“Anak-anak bermain disiplin, semangat, dan percaya diri ditunjang dengan skill dan postur yang bagus,” kata Bahrollah.

Target juara pertama, memang dibidik oleh pria yang juga mantan pemain Persisam Junior, Palu Putra, dan PKT Bontang ini. Menurutnya, sebelum turnamen ini pemantapan teknik dan taktik baik menyerang maupun bertahan intens dilakukan.

“Latihan khusus dalam hadapi turnamen ini, baik itu teknik dan taktik bertahan atau menyerang,” ungkap pria yang dinobatkan sebagai pelatih terbaik dalam ajang ini.

Selain predikat yang terbaik di turnamen ini, beberapa penghargaan individu juga disabet oleh tim BPU. Diantaranya, pemain terbaik yakni Racmad Zain Mutaqim, Mohammad Hilman Hidayat atau biasa disebut Aldo sebagai top skor dengan torehan 17 gol.

Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang telah mengizinkan putra-putrinya untuk berlatih, pembina SSB Suwardi, Manajer tim Sujangkung dan Catur Monamas, ketua Askot PSSI Bontang Andi Faisal Hasdam, alumni SSB BPU, PT Badak NGL, serta beberapa pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu.

Ke depan tim BPU sendiri akan mengikuti ajang Festival U-11 yang diselenggarakan oleh Akademi Arema Malang pada tanggal 21-23 Desember. Adapun materi pemain yang dibawa sama persis ketika  menjuarai Bontang Junior League ini.

“Tidak pasang target di turnamen itu. Bermain beban dan cari pengalaman tanding saja karena target kami di Danone Cup,” pungkasnya. (*/ak/sos)

Artikel SSB BPU Juara Bontang Junior League pertama kali tampil pada Bontang Post .

Diantaranya, Kombes Pol Darto Juhartono selaku Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Subandriya selaku Dirlantas Polda Kaltim, Dr Kadarsyah sebagai pakar transportasi, Amri Muhammad sebagai instruktur safety riding, Sri Suhartiwi Sujana selaku psikolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Fajar Adi Haryanto sebagai motivator pendidikan.

Turut hadir dalam seminar ini Kapolres Bontang AKBP Dedi Agustono beserta jajaran Polres Bontang, Kutua MUI Bontang Imam Hambali, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Artahnan Saidi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Lurah dan Ketua RT se-Bontang, serta beberapa perwakilan masyarakat Bontang.

Dalam sambutannya, Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Subandriya mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya seminar ini yaitu ingin menyaring aspirasi dari masyarakat Bontang terkait keselamatan dalam tertib berlalu lintas. Selain itu, juga diharapkan keterlibatan pemangku kepentingan yang merupakan elemen penting dalam pembuatan kebijakan, program dan proyek, guna menurunkan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

“Pengubahan perilaku juga dapat dicapai dengan strategi perencanaan tata guna lahan dan rancangan jalan. Tidak hanya dengan pendekatan ‘tradisional’ seperti penegakan peraturan dan pendidikan baik kepada masyarakat maupun pengendara kendaraan bermotor,” paparnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Artahnan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Polres Bontang beserta jajarannya, juga Polda Kalimantan Timur yang telah menggagas seminar ini.

Kata dia, ini sangat penting dilaksanakan mengingat tingkat kepedulian untuk taat dalam berlalu lintas cenderung hampir menipis dan kurang. Dengan kondisi in, tanpa disadari akan merugikan pengemudi sendiri maupun orang lain. Seminar ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, di mana semakin banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas.

“Masyarakat bukan tidak mengetahui tentang aturan berlalu lintas, hanya saja masih kurang menaati peraturan tersebut. Maka sangat penting menggelar seminar semacam ini,” ucapnya.

Selain seminar, kegiatan ini juga dirangkai dengan penempelan stiker keselamatan di belakang beberapa truk, tanya jawab dan diskusi seputar lalu lintas, serta games-games menarik lainnya. (bbg/sos)

Artikel Bangun Budaya Tertib Lalu Lintas di Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ia mendapat laporan dari ketua RT jikalau drainase kerap tersumbat. Dari hasil pantauan komisi III, air tidak mengalami pergerakan. Bahkan di salah satu persimpangan di kawasan tersebut, air meluber ke jalan. “Air parit tidak ada pergerakan, sepertinya paritnya ini datar tidak sesuai elevasinya,” kata Rustam.

Kondisi ini diperparah dengan infrastruktur Jalan Labu Siam yang belum mengalami pengecoran atau masih tanah liat. Hal ini membuat akses masyarakat terhambat ketika musim hujan tiba, maka jalanan akan licin dan tidak bisa dilewati.

Politikus Golkar ini menyebut, kesalahan terletak pada legislator yang jarang turun ke daerah tersebut. Pasalnya, wakil rakyat ini menilai kawasan ini masuk area perumahan HOP.

“Kesalahan kami tidak pernah turun karena saya pikir ini masuk HOP. Tapi janji saya sudak saya turuti untuk meninjau ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT 19 Dera Gervasius mengungkapkan, kawasan ini dihuni oleh 136 kepala keluarga atau sekitar 400 warga. Ketika hujan turun, maka air sungai meluap sedangkan drainase tidak berjalan optimal. Otomatis kawasan yang dikelilingi rawa dan dekat tempat pembuangan air  akan banjir.

“Bila hujan tiba, saat daerah lain tidak banjir di sini sudah banjir. Apalagi waktu banjir beberapa hari yang lalu sampai setinggi leher tingginya,” kata Dera.

Rencananya, persoalan drainase RT 19 Gunung Elai akan dibawa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) hingga tingkat kota untuk diprioritaskan. Harapannya, agar mampu menekan banjir di wilayah tersebut. (*/ak)

Artikel Drainase dan Kondisi Jalan Buruk pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Harus dicarikan, saya tidak mau tahu dari mana anggarannya,” kata Faisal.

Selain itu, DPKPP juga harus secepatnya menyusun Detail Engineering Desain (DED) perencanaan perbaikan akses jalan dan drainase di wilayah ini. Politikus Nasdem ini memberi batas waktu hingga akhir tahun harus rampung.

“Paling lambat akhir tahun ini, agar anggaran perbaikan dapat diusulkan pada 2018 mendatang, dan pengerjaan fisik bisa berjalan tahun 2019,” ujar Faisal.

Terpisah, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKPP Edi Ronting, mengatakan pada tahun ini, Pemkot Bontang tidak menganggarkan program fisik untuk RT. Akan tetapi, ia menyambut baik usulan dari Komisi III terkait penyusunan DED. Dengan segala upaya dapat terselesaikan akhir tahun ini.

Meski demikian, ia meminta agar saat proses perbaikan dilaksanakan, tidak ada komplain maupun klaim lahan dari warga sekitar. Dikarenakan, tindakan tersebut dapat menghambat proses perbaikan yang berlangsung.

“Karena hal itu dikhawatirkan menghambat proses perbaikan jalan dan drainase di wilayah ini,” katanya.

Rencananya, Jalan Labu Siam itu akan terkoneksi dengan jalur yang berada di dekat kelurahan Gunung Elai. Sementara untuk sistem drainase DPKPP akan mencari titik pembuangan akhir terlebih dahulu. (*/ak)

Artikel Faisal Minta Pemkot Segera Susun DED pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kompetisi tersebut digulirkan selama seminggu, sejak Minggu (8/10) hingga Minggu (26/11) mendatang di Stadion Bessai Berinta (Lang Lang). Didukung Pemkot Bontang, Pupuk Kaltim, Bontang Post, Auto 2000, Bank Kaltimtara, dan Kopkar PKT mempersyaratkan peserta dengan tahun kelahiran 2006 dan 2007.

Adapun klub yang bertanding terbagi menjadi dua grup.

Grup A terdiri dari SSB Pelangi Kuning, BPU A, Berbas Pantai Junior, Kaki Emas, Losari FA, Samba FA, Pelangi Hijau, Cahaya Fikri Bontang, Kompak All Star B, dan Rawa Indah Junior A.

Sementara itu di grup B antara lain Kompak All Star, Rawa Indah Junior B, Pelangi Biru, Kawan Faiz FA, Putra Langit, BPU B, Bontang United, Pelangi Merah, dan Asy Syamil.

Ketua Panitia Bagus Prabowo mengatakan, kompetisi yang digagas para pelatih hingga pemerhati  sepak bola di Bontang ini bertujuan untuk melahirkan bakat para generasi muda, yang saat ini minimnya kompetisi usia dini di Kota Bontang.

“Kami dari BJL Committee selaku panitia mencoba memfasilitasi dengan anggaran swadaya dari tiap peserta. Beberapa sponsor yang telah memberikan kontribusi dan merasa peduli dengan perkembangan sepakbola usia dini di Bontang,”ungkapnya.

Lanjut Bagus menyampaikan, dalam lanjutan kompetisi ini   besok Minggu (26/11) masih dilakukan babak penyisihan terakhir. Dilanjutkan Jam 2 siang laga semifinal, babak final, serta laga  perang bintang yang merupakan kumpulan pemain terbaik di grup A vs kumpulan pemain terbaik di grup B.

Dia pun berharap melalui kempetisi ini menjadi  awal jalan bagi tergelarnya kompetisi usia dini yang lain seperti  U-10, U-12 dan lain sebagainya. Pasalnya, dengan adanya kompetisi anak -anak bisa mempunyai jiwa kompetisi serta menjalin silatuhrahmi dan bersosialisasi dengan SSB lain.

“Semoga kompetisi ini melahirkan bibit –  bibit usia muda dari Bontang, yang bisa mengharumkan nama Bontang,” harapnya. (*/wan)

Artikel 19 Klub Usia Dini Beradu di BJL U-11 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal tersebut tentu menjadi keluhan bagi pemborong yang sudah mengeluarkan modalnya. Meski seharusnya, ketika gas in kondisinya sudah clean and clear. Sementara, jika pemborong belum dibayar dikhawatirkan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Lardi Dahono sebagai pemborong menyatakan, bahwa pihaknya belum mendapat sisa pembayaran sebesar Rp 1.516.005.000 dari total Rp 2.443.005.000. artinya, Kontraktor pelaksana dalam hal ini PT Torindo Utama Sakti (TUS).

“Sudah selama kurang lebih 4 bulan, tagihan kami belum dibayar, padahal dalam kontrak kerja pembayaran dilaksanakan setiap bulan,” jelas Lardi saat ditemui di Hotel Equator bersama Ketua Himpunan Pengusaha Lokal Bontang (HPLB) Eko Satrya, Kamis (23/11) kemarin.

Dikatakan Lardi, dirinya datang ke Bontang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 26 Juli 2017 dari Direktur PT TUS yakni Abdul Wahab. Lardi pun telah mengerjakan pekerjaannya selama 39 hari, kemudian PT TUS melakukan take over secara musyawarah ke PT Kaltim Citra Nusantara (KCN) atas persetujuan PT TUS.

“Terkait hal itu, saya tidak keberatan yang terpenting kewajiban PT TUS dan PT KCN untuk membayar kami itu dilaksanakan, dan saat take over itu ada kesepakatan bahwa tiap bulan pembayaran akan dilakukan,” tegas dia.

Lardi yang mengerjakan pekerjaan manual boring yakni penggalian dan pemasangan pipa PE 63 mm sudah diselesaikan. Termasuk pekerjaannya sebagai lowering atau gelar pipa serta pengukuran dan penimbunan kembali pasir landasan dan pemasangan penutup pipa dengan batako juga sudah dilaksanakan dengan baik. Sehingga jumlah invoice untuk kontraktor pelaksana senilai Rp 2.443.005.000 dan sudah diberikan tagihannya sejak bulan Agustus dan September.

“Tetapi, tagihan awal kami sebesar Rp 1 miliar saja baru mereka bayar Rp 927 juta itu pun dicicil hingga 9 kali, dan sisanya hingga sekarang belum ada pembayaran,” bebernya.

Oleh karena itu, ketika rencana gas masuk atau gas in, Lardi mengharapkan ada pembayaran terlebih dahulu.

“Minimal kontraktor pelaksana membuat surat perjanjian antara kami untuk membuat surat pernyataan waktu pembayarannya,” pinta dia.

Hingga bulan ke-4 ini, dikatakan Lardi tidak ada itikad baik dari kontraktor pelaksana. Padahal, pihaknya sudah kehabisan modal dan belum membayar ke-180 pekerjanya.

“Intinya kami sudah melaksanakan tugas dan tinggal menunggu realisasi pembayaran. Karena modal lokal dan kewajiban kami kepada karyawan belum terselesaikan. Ini tentu mengakibatkan penderitaan banyak orang,” papar dia.

Ketua HPLB, Eko Satrya mendesak agar kontraktor pelaksana segera membayar pemborong yang pekerjaannya sudah selesai. Hal tersebut dianggap menyangkut multi efek. Mengingat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jadi ini ketika gas in seharusnya sudah clean and clear soal pembayaran. Karena jangan sampai pemborong mau mengambil lagi pipa yang telah dipasangnya,” jelas Eko.

Tentunya jika pemborong memaksa mengambil haknya, tentu akan mengganggu progres pekerjaan konstruksi jargas. Apalagi, Eko menyebut tahun depan Bontang mendapat lagi jatah sebanyak 5.000 sambungan.

“Prinsip gas in ini seharusnya sudah clean and clear. Untuk clear-nya kontraktor pelaksana diminta membuat surat pernyataan kesanggupan bayar,” ujarnya.

“Tolong diselesaikan dulu permasalahan itu, baru dilakukan gas in, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Dalam hal ini, Lardi telah mengerjakan 5 sektor yakni RS-04 (Kanaan), RS-05 (Satimpo), RS-07 (Bontang Kuala), RS-08 (Tanjung Laut), RS-10 (Berbas Pantai) dan RS-11 (Berebas Tengah). Gas yang akan masuk yakni di wilayah Satimpo. Karena salah satu syarat bahwa proyek tersebut tidak cacat yakni masuknya gas di satu sektor.(mga)

Artikel Pemborong Jargas Ngeluh Belum Dibayar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebanyak 85 peserta dari kalangan pelajar maupun mahasiswa Bontang mengikuti tes tertulis seleksi program magang tersebut. Dihadiri CSR Specialist Badak LNG Reta Yudistyana dan dibuka langsung oleh Kepala Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Kerja Kota Bontang Ikhwan Agus.

“Program magang Laboratorium & Enviroment Control, Kultur Jaringan dan Operator Biodiesel merupakan salah satu bentuk kepedulian Badak LNG terhadap masyarakat melalui Capacity Buildingnya,” tutur Reta.

Cita-cita Badak LNG yakni Maju Bersama Masyarakat dituangkan dalam empat pilar perusahaan antara lain Empowerment, Capacity Building, Infrastruktur dan Charity diberikan. Program magang Laboratorium dan Environment Control, Kultur Jaringan dan Operator Biodiesel merupakan salah satu wujud nyata komitmen Badak LNG terhadap masyarakat di sekitar melalui Capacity Buildingnya.

Diharapkan dengan program magang ini, peserta dapat mengembangkan potensinya dan dapat melihat dunia kerja yang sesungguhnya. Program ini sekaligus mendukung visi Pemerintah Kota Bontang yaitu Smart City.

Program magang ini merupakan bagian dari Community Development (Comdev), juga sejalan dengan komitmen Joko Widodo untuk “Menuju Indonesia Berkompeten”. Komitmen tersebut bertujuan menggalang komitmen dunia usaha atau dunia industri untuk menyelenggarakan pemagangan dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi dan percepatan sertifikasi.

“Terima kasih kepada Badak LNG yang telah menyelenggarakan kegiatan program magang ini. Semoga para peserta magang nantinya dapat merasakan manfaat dari dunia kerja secara langsung di Badak LNG yang merupakan A World Class Energy Company,” ungkap Ikhwan dalam sambutannya.

Program magang Laboratorium dan Enivornment Control Badak LNG ini sudah terlaksana sebanyak 12 kali, sedangkan program magang Kultur Jaringan dan Operator Biodiesel baru dimulai sejak tahun lalu atau 2016. Sebelumnya, peserta telah mengikuti tes tertulis serta melalui seleksi tes administrasi. Nantinya, peserta yang lolos tes tertulis akan mengikuti tes wawancara di Knowledge House Badak LNG. Kemudian, jika lolos tes wawancara akan dilanjutkan dengan tes Medical Check Up (MCU). Program magang ini akan dimulai di awal tahun 2018.

Selain itu, untuk memajukan pendidikan di Kota Bontang, Badak LNG turut merintis usaha-usaha pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan atau Capacity Building. Badak LNG berupaya mendukung pengembangan pendidikan di Kota Bontang melalui program “Badak Peduli Pendidikan”. Program ini bersinergi dengan para stakeholder pendidikan di Kota Bontang agar menjadi tepat sasaran.

Hal ini adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap peningkatan kualitas dan daya saing SDM Bontang. Untuk mendukung pengembangan pendidikan Kota Bontang dan Kaltim, Badak LNG telah menggulirkan aneka program dan aktivitas. Selain program magang Laboratorium & Environment Control, Kultur Jaringan dan Operator Biodiesel, aktivitas lainnya antara lain adalah program magang Cooperative Education Program (COOP), LNG Academy, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Badak Full Scholarship (BAFCO). (ra/adv)

Artikel Badak LNG Peduli Masyarakat Bontang  pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Cukup sudah pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi keinginan-keinginan masyarakat. mulai kajian bagaimana DED tentang penanggulangan banjir, perlu di pansuskan,” kata Tiar.

Kendati air sudah surut, namun semangat pembentukan Pansus ini tetap digalangkan. Mengingat, kondisi cuaca saat ini tidak menentu sehingga diperlukan pencarian akar permasalahannya.

Nantinya, Pansus bukan hanya menemukan akar penyebabnya tetapi solusi pemecahannya juga harus diurai. Agar bencana tersebut tidak kembali terjadi di Kota Taman ini.

“Pansus tidak hanya menjurus pada satu hal, secara prinsip bicara kolektif yang memiliki peranan yang besar terhadap banjir itu,” tambahnya.

Kajian ke depan tentunya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), serta akademisi. Bahkan, jikalau harus berakhir melalui jalur hukum, Pansus harus siap.

Menurutnya, banjir yang terjadi Senin (20/11) dapat terjadi dua faktor yakni curah hujan yang tinggi sehingga debit air dari sungai Bontang tak tertampung, atau adanya ulah manusia seperti isu yang santer terdengar adanya tanggul perusahaan yang jebol.

“Saya takutnya ada perusahaan tambang beroperasi di tiga daerah punya andil ini. Bukan saya menuduh,” ucap pria yang juga duduk sebagai anggota Komisi II DPRD.

Hasil dari Pansus selain menjadi pertimbangan Pemkot Bontang terkait penanganan banjir, juga dapat digunakan sebagai usulan kepada Pemprov Kaltim. Berkenaan, kesinambungan antara kabupaten Kutai Timur, kabupaten Kutai Kartanegara, dan kota Bontang perihal pembuatan waduk.

Selain itu, dapat juga dialamatkan kepada perusahaan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembuatan bendungan selaras aturan yang berlaku. (*/ak)

Artikel Bakhtiar Wakkang Usulkan Bentuk Pansus pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dikatakannya, pemasangan lampu lalu-lintas di kawasan tersebut dilakukan oleh PT Badak NGL. Merekalah yang memahami letak posisi kabel yang ditanam.

“Kami sangat menyayangkan, kami sudah rapat kemarin, sudah perintahkan Dishub agar segera memanggil manajemen PT Badak NGL untuk maintenance traffict light,” kata Rustam.

Politikus Golkar ini membenarkan, bahwa traffict light tersebut mengalami korsleting. Hingga kini, tidak dapat berfungsi dari semua arah.

Jika dalam waktu dekat ini tidak terjadi perbaikan, maka Komisi III akan memanggil kembali Dishub beserta manajemen PT Badak NGL. Hal ini dilakukan agar dapat duduk bersama mencari titik terangnya.

“Saya yang akan panggil PT Badak NGL langsung untuk mengantisipasi masalah itu,” ucapnya.

Sehubungan dengan wacana dari Satlantas Polres Bontang yang akan menutup median jalan, ditanggapi positif oleh pria yang juga menjabat sekretaris Fraksi Golkar ini. Menurutnya, keputusan tersebut bijak berkenaan dengan arus lalu-lintas yang padat sehingga menimbulkan rawan kecelakaan.

“Itu langkah tepat soalnya di situ rawan sekali,” tuturnya.

Sebelumnya diwartakan, Dishub tidak dapat melakukan perbaikan lampu lalu-lintas yang rusak dikarenakan harga tiap item sangatlah mahal. Diperlukan Rp 300 juta untuk penggantian lampu lalu-lintas, jikalau dalam satu lokasi simpang empat maka Pemkot wajib mengeluarkan anggaran senilai Rp 1,2 miliar. Konon, baik di APBD Perubahan 2017 maupun murni 2018 hanya cukup sampai biaya perawatan saja. (*/ak)

Artikel Sesalkan Lambatnya Perbaikan Lampu Lalin pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Komisi II Ubaya Bengawan menerangkan, saat ini terdapat dua versi terkait subyek pembayaran tersebut. Kemenkeu mengeluarkan surat edaran dari Agustus silam menyuruh SKK Migas segera melakukan pembayaran. Sementara SKK Migas meminta second opinion dari Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan pajak tersebut bukan tanggungan SKK Migas melainkan kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemenkeu.

“Semua mengakui itu hak Pemkot Bontang. Tinggal belum ada titik temunya siapa yang harus membayar itu saja,” kata Ubaya.

Oleh karena itu, Komisi II menargetkan hingga akhir November harus sudah dilakukan pembayaran. Mengingat selama ini, Komisi II merasa diombang-ambingkan kedua instansi tersebut.

“Kita minta agar supaya tidak berbalas pantun artinya melalui surat-menyurat, kita minta ada pertemuan dari Dirjen Anggaran, SKK Migas, dan Kementerian ESDM,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Arif mengatakan, tunggakan harus dibayar pada akhir November agar bisa dimasukkan APBD 2018. Mengingat pada akhir bulan itu APBD 2018 rencananya ditetapkan.

“Kalau bisa sebelum itu kita bisa masukkan APBD 2018, masyarakat Bontang membutuhkan anggaran itu,” kata Arif.

Politikus Hanura ini khawatir jika ini dibiarkan maka tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Pasalnya, per 31 Desember nanti kontrak PT Badak NGL akan berakhir.

“Susah kalau itu berlarut-larut apalagi kalau sudah habis masa kontrak PT Badak berakhir,” tambahnya.

Oleh sebab itu, jika pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan, maka Komisi II memiliki inisiatif untuk memanggil instansi bersangkutan untuk hadir di Bontang. Selain itu, DPRD akan membahas dengan Pemkot Bontang berkenaan langkah hukum yang akan ditempuh. (*/ak)

Artikel Komisi II Kunjungi Kantor SKK Migas pertama kali tampil pada Bontang Post .