SOP Wajib Disesuaikan Nomenklatur SKPD 

Demi Tingkatkan Kinerja ASN dan Pelayanan Pada Masyarakat

SANGATTA- Demi memberikan pengertian dan pemahaman para pegawai Pemkab Kutim tentang pentingnya standart operational procedure (SOP) atau prosedur operasional standar,  Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Kabupaten (Ortal Setkab) menggelar sosialisasi penyusunan SOP dilingkup Pemkab Kutim. Kegiatan yang dibuka Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pem Kesra) Mugeni tersebut digelar di ruang Meranti, Kantor Bupati, Rabu (9/8) kemarin.

Bupati Kutim Ismunandar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Mugeni menyampaikan  di era globalisasi sekarang ini pemerintah dituntut menyelenggarakan urusan yang efisien dan efektif. Mengedepankan keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai tingkat kepuasan masyarakat.

“Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), kiranya wajib mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu diperlukan SOP dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah,” kata bupati.

Mugeni menuturkan ASN bertugas memberikan pelayanan yang professional, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

Sosialisasi penyusunan SOP ini menurut bupati erat kaitannya dengan perubahan kelembagaan yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan latar belakang itu, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen SOP yang telah disusun untuk dapat dilakukan penyesuaian. Apakah terdapat penambahan ataupun pengurangan pada SOP.

Sementara itu, Kabag Ortal Setkab Abdu Amir selaku ketua panitia pelaksana mengatakan bahwa sosialisasi ini dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada para peserta tentang penyusunan SOP di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal ini setiap perangkat daerah harus menyusun SOP dan menerapkannya.

“Serta melakukan evaluasi secara periodic terhadap penerapan SOP. Selanjutnya karena adanya perubahan SKPD yakni penggabungan, penghapusan dan pembentukan SKPD baru,” kata Abdu.

Menurut Abdu, kegiatan ini adalah momen yang sangat tepat untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan tentang penyusunan SOP. Sebab sosialisasi ini turut menghadirkan pejabat tenaga ahli dari Pusat kajian Pendidikan Pelatihan Aparatur Wilayah III Lembaga Administrasi Negara (LAN), Samarinda, Fajar Iswahyudi SE MPA.

Sementara, Fajar Iswahyudi dihadapan seluruh peserta sosialisasi menjelaskan bahwa SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan. Mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Kemudian SOP administrasi pemerintahan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan manfaat standarisasi cara yang dilakukan, mengurangi tingkat kesalahan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, membantu aparatur lebih mandiri, meningkatan akuntabilitas, menciptakan ukuran standar kinerja. Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung diberbagai situasi, menjamin konsistensi pelayanan serta memberikan informasi mengenai kompentensi pelaksana,” jelasnya.

Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Bagian Ortal Setkab Joni A Setia SSTP MT menambahkan, disamping audit keuangan, audit kinerja juga dilaksanakan oleh unsur auditor, dan SOP merupakan bagian dari audit kinerja. Sehingga SKPD wajib mempunyai dan melaksanakan SOP yang ditetapkan sebagai bagian dari ukuran kinerja.

“SOP yang ada, terdiri dari SOP general dan spesifik. SOP general berlaku di semua SKPD, seperti proses perencanaan, kepegawaian dan keuangan. Untuk itu, karena SOP ruang lingkup proses perencanaan, kepegawaian dan keuangan dilaksanakan seluruh SKPD, maka Bappeda, BKPP, dan BPKAD membuat SOP sebagai bagian perubahan nomenklatur baru.

Agar selanjutnya dapat diadopsi oleh SKPD lain. Sementara SOP spesifik menyesuaikan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di SKPD masing-masing, misal salah satunya yang menangani proses perizinan,” sebutnya di akhir sosialisasi yang dirangkai dengan dialog serta praktik tata cara penyusunan SOP. (hms3/ver)