Pekerja yang Di-PHK Akibat Covid-19 Diusulkan Dapat Kartu Prakerja

BONTANG – Lesunya ekonomi akibat pandemi Covid-19 memaksa beberapa usaha merumahkan pegawainya. Bahkan tak sedikit yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, sekira 194 orang dirumahkan. Sementara 20 orang sudah di PHK.

“95 persen karena dampak pandemi ini,” ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Bontang, M Syaifullah saat dihubungi.

Dia menjelaskan, pengurangan tenaga kerja paling banyak dari beberapa sektor seperti dari perhotelan, swalayan, hingga tempat hiburan. “Paling banyak dari sektor jasa,” tambahnya.

Sesuai instruksi dari Kementrian Ketenagakerjaan serta Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim, setiap daerah diminta untuk mendata para pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan.  Data tersebut akan diserahkan ke Pemprov dan Pemerintah Pusat.

“Sudah kami serahkan dari Jumat kemarin,” ucapnya.

Pendataan ini, dijelaskannya merupakan Percepatan Implementasi Program Kartu Prakerja dan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan meningkatnya pekerja ter-PHK dan pekerja yang dirumahkan. Penerima manfaat akan mendapatkan bantuan pelatihan vokasi dan insentif. Untuk itu, skema awal Kartu Prakerja dilakukan penyesuaian mulai dari Refocusing.

Target penerima terdiri dari pengangguran muda ke pekerja ter-PHK, dan pekerja yang dirumahkan pada sektor formal maupun informal. Pemerintah juga meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Dengan target penerima manfaat sebesar 5,6 juta orang, dan target pendaftaran per minggu sebesar 160 ribu orang dengan biaya Rp 3.550.000 per orang.

“Rinciannya biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif sebesar Rp 2,4 juta atau Rp 600 ribu selama 4 bulan, dan insentif survei Rp 150 ribu atau Rp 50 ribu selama 3 bulan,” katanya.

Data itu akan langsung diverifikasi oleh pemerintah pusat. Daerah hanya bertugas mendata. Tidak ada kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah.

“Makanya disuruh isi nomor telepon, email dan nomor KTP. Nanti pemerintah pusat akan menghubungi langsung,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bontang, Rustam menerangkan hampir sekira 20 orang karyawan Hotel Raodah dirumahkan. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 ini, kunjungan ke dua hotel, yakni Raodah 1 dan 2 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika biasanya 10 orang per hari, kini hanya 1-2 orang saja.

“Sebenarnya kami mau tutup, tapi karena inventaris harus dijaga dan dirawat jadi tetap dibuka,” katanya. (Zaenul)