Termuat dalam MoU antara PT Pelindo dengan Pemkot Bontang
BONTANG – Tiga lubang yang ditutup oleh plat baja di akses jalan dermaga pelabuhan umum Loktuan segera diperbaiki. Perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Pelindo IV. Pembahasan mengenai masalah tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi II dan III DPRD.
Teka-teki siapa yang akan menanggung kerusakan akses jalan dermaga pelabuhan umum Loktuan terjawab setelah ada memorandum of understanding (MoU) terkait pengelolaan biaya pemeliharaan pelabuhan Loktuan. Dalam MoU tersebut mengatakan bahwa segala biaya pemeliharaan akan dibebankan kepada PT Pelindo.
“Bunyi pasal 6 ayat 2 dalam MoU tersebut mengatakan jikalau kasus ini masuk dalam biaya pemeliharaan pelabuhan Loktuan maka dibebankan kepada PT Pelindo. Namun, jika untuk investasi maka perlu ada perubahan MoU. Kerjasama pemanfaatan ini dengan model bagi hasil keuntungan. Total seluruh aset pelabuhan umum Loktuan sebesar Rp 129 miliar pada tahun 2016. Sebanyak 388 juta per tahunnya harus disetor PT Pelindo kepada Pemkot Bontang,” ungkap Kasubid Penilaian BPKD Aset Dedi Haryanto.
Sementara pihak PT Pelindo telah mendapat surat dari Wali Kota terkait perbaikan akses dermaga pelabuhan umum Loktuan. “Kami telah melakukan gerak cepat menangani masalah ini. Direksi dan tim teknis telah melakukan survei terhadap kerusakan ini. Secepatnya bagaimana teknis perbaikan akan kami lakukan setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun,” ucap General Manager PT Pelindo IV Herdin Hasyim.
Kerusakan tersebut terjadi karena adanya muatan Amonium Nitrat dari PT KNI yang melebihi kekuatan beban jalan dermaga. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk akibat aktivitas bongkar-muat PT KNI sangatlah besar.
“Tahun 2015 sebesar Rp 1,603 miliar, tahun 2016 naik menjadi Rp 1,620 miliar, sedangkan tahun 2017 sampai bulan Mei sebesar Rp 419 juta. Setiap tahun ada peningkatan, tergantung inflasi Bank Indonesia. Tetapi, apabila menurun maka yang menjadi patokan ialah tahun sebelumnya,” tambah Herdin Hasyim.
Anggota Komisi II DPRD Abdul Kadir Tappa menyarankan perlu ada komunikasi dengan PT KNI. “Komunikasikan dengan pihak PT KNI siapa tahu ada budget mengenai biaya pemeliharaan ini, dapat di-handle bersama,” pungkasnya. (*/ak)
