BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dengan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) melalui pembentukan tim khusus.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Progres Pembangunan Sekolah Rakyat yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris di Ruang Rapat Utama Lantai II Kantor Wali Kota Bontang, Kamis (23/7/2026).
Sekolah Rakyat diusulkan masuk pembangunan Tahap III Tahun 2026 di Kelurahan Bontang Lestari pada lahan hibah yang seluruh aspek legalitasnya telah dipenuhi.
Agus Haris menegaskan setiap OPD harus menjalankan tugas sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/243/DSPM/2026 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bontang.
“Kita tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh program prioritas nasional ini. Seluruh OPD harus memahami tugasnya sesuai SK dan memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga meminta proses pendataan calon peserta didik dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah menargetkan pendataan sekitar 1.000 hingga 1.500 calon siswa dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu bulan dengan evaluasi rutin setiap pekan.
“Kita ingin seluruh proses berjalan cepat, tetapi tetap sesuai ketentuan. Semua pihak harus terus berkoordinasi agar Sekolah Rakyat dapat terealisasi sesuai target,” katanya.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang Ahmad Yani menjelaskan rapat tersebut difokuskan pada pembagian tugas antarperangkat daerah setelah terbitnya SK tim penyelenggara.
Menurutnya, pembentukan tim menjadi langkah penting karena pembangunan Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh OPD sesuai bidang masing-masing.
Ia menerangkan Asisten I membawahi urusan pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan DSPM.
Asisten II bertanggung jawab terhadap pembangunan fisik, sedangkan Asisten III mengoordinasikan bidang keuangan dan aparatur.
“Rapat tadi hanya pembagian tugas berdasarkan SK yang baru. Yang kita kuatkan sekarang adalah koordinasi masing-masing bidang,” tuturnya.
Ahmad Yani menyebut seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bontang pada tahap awal telah dipenuhi. Berkas usulan beserta SK tim penyelenggara telah dikirimkan ke pemerintah pusat sejak 19 Juni 2026.
“Yang menjadi kewajiban pemerintah kota sudah kami penuhi. Sekarang prosesnya berada di pemerintah pusat sehingga kami menunggu hasilnya sambil tetap menjalankan persiapan di daerah,” jelasnya.
Dokumen yang telah disampaikan meliputi legalitas lahan, surat komitmen penyediaan layanan dasar dari PLN, PDAM, dan Telkom, hingga peta penanggulangan bencana sebagai salah satu syarat administrasi.
Ia menegaskan perizinan teknis seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) belum diproses karena menunggu tahapan berikutnya setelah ada penetapan dari pemerintah pusat.
“Saat ini kami tetap bekerja secara paralel agar ketika keputusan turun, seluruh persiapan daerah sudah siap,” katanya.
Hingga kini, dari total 23 dokumen persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat, sebanyak 17 dokumen telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses pemenuhan.
Jika terealisasi, kawasan pendidikan terpadu Sekolah Rakyat di Bontang Lestari akan memiliki kapasitas sekitar 1.080 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Kompleks tersebut juga dirancang dilengkapi asrama, laboratorium, rumah ibadah, sarana olahraga, serta ruang terbuka hijau sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar. (ak)
