Soal Status Direktur BUP, Kejaksaan Masih Lengkapi Alat Bukti

bontangpost.id – Penetapan Lien Sikin menjadi direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menuai kontroversi. Pasalnya bersangkutan berdasarkan rilis Kejaksaan Negeri Bontang telah ditetapkan tersangka pada Juli 2020 silam. Dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal PT Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ).

Menanggapi itu, Kasi Pidsus Kejari Bontang Ali Mustofa mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar banyak mengenai penunjukan direktur tersebut. Sebab kewenangan itu memang berada di pemegang saham atau induk perusahaan (Perumda AUJ).

“Kalau tersangka itu tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena belum ada putusan dari pengadilan,” kata Ali.

Menurutnya saat ini berkas perkara bersangkutan dalam tahapan pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti. Ia belum bisa memastikan kapan berkas rampung. Kemudian diserahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda. “Belum tahu karena SDM di kami juga terbatas. Kalau lengkap pasti akan segera kami limpahkan. Kalau tidak soalnya jadi tunggakan,” ucapnya.

Diketahui, Lien Sikin sebelumnya menjabat direktur PT Bontang Karya Utamindo. Bersangkutan diduga melakukan pengambilan uang muka pada PT Bontang Investindo Karya Mandiri (anak perusahaan Perumda AUJ di bidang jasa periklanan) sebesar Rp 61 juta. Tak hanya itu, saat menjabat tersangka ini tidak membuat LPJ secara berkala dan berjenjang di perusahaan sebelumnya.

Lien Sikin dipilih berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juli lalu. Penunjukan ini menjadi ranah Perumda AUJ sebagai induk perusahaan. Konteksnya berbeda jika penunjukan induk perusahaan tersebut. Sebab Pemkot Bontang akan melakukan fit and proper test kepada calon direksi.

Sebelumnya diberitakan, Pengamat Politik dan Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menganggap situasi ini aneh. Sebab, daerah lain setengah mati membersihkan BUMD dari perilaku korupsi. Tetapi Bontang justru mengangkat direksi anak perusahaan BUMD dengan status tersangka.

“Ini pertanda Bontang tidak serius berbenah. Komitmen anti korupsinya mesti dipertanyakan,” kata dosen yang akrab disapa Castro ini.

Sebagai contoh kepala daerah DKI Jakarta berani memecat direksi kendatipun masih berstatus tersangka. Langkah demikian yang dipandang menjadi sebuah komitmen. Menurutnya, orang boleh berpendapat jika statusnya masih tersangka ataupun menghormati asas praduga tak bersalah.

Namun ini menyangkut masalah integritas. Soal komitmen anti korupsi. Dijelaskan dia, tidak boleh sama sekali BUMD dipimpin oleh orang yang bersalah. Apalagi status tersangkanya itu dari kasus di perusahaan induk. “Di mana logika berpikirnya? Ini keputusan ngawur menurut saya,” ucapnya.

Ia menuturkan kepala daerah tidak boleh diam. Apalagi mengamini jabatan BUMD dipedagang oleh tersangka kasus korupsi. Senada Wakil Ketua DPRD Agus Haris mempertanyakan keputusan penunjukan Lien Sikin sebagai Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Menurutnya, penunjukan ini berpotensi membuat bisnis perusahaan terhambat.

Politikus Partai Gerindra ini menilai tujuan pendirian BUP sejatinya baik. Terkhusus untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Bontang. Namun sebagai unit bisnis, kursi pucuk pimpinan BUP mestinya diberikan kepada sosok berpengalaman, berintegritas, dan tak kalah penting, tidak punya rekam jejak yang buruk. “Saya tidak tahu siapa kepala yang ditunjuk. Tapi mestinya, yang ditunjuk adalah orang yang bersih, tidak punya catatan buruk,” pungkasnya. (*/ak)