BONTANGPOST.ID – Rencana pengadaan mobil dinas baru bagi jajaran DPRD Kalimantan Timur senilai Rp6,8 miliar menuai sorotan. Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik anggaran maupun persoalan hukum.
Politikus PAN yang akrab disapa Bahar itu menegaskan, sesuai aturan kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi unsur pimpinan DPRD, yakni satu ketua dan tiga wakil ketua. Sementara anggota dewan lainnya telah menerima tunjangan transportasi setiap bulan.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas di luar unsur pimpinan berpotensi menimbulkan persoalan karena dinilai sebagai pembiayaan ganda.
“Kalau masih dapat mobil dinas, itu namanya dobel anggaran. Kalau mau mobil harga Rp20 miliar, silakan pakai uang pribadi, jangan pakai fasilitas negara,” tegas Bahar.
Terkait kabar bahwa anggaran tersebut diperuntukkan bagi ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Bahar meminta penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia menilai penggantian kendaraan operasional pimpinan yang sudah digunakan selama lima tahun melalui mekanisme lelang masih dapat dipahami, selama spesifikasinya wajar dan rasional.
Bahar juga menyinggung penggunaan kendaraan kelas menengah atas yang dinilainya sudah tergolong mewah bagi pejabat publik. Ia mengingatkan bahwa jabatan wakil rakyat berasal dari mandat masyarakat, sehingga aspek kepantasan harus menjadi pertimbangan utama.
“Ini bukan hanya soal aturan, tetapi soal kepantasan. Saya pribadi tidak akan menggunakan mobil dinas itu jika direalisasikan untuk ketua AKD. Akan saya kembalikan karena saya sudah menerima uang transportasi,” ujarnya.
Polemik ini menambah sorotan publik terhadap transparansi anggaran di lingkungan DPRD Kaltim. Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi terkait alokasi dan peruntukan anggaran tersebut guna menghindari potensi pemborosan keuangan daerah. (KP)
