Serahkan Laporan Kinerja TK2D, OPD Harus Jujur

SANGATTA – Pengurangan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang bakal dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan mengacu pada hasil evaluasi kinerja pegawai. Itu sebabnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim meminta kejujuran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerahkan laporan. Sehingga jangan sampai saat proses penghentian TK2D diberlakukan, justru menimbulkan masalah karena data yang diberikan tidak sesuai fakta di lapangan.

“Tidak ada tes seleksi. Evaluasinya kami sesuaikan berdasarkan absen kehadiran kerja setiap hari di OPD masing-masing. Karena itu, kami minta kepala OPD, jujur memberikan absen. Sehingga, siapa yang memang tidak aktif, langsung diputus kontraknya,” kata Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan.

Dia tidak menampik jika selama ini banyak TK2D yang tidak aktif, namun kontraknya tetap berjalan. Termasuk tetap menerima gaji. Penyebabnya, karena tidak ada laporan dari OPD, siapa yang tidak aktif, siapa yang masih aktif.

“Makanya evaluasi ini akan dikhususkan untuk memangkas pegawai yang tidak aktif bekerja. Sehingga, kontraknya tidak diperpanjang lagi tahun depan,” sebutnya.

Apakah jumlah yang diputus kontraknya nanti sebanyak 3.500 TK2D, Zainuddin mengaku tidak ada jaminan. Sebab, bisa saja kurang, atau bisa saja lebih. Karena acuannya melihat laporan kehadiran di setiap OPD.

“Karena laporan itu juga yang jadi dasar bukti kami untuk menghentikan kontrak TK2D. Jadi kalau ada gugatan, tinggal kami perlihatkan saja data yang diserahkan OPD,” aku Zainuddin.

Dia juga menambahkan, tak ada jaminan juga TK2D lama untuk dipertahankan. Sebab, jika memang tidak aktif kerja, maka akan langsung diputus kontraknya, sama seperti TK2D yang baru.

“Kami tidak akan melihat lama atau baru, tapi dari keaktifannya. Biarpun sudah lama masuk sebagai TK2D, tapi tidak aktif, pasti akan diputus. Tapi kalau memang lama kerja, aktif, pasti diperpanjang,” tuturnya.

Puluhan TK2D mengadu ke DPRD Kutim karena resah dengan rencana penghentian kontrak 3500 TK2D di lingkungan Pemkab Kutim. Sebab, banyak diantara mereka telah puluhan tahun mengabdi, sebagai TK2D. Dilain pihak, justru ada penambahan TK2D, tahun ini. Bahkan, jumlahnya sudah mencapai 9.426 orang, yang sebelumnya hanya 6.000 orang. (aj)