam waktu seminggu. Sementara itu, untuk pelatihan koding dan sejenisnya, dibutuhkan waktu 3–6 bulan.
Untuk menjalankan program kartu prakerja, akan dibuat semacam project office management (PMO) yang melibatkan lintas kementerian. PMO berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Nama PMO itu mungkin adalah Komite Cipta Lapangan Kerja.
Pendirian komite tersebut akan diatur dalam perpres. Perpres itu juga mengatur kriteria pencari kerja yang eligible atau layak mengikuti program tersebut. Misalnya, berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah.
Praktisi pendidikan Indra Charismiadji menyampaikan, program revitalisasi pendidikan vokasi ada sejak periode pertama. Namun, reformasi pendidikan vokasi selama ini cenderung retorika belaka. ’’Anggarannya tidak ditambah,’’ jelasnya.
Dia menuturkan, ada sejumlah jurusan pendidikan vokasi atau SMK yang kurang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Di antaranya, SMK jurusan bisnis dan manajemen. Menurut dia, sudah banyak kompetensi vokasi atau SMK jurusan bisnis dan manajemen yang digantikan aplikasi.
Indra menyatakan, revitalisasi SMK atau pendidikan vokasi sebaiknya bukan sebatas urusan teknis. Misalnya, membuat siswa SMK jago mengelas atau sejenisnya. Tetapi, lebih dari itu, kemampuan kreatif dan daya inovasi anak-anak vokasi harus ditingkatkan.
’’Vokasi itu bukan soal hard skill, tapi soft skill,’’ jelasnya. Jika cenderung mengejar keterampilan kasar atau hard skill, pendidikan vokasi kalah cepat dengan kemajuan teknologi yang kian memudahkan industri.(jpc)
