BONTANG – Fenomena banjir yang merupakan terbesar selama kurun 12 tahun ini membuat ketua Fraksi Nasdem Bakhtiar Wakkang angkat suara. Di dalam rapat paripurna terkait pengambilan keputusan empat Raperda Senin (20/11) lalu, ia meminta untuk dibentuk Panitia Khusus.
“Cukup sudah pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi keinginan-keinginan masyarakat. mulai kajian bagaimana DED tentang penanggulangan banjir, perlu di pansuskan,” kata Tiar.
Kendati air sudah surut, namun semangat pembentukan Pansus ini tetap digalangkan. Mengingat, kondisi cuaca saat ini tidak menentu sehingga diperlukan pencarian akar permasalahannya.
Nantinya, Pansus bukan hanya menemukan akar penyebabnya tetapi solusi pemecahannya juga harus diurai. Agar bencana tersebut tidak kembali terjadi di Kota Taman ini.
“Pansus tidak hanya menjurus pada satu hal, secara prinsip bicara kolektif yang memiliki peranan yang besar terhadap banjir itu,” tambahnya.
Kajian ke depan tentunya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), serta akademisi. Bahkan, jikalau harus berakhir melalui jalur hukum, Pansus harus siap.
Menurutnya, banjir yang terjadi Senin (20/11) dapat terjadi dua faktor yakni curah hujan yang tinggi sehingga debit air dari sungai Bontang tak tertampung, atau adanya ulah manusia seperti isu yang santer terdengar adanya tanggul perusahaan yang jebol.
“Saya takutnya ada perusahaan tambang beroperasi di tiga daerah punya andil ini. Bukan saya menuduh,” ucap pria yang juga duduk sebagai anggota Komisi II DPRD.
Hasil dari Pansus selain menjadi pertimbangan Pemkot Bontang terkait penanganan banjir, juga dapat digunakan sebagai usulan kepada Pemprov Kaltim. Berkenaan, kesinambungan antara kabupaten Kutai Timur, kabupaten Kutai Kartanegara, dan kota Bontang perihal pembuatan waduk.
Selain itu, dapat juga dialamatkan kepada perusahaan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembuatan bendungan selaras aturan yang berlaku. (*/ak)
