Pandemi Covid-19 di Bontang ikut berimbas pada sektor swasta. Banyak pelaku usaha terpaksa mengefisiensikan karyawannya akibat minimnya pemasukkan.

BONTANG – Tercatat oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, beberapa karyawan harus dirumahkan dari pekerjaannya. Bahkan sejumlah perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kabid Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Syaifullah mengatakan, data yang masuk ke dinasnya, total sudah 247 warga Bontang yang dirumahkan dan di-PHK. (Selengkapnya lihat grafis)

“Banyak yang berasal dari usaha tempat hiburan, kafe dan swalayan. Pelaku usaha dalam bidang tersebut mengalami dampak besar saat Covid-19 ini,” terangnya.

Harapan muncul karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peningkatan jumlah pengangguran ini. Yakni dengan mengubah skema memperoleh kartu prakerja.

“Yang sebelumnya hanya untuk calon pekerja muda, kini diubah untuk semua golongan,” sebutnya, Senin (13/4/2020).

Skema tersebut berubah pada Maret lalu. Namun fokus penanganan imbas korona kembali dipertegas pada Jumat (10/4) lalu saat video conference bersama kementerian terkait. “Diubah lagi untuk semua,” sambungnya.

Sejak itu pula pihaknya tidak lagi mendata warga yang berhak mendapatkan kartu prakerja. Karena skemanya, warga sendiri dapat mendaftarkan diri melalui portal prakerja secara online.

“Diterimanya atau tidaknya, pemerintah pusat yang menentukan. Tidak lewat kami lagi,” katanya.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Informasi Pasar Kerja Riduansyah mengatakan, saat ini jumlah pencari kerja di Bontang mencapai ribuan orang.

“Namun data yang triwulan ini belum ada sama saya,” katanya. Data terakhir, pada akhir 2019 lalu, ada sebanyak 8.756 pencari kerja di Kota Taman. (*/eza/rdh/kpg)

Artikel Ratusan Pekerja Kena Dampak Korona pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sidak yang dilakukan Jumat, 25 Mei 2019 ini dimulai sekitar pukul 10.00 WITA. Rombongan Disnaker Bontang yang dipimpin Kepala Disnaker Bontang, Ahmad Aznem mengawali sidak tersebut di Kantor Pos. (*)

Artikel Disnaker Sidak Kantor Pos dan Ramayana Terkait Pemberian THR Karyawan pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Akan kami undang perusahaan untuk sosialisasi perda ini. Mungkin habis lebaran,” ujarnya kepada awak media, Jumat (25/5/2019).

Menurutnya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab eksekutif dalam mensosialisasikan perda tersebut. Sebab, ini menyangkut ketenagakerjaan. Tidak hanya bagi perusahaan, namun juga akan disosialisasikan kepada pencari kerja dan masyarakat.

“Paling tidak ada keterwakilan dari masyarakat dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan serta RT,” jelas Aznem – begitu ia disapa.

Pengesahan Perda Alih Daya dan Rekrutmen Tenaga Kerja ini dilakukan 2018 lalu. Tentu ini akan membuat perusahaan tidak dapat semena-mena dalam merekrut tenaga kerja maupun berinvestasi di Kota Taman.

Demi menerapkan regulasi ini, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi I Agus Haris juga meminta dinas terkait untuk melakukan sosialisasi sehubungan perda tersebut. Sehingga perusahaan mengerti sanksi yang diterima bila melakukan pelanggaran.

“Terkait perda ini masih banyak perusahaan yang belum paham. Sehingga perlu disosialisasikan,” katanya.

Diketahui, salah satu poin penting dalam perda itu yakni memaksa perusahaan membayar uang jaminan senilai 15 persen dari total investasi. Pembayaran ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja di ujung masa kontrak. Mengingat, selama ini banyak kasus terkait pesangon yang tak terbayarkan.

Mekanisme lain pun dapat dilakukan perusahaan. Manajemen dapat menyerahkan uang jaminan di luar ketentuan itu. Asalkan mampu mengakomodir seluruh hak dan kewajiban seluruh tenaga kerja. (Arsyad Mustar/Adv)

Artikel Usai Lebaran, Disnaker Bakal Sosialisasikan Perda Alih Daya dan Rekrutmen Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kasi Informasi Pasar Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Riduansyah mengatakan pencari kerja yang hendak membuat kartu kuning atau biasa disebut AK-1 tak perlu mengantre lama.

Pasalnya, pelayanan pembuatan kartu kuning ini hanya membutuhkan waktu lima menit. Asalkan persyaratan yang dibutuhkan sudah siap.

“Pengurusan pembuatan kartu kuning lebih cepat dan mudah,” katanya kepada bontangpost.id.

Alur pengurusan AK-1 ini dimulai saat pencari kerja tiba di loket, terlebih dulu melakukan registrasi. Kemudian petugas akan memeriksa kelengkapan berkas, seperti KTP asli Bontang, Ijazah SD hingga pendidikan terakhir, surat keterampilan dan pengalaman jika ada.

“Setelah persyaratan sudah diperiksa dan lengkap, pencari kerja akan difoto. Selanjutnya kartu kuning tersebut dicetak,” ujarnya.

Riduan -sapaannya- mengatakan saat hari normal Disnaker melayani 30 hingga 40 orang yang mengurus pembuatan AK-1 setiap harinya. Bahkan mencapai 100 orang jika terdapat lowongan proyek di sejumlah perusahaan.

Lanjut dia menyampaikan, tidak hanya pelayanan pembuatan AK-1, akan tetapi juga perpanjangan kartu kuning. Kata Riduan, masa berlaku setiap kartu kuning yakni selama dua tahun.

Meski begitu, setiap enam bulan para pencari kerja harus melaporkan dan memperbaharui kartunya tersebut jika belum mendapatkan pekerjaan.

“Kalau perpanjang, cukup bawa KTP asli Bontang dan kartu kuningnya saja,” tutupnya. (Arsyad Mustar/Adv)

Artikel Pengurusan Kartu Kuning Cepat, Disnaker Layani Puluhan Pencaker Setiap Hari pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Laporkan Perusahaan yang Tak Terapkan UMK pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Dipanggil dulu, apa alasannya tidak menerapkan UMK. Jika memang melanggar aturan, perusahaan akan diberi sanksi sesuai peraturan berlaku,” kata Kepala Seksi KPHI Disnaker Bontang, M Rusdi, Senin (20/5/2019).

Perusahaan yang dimaksud, antara lain sektor jasa penunjang minyak dan gas, sektor industri pengolahan kimia dasar organik dan anorganik, serta perusahaan yang bergerak di bidang jasa lainnya, seperti pembiayaan.

“Finance, perhotelan, dan swalayan juga termasuk. Semuanya harus menerapkan UMK,” jelasnya kepada bontangpost.id.

Dia menjelaskan, ketentuan gaji karyawan telah diatur berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor 561/K.569/2019 tentang Penetapan UMK Bontang Tahun 2019 yakni Rp 2.933.099,00.

Kemudian, keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.8/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Sektor Industri Pengolahan Kimia Dasar Organik dan Anorganik Tahun 2019, sebesar Rp 3.199.600,00.

Sementara itu, keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.52/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Sektor Jasa Penunjang Minyak dan Gas Tahun 2019, gaji pekerja yaitu Rp 3.994.500,00.

“Sudah diatur semua standar gaji. Pekerja bisa melapor ke sini (Disnaker) kalau ada yang tidak sesuai,” ucapnya.

Meski begitu, perusahaan masih bisa mengajukan permohonan untuk menunda penerapan UMK. Meskipun ada syarat-syarat khususnya. Namun jika perusahaan tak sanggup dari sisi keuangan dan tidak mengajukan permohonan penundaan, perusahaan bersangkutan akan diberi sanksi sesuai aturan berlaku. (mam/adv)

Artikel Tak Terapkan UMK, Perusahaan Bakal Disanksi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Bimbingan teknis ini nantinya diberikan kepada sekitar 30 serikat pekerja pada 17 Juni mendatang. “Sehari saja pelatihannya di Hotel Bintang Sintuk,” ungkap Kepala Seksi KPHI Disnaker Bontang, M Rusdi saat ditemui Bontangpost.id di kantornya.

Hal ini bertujuan agar organisasi buruh lebih baik lagi. Sehingga nantinya tidak timbul gesekan antara perusahaan dan pekerjanya. “Kami memberi pembekalan seperti bagaimana tata cara berorganisasi yang baik,” ujarnya.

Dia menerangkan pembekalan ini sudah pernah dilakukan, namun 3 tahun terakhir tidak terlaksana lantaran pengaruh keuangan pemerintah yang tidak memadai. Sehingga tahun ini baru dapat dilaksanakan kembali. Sebab itu pihaknya berharap seusai pelatihan tersebut, serikat pekerja dapat berjalan dengan sesuai aturan yang ada dan dapat meningkatkan produktifitas, kesejahteraan karyawan, dan perusahaan tempat dia bekerja. Alhasil pengusaha dapat memenuhi hak hak pekerjanya. “Pemerintah berharap semua berjalan harmonis,” harapannya.(zae/adv)

Artikel Tingkatkan Pengetahuan Serikat Pekerja, Disnaker Bontang Akan Gelar Bimtek pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Bontang, Usman HM mengatakan, setidaknya hingga kini pihaknya sudah bermitra dengan sepuluh balai pelatihan dan perusahaan baik di Bontang maupun di luar daerah.

Ada pun bidangnya, tergantung kebutuhan balai pelatihan dan perusahaan. Misalnya, pelatihan perkantoran, desain busana, marketing, otomotif, teknik pendingin dan informatika, mesin produksi serta beberapa bidang lainnya.

“Jadi kerjasama ini tidak hanya sekadar pelatihan, tapi juga membantu penempatan kerja,” kata Usman kepada bontangpost.id.

Meski pun memang tidak seluruhnya yang mengikuti pelatihan dan pemagangan ini secara otomatis langsung bekerja, tergantung pada lowongan kerja yang tersedia di setiap perusahaan.

Disnaker Bontang telah menjalin kerja sama pemagangan kepada sepuluh mitra kerja. Yakni LPK Bontang, BBPLK Cevest, BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, Badak LNG, Pupuk Kaltim, Pama, BLK Bontang, BLK Samarinda, dan BLK Balikpapan.

Lanjut Usman mengatakan. dari sekian orang tersebut yang mengikuti pelatihan juga pemagangan sekitar 70 persen sudah mendapatkan penempatan kerja.

“Yang tahun 2018 sudah 70 persen. Tahun ini belum karena masih ada yang proses untuk mengikuti pemagangan,” jelasnya.

Begitu pula dengan kesempatan pemagangan ini, kata Usman akan dilakukan secara bergantian. Sehingga warga lainnya nantinya juga mendapatkan kesempatan yang sama.

“Pastinya bergantian. Karena tidak mungkin juga sekaligus mendapat kesempatan pemagangan dan pelatihan,” tutupnya (mam/adv)

Artikel Disnaker Magangkan 634 Warga Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Upaya ini sebagai salah satu bentuk pengawasan kepada perusahaan untuk mematuhi Peraturan Daerah (perda) Bontang tentang Rekrutmen dan Tenaga Kerja tahun 2018.

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja, Usman mengatakan dalam perda tersebut telah diatur bahwa setiap perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, yakni 75 persen dari total kebutuhan tenaga kerja.(mam/ra/adv)

Artikel Perusahaan Diimbau Patuhi Perda Perekrutan dan Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kasi Pelatihan, Produktivitas dan Pemagangan Disnaker Bontang Dony Tanjung mengatakan, BBPLK Semarang merupakan salah satu mitra pelatihan leves atas. Hal ini tentu menjadi suatu kebanggaan Bontang atas kerja sama ini.

“Baru tahun ini kami lakukan kerja sama dengan BBPLK Semarang,” ujar Dony – begitu sapaannya – saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Awang Long, Rabu (15/5/2019).

Dia menyampaikan, Maret 2019 lalu Disnaker Bontang telah mengirim sebanyak 8 orang ke BBPLK Semarang untuk mengikuti pelatihan Administrasi Perkantoran kurun waktu satu bulan.

Sementara itu, 19 Juni mendatang akan kembali mengirim 8 orang. Dua orang di antaranya bidang marketing, dan 6 lainnya bidang desain busana. Durasi pelatihan marketing yakni 1,5 bulan, dan desain busana 2 bulan lamanya.

“Ini masih tahap persiapan untuk pengiriman Juni nanti. Sebelum mereka berangkat, akan ada pembekalan seperti gambaran saat mengikuti pelatihan,” ucapnya.

Mereka yang dikirim tersebut, lanjutnya, biaya pulang pergi, uang saku, uang makan, tempat tinggal akan ditanggung dari pusat. Selain itu, setelah mengikuti pelatihan, akan diberi sertifikat kompetensi.

“Kalau di Semarang ada lowongan yang sesuai, bisa langsung melamar kerja. Begitu juga jika sudah kembali ke Bontang,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Disnaker Bontang telah menjalin kerja sama pemagangan kepada sepuluh mitra kerja. Yakni LPK Bontang, BBPLK Cevest, BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, Badak LNG, Pupuk Kaltim, Pama, BLK Bontang, BLK Samarinda, dan BLK Balikpapan. (mam/adv)

Artikel Disnaker Bontang Tekan Angka Pengangguran Melalui Pemagangan pertama kali tampil pada Bontang Post .