Secara Nasional, Daya Saing Kaltim Nomor Tiga

Terapkan Kerja Sama Swasta

SAMARINDA – Meski mengalami kondisi defisit ekonomi, ternyata daya saing Kaltim tidak ikut menurun. Malahan, Kaltim berada di peringkat ketiga besar daerah dengan daya saing terbaik secara nasional, di bawah Jakarta dan Surabaya.

Hal ini diungkapkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Kata orang nomor satu di Bumi Etam ini, daya saing Kaltim bisa dilihat dari kepercayaan CT Corpora milik Chairul Tanjung yang berinvestasi melalui Transmart.

“Ini salah satu bukti. Jadi kenapa orang seperti Pak Chairul Tanjung mau menanamkan modal di sini (Kaltim). Itu sudah pasti karena tingkat daya saing kita tinggi,” ungkap Awang Faroek.

Menurutnya, tidak mungkin ada perusahaan yang hendak berinvestasi di suatu daerah apabila tingkat daya saing rendah. Bukan hanya CT Corpora, melalui skema kerja sama yang dilakukan, Pemprov Kaltim berhasil meyakinkan beberapa perusahaan untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Faroek menyebut, kondisi keuangan Kaltim yang tengah lesu bukan menjadi penghambat dalam  terus mengalakkan investasi khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini pemprov terus mengembangkan pola-pola kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain. Karena bila hanya mengandalkan APBD dan APBN, tidak akan mampu.

“Kami sangat mengerti kemampuan keuangan Kaltim. Apalagi dalam kondisi sekarang ini terjadi perlambatan ekonomi. Jadi cara bepikir seperti itulah yang harus dimiliki semua kepala daerah. Jangan hanya mengandalkan APBN dan APBD. Kita tahu kita tidak mampu,” bebernya.

Bentuk-bentuk kerja sama tersebut misalnya dengan membangun sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini telah diwujudkan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2×100 di Balikpapan. Bukan hanya BPD, perbankan lainnya juga ikut membantu pembiayaan PLTU tersebut.

“Waktu itu saya mau mengeluarkan Rp 2,6 triliun. Gubernur BI mengatakan tidak boleh melebihi batas maksimum pemberian kredit. Beliau mengatakan jangan, akhirnya saya dibantu. Dan sekarang pembangunannya sudah berjalan,” terang Faroek.

Contoh kerja sama lainnya yaitu membangun jalan lintas Kaltim sepanjang 200 kilometer tanpa APBN dan APBD. Melainkan dengan skema pembiayaan public private partnership (PPP) dari Muara Pahu sampai ke Tabang. Dari Tabang membangun jalur kereta api ke kawasan ekonomi khusus di Maloy.

“Ternyata bisa. Kita punya kesempatan membangun dengan melibatkan swasta. Apalagi di Kaltim ini swastanya besar-besar, tinggal kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita untuk mengajak bersama-sama,” ungkapnya.

Selain PPP, bentuk kerja sama lain yang dilakukan yaitu modified turnkey project. Skema ini diterapkan pada pembangunan Bandara  Samarinda Baru (BSB). Penerapan model yang merupakan diskresi gubernur ini sempat mendapat pertanyaan dari menteri keuangan. Setelah dijelaskan Faroek, bentuk ini diperbolehkan asalkan tetap selalu lelang.

“Modified turnkey itu sama dengan proyek multiyears. Multiyears dibayar setelah selesai, kalau turnkey dibayar secara multiyears. Alhamdulillah ternyata bandara kita sudah hampir selesai dengan gotong royong antar BUMN,” tandas Faroek. (luk)