SANGATTA – Banyak lahan pertanian yang menjadi sumber pangan masyarakat, kini telah dialihkan fungsinya menjadi perkebunan kelapa sawit. Padahal, perkebunan kelapa sawit dinilai Wakil Bupati Kasmidi Bulang tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat dan daerah. Sebab, selama ini perkebunan kelapa sawit menjadi prioritas, yang berakibat ketersediaan pangan menipis terutama beras.
“Plasma banyak yang bermasalah, karena itu masyarakat kembali menanam padi di lahan yang masih bisa ditanami padi atau palawija,” pesan Kasmidi.
Terkait adanya penolakan sawit masyarakat oleh perusahan-perusahan perkebunan, Kasmidi berjanji akan menjatuhkan sanksi adminitrasi bagi perusahan. Khususnya bagi yang tidak mau membeli sawit masyarakat lokal.
“Kabarnya penolakan perusahaan itu sudah lama terjadi. Tapi, ketika dilakukan mediasi, tidak terjadi lagi,” terangnya.
Orang nomor dua di Pemkab Kutim ini menyebutkan sikap perusahaan menolak sawit masyarakat, karena khawatir bibit yang digunakan kurang berkualitas. Karena banyak ditemukan bibit tidak bagus.
“Setelah dijelaskan, semua sudah mengerti dan sekarang semua sudah ditampung. Tapi kalau memang masih ada perusahan yang tidak mau tampung sawit masyarakat, akan diberikan sanksi adminitrasi. Karena memang sudah ada kebijakan pemerintah, bahwa perusahan wajib menampung sawit masyarakat di sekitar perusahan,” tandas Kasmidi tanpa merinci sanksi administrasi yang bakal diberikan.(aj)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
