Rp 10,4 Miliar untuk Perbaikan Jalan

BONTANG – Perbaikan jalan terus diusulkan pemkot Bontang kepada pemerintah pusat. Salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019. Mengingat masih banyak titik jalan yang rusak di Kota Taman.

Abdul Aziz Muslimin selaku Kepala Bidang Bina Marga, DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) mengatakan, dana yang diusulkan Pemkot Bontang sejumlah Rp 10,4 miliar. Akan tetapi mengenai titik jalan yang diusulkan, ia belum bisa menyampaikan.

“Untuk pagu anggaran sudah pasti. Tetapi kalau soal jumlah kegiatan dan lokasinya belum bisa saya bocorkan,” kata Aziz.

Nantinya data baru bisa diberikan setelah pelaksanaan asistensi dari Kementerian PUPR. Rencananya kegiatan tersebut berlangsung pada tiga hari ke depan di Semarang. “Setelah itu baru saya bisa publish,” ungkapnya.

Namun, perbaikan jalan nantinya bukan menyasar jalan nasional. Artinya pelaksanaan overlay tidak dapat dilakukan di Jalan S Parman, Brigjen Katamso, Bhayangkara, MT Haryono, R Suprapto, DI Panjaitan, dan Piere Tandean.

Usulan mengenai ketujuh jalan tersebut pun telah disodorkan oleh Dinas PUPRK Bontang. Jauh sebelum permohonan melalui bantuan DAK. “Karena kalau jalan nasional usulan tersendiri. Biasanya memakai APBN langsung,” ucapnya

Diprediksi, salah satu overlay yang dianggarkan melalui DAK ialah Jalan Soekarno-Hatta. Pasalnya, Aziz menyebut jalan tersebut selalu diusulkan tiap tahun.

“Untuk Jalan Soekarno-Hatta kami tidak pernah putus untuk mengusulkan ke Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, saat ini sudah terdapat belasan lubang di jalan Jalan Soekarno-Hatta. Tepatnya berada di sekitar kawasan gerbang masuk tempat pembuangan akhir (TPA).

Perbaikan disebutkan Aziz sangat penting dikarenakan jalan itu merupakan akses bagi pejabat pemerintah saat berkantor. Baik menuju Kantor Wali Kota, Sekretariat DPRD, maupun gedung Graha Taman Praja atau biasa disebut gabungan dinas (gadis).

Saat ini proses perbaikan pun sifatnya tambal sulam, melalui APBD-P Bontang 2018. Adapun jumlahnya berada di bawah nominal Rp 200 juta. Oleh sebab itu, menggunakan sistem penunjukan langsung (PL). (ak)