Suara Ketua RT setelah Dapat Motor Gratis dari Pemkot Bontang

bontangpost.id – 499 Ketua RT di Bontang diwacanakan mendapat bantuan motor operasional gratis dari Pemkot Bontang.

Untuk menunaikan janji politik pasangan Basri-Najirah tersebut pemerintah menganggarkan Rp 11,9 miliar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang. Nantinya motor tersebut diserahkan sebagai inventaris RT alias menggunakan pelat hitam.

Dengan begitu, biaya perpanjangan STNK, pajak serta perawatan motor akan dibebankan kepada Ketua RT. Pun, BPKB motor turut menjadi tanggung jawab Ketua RT.

Redaksi bontangpost.id meminta tanggapan tiga Ketua RT di Bontang mengenai motor gratis. Pertama, Ketua RT 06 Kelurahan Guntung Suaji. Mengenai wacana tersebut Suaji mengaku sangat menyambut baik.

Namun ia bingung apabila pembayaran pajak juga perawatan motor turut dibebankan kepada Ketua RT. Yang membuatnya bingung, apakah nantinya bisa menggunakan insentif RT atau menggunakan dana lain.

“Sampai sekarang kan teknisnya seperti apa kami belum tahu. Itu yang membuat sedikit ragu,” ujarnya saat dijumpai dikediamannya.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah mampu memberikan solusi. Misalnya dengan menambah insentif RT yang dialokasikan khusus untuk biaya motor gratis.

“Sebenarnya sih enggak seberapa. Kalau saya hitung estimasi harga untuk biaya perawatan BBM, dan pajak diperkirakan Rp 500 ribu cukup. Kalau dipotong dari insentif kami, wah, lumayan juga,” serunya.

Tak hanya itu, hal lain yang membuatnya bingung ialah STNK dan BPKB pemilik motor menggunakan nama siapa. Pun, dikhawatirkan apabila menggunakan nama pribadi maka di kemudian hari dikhawatirkan bakal terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya, digadaikan dan sebagainya.

“Itu bentuk kritik. Pada dasarnya saya sangat setuju. Agar program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. makanya regulasinya harus detail,” bebernya.

Hal senada turut disampaikan Ketua RT 29, Kelurahan Gunung Telihan Ramli. Menurutnya dengan program ini bisa membantu kebutuhan masyarakat secara tidak langsung.

Namun, kata Ramli yang menjadi pertimbangan ketika biaya perawatan juga pajak dibebankan ke RT maka ia meminta pemerintah untuk menambah insentif RT.

“Saya sudah ngobrol dengan forum RT dan sepakat paling tidak ditambah Rp 500 ribu sudah cukup. Toh tidak setiap hari digunakan motornya,” sebutnya.

Berbeda dengan lainnya, Ketua RT 04 Tanjung Limau Abdul Karim tidak setuju kalau insentif RT dinaikkan hanya untuk biaya perawatan, serta membayar pajak.

Menurutnya, pajak motor hanya dilakukan setahun sekali. Pun nominalnya tidak seberapa. Selain itu, untuk biaya perawatan seperti ganti oli tidak mencapai Rp 100 ribu dua bulan sekali.

“Kalau saya sih kurang setuju. masa semua dibebankan ke pemerintah. Kan tidak seberapa biaya yang dikeluarkan untuk perawatan daripada insentif yang didapatkan,” tandasnya. (*)