Menteri Tranportasi Ethiopia Dagmawit Moges memberi sinyal bahwa tidak ada human error dalam insiden tersebut. Menurut data penerbangan dan rekaman suara yang ditemukan di bangkai pesawat berkode ET-AVJ tersebut, pilot dipastikan sudah bertindak benar. ”Semua awak sudah bertindak sesuai prosedur pabrikan,” ujarnya seperti dilansir AFP.

Menurut Associated Press, pilot sudah memutuskan sistem Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) saat gangguan terasa kali pertama. MCAS merupakan sistem keselamatan yang akan menurunkan moncong pesawat jika anggle of attack (sudut moncong pesawat, Red) dinilai terlalu tinggi.

Namun, langkah mematikan fitur MCAS itu gagal. Pesawat masih berkali-kali menukik. Di saat-saat terakhir, pilot akhirnya menghidupkan lagi sistem tersebut. ”Pilot beberapa kali mematikan dan menghidupkan MCAS. Soal beberapa kali, semua akan diungkapkan pada laporan terakhir,” ujar Moges kepada New York Times seusai konfrensi pers.

Pemerintah Ethiopia terkesan sangat hati-hati. Mereka tak menyebutkan kerusakan sensor atau perangkat pesawat. Mereka hanya menyebutkan bahwa moncong pesawat berkali-kali turun. Mereka hanya meminta agar sistem kontrol penerbangan bisa dievaluasi kembali oleh Boeing. ”Kami butuh satu tahun untuk menganalisa seluruh permasalahan,” ujar Amdiye Ayalew, kepala tim investigasi kasus Ethiopian Airlines.

CEO Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam menyambut baik laporan tersebut. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa pilot Yared Getachew dan kopilot Ahmed Nur Mohammod Nur tak bersalah. ”Kami bangga menyatakan bahwa pilot kami mengikuti prosedur secara profesional. Sayangnya, upaya itu tak bisa mengubah arah pesawat yang terus menukik,” ungkapnya.

Pihak Boeing masih menolak memberikan komentar karena dokumen laporan belum muncul. Memang, Kementerian Tranportasi Ethiopia belum merilis dokumen hasil investigasi awal meski sudah menjabarkannya dalam konferensi pers. Namun, hal itu tak mencegah banyak pengamat menekan raksasa industri aviasi tersebut.

”Yang spesial adalah dua kasus (Ethiopian Airlines dan Lion Air, Red) punya penyebab serupa. Pertanyaannya, apakah Boeing harusnya dihukum setelah jatuhnya Lion Air dan sebelum kecelakaan Ethiopien Airlines,” ujar pakar penerbangan David Hasse.

Oktober tahun lalu, pesawat Lion Air JT-610 jatuh di laut Jawa 12 menit setelah bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta. Total 189 jiwa di dalam pesawat meninggal sebelum sampai tujuan di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang. Lima bulan kemudian, Penerbangan Ethiopian Airlines 320 dengan pesawat yang sama, Boeing 737-Max 8, jatuh enam menit setelah lepas landas. ”Jika pilot duduk di kokpit dan mengikuti semua aturan pabrik, harusnya mereka merasa aman karena melakukan semua dengan benar,” imbuh Hasse.

Tekanan tersebut jelas mempengaruhi kinerja Boeing. Apalagi, menurut CNN, Boeing bakal melalui serangkaian kegiatan penting bulan ini. Pada 9 April, mereka akan melaporkan jumlah armada yang diantar dan pesanan pesawat. 24 April, mereka akan mengumumkan laporan keuangan kuartal pertama 2019. Lalu, pada 29 April, eksekutif Boeing bertemu pemegang saham dalam rapat tahunan.

Analis aviasi Cai von Rumohr memperkirakan Boeing sudah menghabiskan USD 2 miliar (Rp 28 triliun) sebagai bentuk kompensasi kepada maskapai. Kompensasi itu terus bertambah semakin lama pesawat mereka dilarang terbang.

Parahnya, reputasi FAA ikut jatuh akibat kasus tersebut. Banyak yang mempertanyakan kenapa FAA tak menghukum Boeing pasca kecelakaan Lion Air. Bahkan, dalam kecelakaan kedua, FAA menjadi lembaga terakhir yang melarang 737-Max 8 mengudara.

Pakar penerbangan Maru Schiavo mengatakan, FAA harusnya sejak awal menggagalkan sertifikat laik terbang bagi pesawat seri tersebut. ”FAA akhirnya menghancurkan citra hebat mereka sendiri,” paparnya. Dia menjelaskan, standar keamanan ideal harusnya memiliki tiga tolok ukur. Sehingga, jika salah satu tolok ukur rusak, masih ada dua yang mencegah sistem malfungsi. ”Kenapa tidak sejak awal menempatkan dua atau lebih sensor dalam unit mereka? Dan kenapa FAA setuju saja?” tanyanya. (bil/oni/jpg)

Artikel Hasil Investigasi Ethiopian Airlines Keluar: Pilot Berkali-kali Ulangi Sistem, Pesawat Tetap Menukik Tajam pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kebijakan baru itu dibuat setelah Federal Aviation Administration (FAA) menerbitkan Continuous Airworthiness Notification to the International Community (CANIC) pada Rabu lalu (13/3). Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti menegaskan, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keselamatan penerbangan.

”Kami memutuskan untuk melarang terbang seluruh pesawat Boeing 737 Max 8 yang dioperasikan oleh operator penerbangan Indonesia di wilayah ruang udara Indonesia, berlaku sejak 14 Maret,” tegas Polana.

Larangan tersebut dikecualikan bagi penerbangan B737 MAX 8 yang bertujuan nonkomersial dan tidak membawa penumpang. Pesawat yang melakukan ferry flight untuk kembali ke lokasi perawatan atau penyimpanan masih bisa melintas.

Kebijakan itu direspons Garuda Indonesia yang memiliki satu pesawat B737 Max 8. Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Akhsara menyatakan, tidak tertutup kemungkinan pihaknya membatalkan pemesanan 49 pesawat jenis yang sama ke perusahaan Boeing.

”Kemungkinan itu ada,” ujarnya di kantor Kementerian BUMN. Total pesawat Boeing 737 Max 8 yang telah dipesan Garuda sebanyak 50 unit. Satu unit telah datang dan 49 lainnya direncanakan datang bertahap mulai 2021 sampai 2030. Rencananya, 3 sampai 5 pesawat datang setiap tahun.

”Sebelum kejadian JT dan Ethiopia, sebenarnya kita sedang nego dengan Boeing untuk restrukturisasi Max tidak 49, tetapi 20 sampai 25. Sisanya akan coba tukar dengan value sama,” ujarnya.

Harga satu unit pesawat Boeing 737 Max 8 tersebut USD 60 juta–USD 70 juta. Kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines membuat Garuda Indonesia meminta kepada Boeing untuk mempercepat pengurangan pembelian pesawat tersebut. Apalagi, saat ini otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat, Federal Aviation Administration (FAA), telah melakukan pembekuan (grounded) sementara terhadap Boeing 737 Max 8.

”Kami akan melakukan negosiasi dengan menggunakan Boeing yang lain,” kata Ari.

Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal The Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto menyebutkan bahwa keputusan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk melarang terbang pesawat Boeing 737 Max 8 patut diapresiasi. Bayu menyebut, keselamatan adalah nomor satu. ”Negara-negara lain yang memberlakukan juga bertujuan sama. Safety,” ujar Bayu kepada Jawa Pos kemarin (14/3).

Mengenai dampaknya pada bisnis maskapai, INACA menyebut bahwa selama periodenya tak panjang, dampaknya tidak terlalu besar. ”Kebetulan di Indonesia baru ada 11 pesawat. Jadi, tidak banyak ya. Menurut saya, dampaknya kecil,” tambah Bayu.

Armada Boeing 737 Max 8 yang dikandangkan Lion Air melayani banyak penerbangan umrah dari Indonesia ke Saudi. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin ikut merespons potensi terganggunya penerbangan umrah jamaah asal Indonesia. ’’Saya pikir (perjalanan umrah, Red) tidak terpengaruh (kebijakan grounded pesawat Boeing 737 Max 8, Red),’’ kata Lukman di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin (14/3).

Dia menambahkan, selama ini masing-masing penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) bebas memilih maskapai untuk jamaahnya. Lukman meyakini manajemen Lion Air sudah memiliki skenario tertentu. Misalnya, mengalihkan armada pesawat rute Indonesia–Saudi yang selama ini menggunakan pesawat itu ke jenis pesawat lain. (lyn/vir/agf/wan/c6/oni/jpg)

Artikel Kemenhub Larang Terbang Boeing 737 Max 8 sampai Waktu Tak Terbatas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pesawat Batik Air dengan nomor PK-LQK kemarin harusnya terbang ke Jeddah mengantarkan 150-an jamaah umrah yang berangkat dari Makasar. Namun pesawat B737 MAX 8 itu tidak bisa terbang lantaran aturan temporary grounded. Rute pasawat JT81 tersebut adalah Makassar – Trivandrum (India) – Medinah – Jeddah – Trivandrum – Makassar. ”Memang ada rotasi pesawat,” ujar Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro kemarin.

Danang menceritakan pada Selasa (12/3) menejemen Lion Air Group telah menjadwalkan pesawat tersebut berangkat dari Makasar. Namun pada hari yang sama, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengeluarkan perintah agar pesawat jenis B737 MAX 8 dilakukan temporary grounded. Ditjen Hubud akan melakukan inspeksi pada pesawat jenis itu karena kecelakaan di Etiopia Minggu lalu (10/3). Pesawat tersebut akhirnya digantikan oleh Airbus 330-300 yang terbang ke Jedah kemarin pukul 15.00.

Lion Air Group merupakan maskapai yang memiliki B737 MAX 8 terbanyak di Indonesia. Jumlahnya mencapai 10 pesawat. Meski demikian, menejemen maskapai tersebut menyatakan tidak ada gangguan paska aturan temporary grounded. Managing Director Lion Group Daniel Putut Kuncoro Adi saat ditemui di Kantor Kemenhub kemarin menyatakan bahwa bulan ini merupakan saat low season. Artinya tidak ada lonjakan jumlah penumpan. ”Tidak banyak berpengaruh,” ujarnya.

Menurutnya sudah ada tiga pesawat milik Lion Air Group yang diperiksa oleh tim Ditjen Hubud. Dari tiga burung besi tersebut diperiksa software dan perlatan di pesawat.

”Kecelakaan di Etiopia membuat makin banyak pertanyaan. Penundaan pembelian B737 MAX 8 dilakukan hingga investigasi penyebab kecelakaan diketahui,” kata Daniel. Sejak kecelakaan PK-LQP dari Jakarta ke Pangkalpinang, Daniel mengatakan bahwa Lion Air Group mulai berhati-hati. Lalu apakah Lion Air Group akan menuntut dispensasi kepada Boeing? Daniel mengungkapkan bahwa perusahaannya masih menunggu apa yang akan dilakukan perusahaan pesawat milik AS itu.

Direktur Teknik Garuda Indonesia I Wayan Susena saat ditemui pada saat yang sama mengungkapkan tidak ada gangguan dalam melayani penumpang. Menurutnya, Garuda Indonesia memiliki pesawat yang bisa digunakan untuk menggantikan B737 MAX 8 selama dikandangkan. ”Ada pesawat 1 standby,” tuturnya.

Pengamat penerbangan Arista Atmadjati menganggap bahwa safety issue yang menimpa Boeing 737 MAX 8 berpotensi membuat maskapai yang sedang memesan produk tersebut menunda delivery-nya. Termasuk Garuda Indonesia dan Lion Air yang saat ini masih dalam masa pemesanan unit tersebut. ”Bisa saja maskapai memutuskan menunda atau bahkan mengcancel pemesanan. Resikonya mungkin hanya bayar pinalti,” ujar Arista.

Menurut Arista, dalam satu line up varian produk pesawat, biasanya memang ada beberapa seri yang memiliki sejumlah masalah dan harus ditindaklanjuti produsen. “Kalau maskapai masih percaya dengan varian atau seri lain juga bisa geser pesanan,” tambahnya.

Sementara itu, Pengamat Penerbangan Alvin Lie berpendapat bahwa pembatalan pesanan pesawat merupakan ranah business to business (b to b) yang bergantung pada kesepakatan awal antara maskapai dan produsen. “Biasanya akan ada negosiasi dulu. Tergantung dari kemauan maskapai. Tapi kalau regulator atau pemerintah yang melarang rasanya saya belum pernah dengar,” ujarnya.

Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti saat ditemui di kantornya mengungkapkan temporary grounded tersebut agar ada inspeksi masing-masing pesawat. Meski pasca kecelakaan Lion Air di Perairan Tanjung Karawang, tim Ditjen Hubud sudah melakukan inspeksi. ”Biar tambah yakin. Ini sebagai wujud pemerintah sangat konsisten,” ucapnya.

Selain inspeksi, dia juga telah bersurat ke pemerintah Etiopia. Surat yang dikirimkan kemarin siang itu berisi ucapan belasungkawa. Selain itu juga menawarkan bantuan tim insvestigator dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). ”Namun belum ada jawaban,” kata Polana.

Menurut Polana, Ditjen Hubud juga melakuakn komunikasi dengan The Federal Aviation Administration (FAA) of the United States. Mulanya FAA mengirimkan surat kepada ditjen perhubungan udara di seluruh dunia agar melakukan berbagai tindakan untuk menyikapi kecelakaan B737 MAX 8 di Etiopia. Salah satu tindakan yang dianjurkan adalah inspeksi. ”FAA juga minta operator agar melakukan inspeksi,” paparnya. (agf/lyn/jpg)

Artikel Lion Air Group Sempat Ganti Pesawat di Makassar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Langkah ini diambil terkait jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines berjenis Boeing 737-8 MAX. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pesawat yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi laik terbang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti menjelaskan langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan penerbangan di Indonesia.

“Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara (temporary grounded), untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan,” kata Polana di Jakarta, Senin (11/3).

Inspeksi akan dimulai secepatnya mulai hari ini, Selasa (12/3). Apabila ditemukan masalah pada saat inspeksi, maka pesawat tersebut akan dilarang terbang sementara sampai dinyatakan selesai oleh inspektur penerbangan.

“Sejauh ini, pengawasan untuk pengoperasian pesawat jenis Boeing 737-8 MAX sudah dilakukan sejak 30 Oktober 2018 lalu pascakecelakaan JT610, bilamana jika terjadi masalah atau temuan hasil inspeksi pesawat langsung digrounded di tempat,” kata Polana.

Untuk itu, Polana menghimbau kepada seluruh maskapai penerbangan untuk mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya keselamatan.(chi/jpnn)

Artikel Maskapai Indonesia Dilarang Terbangkan Pesawat Boeing 737 Max 8 pertama kali tampil pada Bontang Post .