Seleksi Panwaslu Belum Jelas, Tunggu Tahapan Pilgub dan RUU Pemilu

SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim belum bisa memastikan kapan seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di masing-masing kabupaten/kota di Kaltim. Karena dalam penentuannya, mesti menunggu pengumuman tahapan pemilihan gubernur (pilgub) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yaitu menunggu Peraturan KPU atau PKPU terkait pelaksanaan pilgub.

Komisioner Bawaslu Kaltim, Syaiful Bachtiar mengungkapkan, meski belum menerima kapan waktu tahapan pilgub dimulai, namun pihaknya telah memiliki perkiraan kapan seleksi Panwaslu. Kemungkinan, seleksi digelar di bulan Agustus.

“Namun seleksinya nanti itu bisa saja lebih cepat, bisa juga lebih lambat dari perkiraan kami. Idealnya sebulan sebelum tahapan penyelenggaran pilgub dimulai, Panwaslu di tiap-tiap daerah sudah terbentuk,” kata Syaiful saat dihubungi Metro Samarinda–bagian dari Bontang Post (Kaltim Post Group)–melalui telepon seluler, Jumat (3/3) kemarin.

Selain menunggu pengumuman tahapan pilgub, seleksi Panwaslu ini juga menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terbaru yang kini tengah dibahas di pemerintah pusat bersama DPR RI. Pasalnya, dalam RUU tersebut terdapat rencana perubahan bentuk Panwaslu. Yaitu meliputi komposisi, nama, dan masa jabatan.

“Sedang dibahas apakah nanti anggota Panwaslu bersifat sementara (ad hoc) atau permanen seperti Bawaslu. Bila bentuknya berupa permanen, maka namanya juga akan berubah jadi badan,” jelasnya.

Dia menerangkan, pembentukan Panwaslu ini rencananya bukan hanya diperuntukkan untuk kegiatan pilgub. Melainkan untuk pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang akan datang. Sehingga, selain menunggu PKPU terkait pilgub, Bawaslu juga menunggu PKPU terkait pileg dan juga pilpres.

Pembentukan Panwaslu ini, lanjut Syaiful, bakal dilakukan serentak di masing-masing kabupaten/kota di Kaltim. Untuk syarat-syarat menjadi anggota Panwaslu, sebagaimana tertera dalam UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan Bawaslu 10/2012 beserta perubahan.

Komisioner Bawaslu Kaltim lainnya, Haerul Akbar menyatakan, apapun keputusan UU nantinya, apakah Panwaslu bersifat ad hoc atau permanen, pihaknya siap melakukan seleksi pembentukannya. Kemungkinan bulan April nanti RUU ini ditetapkan menjadi UU. Anggaran pembentukan Panwaslu sendiri disebut Haerul nantinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi tergantung pemerintah saja nanti bagaimana bentuk Panwaslu. Apakah bersifat tetap atau tidak. Apapun keputusannya kami siap menggelar seleksi,” sebut Haerul.

Terpisah, KPU Kaltim juga tengah menantikan tahapan pilgub dari KPU RI. Komisioner KPU Kaltim Syamsul Hadi menuturkan, saat ini KPU belum menerima tanggal pasti tahapan pilgub. Namun begitu, perkiraannya tahapan pilgub dimulai Agustus-September di tahun ini.

Tahapan awal nantinya meliputi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta pendataan pemilih. “Kami juga tengah menunggu jadwal tahapan Pilgub dari KPU RI,” tandas Syamsul Hadi. (luk)