BONTANGPOSTID, Kutim – Di tengah naiknya harga bahan pokok dan tekanan ekonomi, rokok justru menjadi beban pengeluaran terbesar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kutai Timur (Kutim). Ironisnya, proporsinya bahkan lebih besar dibandingkan beras, daging, dan telur yang merupakan sumber pangan utama.
Data ini terungkap dalam laporan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim.
Ketua Tim Statistik BPS Kutim, Hendro Budiyono, melalui Staf Tim Statistik, Fatma Nur Aini, menyebut masyarakat Kutim yang tergolong dalam kelompok 40 persen pengeluaran terbawah mengalokasikan 8,40 persen dari total belanja bulanannya untuk rokok dan tembakau.
“Anggap rokok sebungkus Rp 20 ribu per hari. Kalau seminggu sudah Rp 140 ribu rokoknya aja, sementara buat beli beras malahan kurang dari itu ya,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran untuk rokok di kelompok ini mencapai Rp 103.749 per kapita per bulan. Sementara pengeluaran untuk beras hanya Rp 100.343. Padahal, beras merupakan makanan pokok yang seharusnya menjadi prioritas konsumsi.
Kelompok dengan pengeluaran menengah mencatat angka tertinggi, yakni 135,1 batang per minggu. Disusul kelompok tertinggi sebanyak 132,8 batang, dan kelompok terbawah 114 batang per minggu.
“Terus, kalau dilihat dari pendidikan ternyata orang-orang yang dengan pendidikan SD ke bawah malah justru ngerokoknya lebih banyak dari pada yang pendidikan SMP ke atas,” tambah Fatma.
Perokok dengan pendidikan terakhir SD ke bawah mencatatkan angka 32,15 persen, sedangkan mereka yang berpendidikan SMP ke atas hanya 28,09 persen.
Sementara itu, garis kemiskinan di Kutim per Maret 2024 tercatat sebesar Rp 753 ribu per kapita per bulan. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka Rp 582.932. Dengan demikian, kebutuhan dasar di Kutim lebih mahal, namun warga miskin masih mengalokasikan belanja signifikan untuk rokok.
“BPS memang tidak menentukan siapa yang miskin secara nama dan alamat. Tapi dari survei terhadap 640 rumah tangga di seluruh kecamatan, kita bisa mendapatkan gambaran umum pola konsumsi dan pengeluaran masyarakat,” jelas Fatma. (*)
