Lutfi Rahmatunnisa’, Bontang

Nur Wahyuni  pulang dengan kepala tertunduk dengan map dokumen dalam genggamannya. Raut wajahnya terlihat tak bersemangat, keringat mengucur dari keningnya.

Siang itu, akhir 2020, untuk kesekian kalinya, Wahyuni gagal memperoleh pekerjaan. Bukan karena kemampuannya. Tapi sebab fisiknya. Karena perempuan berjilbab ini disabilitas.

Bukan dari lahir. Wahyuni menjadi disabilitas daksa sejak usia 3 tahun. Selepas mengalami kecelakaan mobil. Punggungnya membungkuk, tulangnya tak selurus sebelumnya.

Beruntung, Wahyuni dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan sosial yang inklusif dan tidak melihatnya sebagai orang yang berbeda. Ia menamatkan pendidikannya hingga sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang.

“Alhamdulillah kalau pendidikan masih bisa mengikuti seperti yang lainnya,” katanya, ditemui di rumahnya, pertengahan Januari 2022.

Mencari kerja di tanah kelahiran masih terbilang sulit bagi Wahyuni. Apalagi beberapa persyaratan bagi tenaga kerja yang tak ia sanggupi. Seperti berpenampilan menarik yang kerap terlampir membuatnya sedikit terusik.

“Sebenarnya tidak minder. Hanya peluang untuk lolosnya itu yang kecil. Terlebih kami bersaing dengan orang normal pada umumnya,” tuturnya.

Wahyuni bercerita, sebagai sarjana sosiologi yang lulus pada 2020, puluhan lamaran telah dilayangkan ke berbagai perusahaan. Namun, ditolak dengan berbagai cara.

“Di panggil untuk interview saja saya tidak pernah. Padahal setiap ada lowongan pekerjaan di website Dinas Ketenagakerjaan Bontang saya selalu memasukan lamaran,” keluh Wahyuni.

Tak ingin berhenti mencoba untuk mendapat sebuah pekerjaan. Wahyuni mencoba peruntungan lain dengan mengikuti perekrutan CPNS Berau yang mana tes di selenggarakan di Balikpapan pada September 2021 lalu. Lagi, dalam tes CPNS tersebut Wahyuni dinyatakan tidak lolos seleksi meski menggunakan jalur disabilitas. “Belum rejeki saja,” ucapnya pasrah.

Tak banyak yang bisa dilakukan oleh wanita yang berdomisili di Kelurahan Berbas Pantai, Bontang Selatan ini. Dirinya kini banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas dalam rumah dan membantu orangtua.

***

Tidak menyerah pada keadaan menjadi tekad Ahmad Akbar Saputra. Salah seorang disabilitas netra low vision yang juga aktif  sebagai atlet judo dan terapis.

Dia sempat mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Sebelum perlahan kemampuan matanya semakin berkurang.

Akbar bukan tanpa kemampuan, dia bisa membuat website. Menguasai Microsoft Word dan sejumlah administrasi. Berbagai lowongan pekerjaan telah ia coba dengan melampirkan lamaran yang ia titipkan melalui jasa kantor pos. Jauh dari dugaannya, tak satu pun lamaran yang ia masukan ke berbagai perusahaan lolos seleksi. Mencari kerja di kota industri tak mudah bagi orang sepertinya.

Pria yang juga menajabat sebagai ketua Forum Pemuda Disabilitas Kreatif (FPDK) Bontang itu mengatakan akses untuk memperoleh pekerjaan bagi disabilitas memang sudah jadi persoalan klasik.

Kendalanya, kata dia, pemerintah seperti tak serius menjalankan amanah aturan. Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Selain itu, orang dengan disabilitas juga sulit memperoleh akses informasi terkait lowongan pekerjaan. Dia menduga, kurangnya ketersediaan lowongan kerja bagi difabel lantaran banyak pihak masih menyangsikan kapasitas mereka. “Bisa dihitung lah yang mau terima kami. Makanya kalau aturan itu tegak, jadi ada semacam ketakutan lah kalau itu tidak dijalankan,” tandasnya.

Konvensi tersebut menyepakati bahwa difabel setara dengan masyarakat lainnya. Berdasarkan konvensi itu, disepakati bila difabel memiliki enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara. Meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Difabel juga bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, pengucilan, ancaman, berbagai bentuk eksploitasi, penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Aturan yang mengatur soal difabel juga tertuang dalam UU 8/2016, dan Perda Kaltim 1/2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. “Yang kami minta itu bukan sesuatu yang berlebihan. Karena memang sudah jadi tanggung jawab pemerintah,” tandasnya.

Ketiadaan program pemberdayaan difabel di Bontang menambah sulitnya mereka bekerja. Bahkan semakin merosot, merasa terpuruk, dan terpinggirkan dari masyarakat. Selain itu, ini membuat mereka terus-terusan bergantung dengan orang lain. Sangat sulit bagi orang dengan disabilitas untuk berdikari dan memiliki daya saing, bila pemerintah tak memberi mereka bekal keterampilan.

“Kalau program BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau dikasih sembako bagaimana mau mandiri. Bukannya tidak suka, tapi kami lebih perlu program latihan kerja,” tegasnya tentang program BLT bagi keluarga miskin.

Kata Akbar, bila difabel memiliki keterampilan dan mampu berdikari, ini bisa memperbaiki citra mereka di hadapan publik. Selama ini, akibat dibuat tak berdayanya komunitas difabel, citra mereka terlihat sangat menyedihkan. Dianggap lemah, tak mampu melakukan apapun, bahkan kerap dianggap sebagai beban.

“Asal ada keterampilan, ada akses pekerjaan atau buat lapangan kerja sendiri, kami juga bisa seperti orang-orang,” sebutnya.

Lebih jauh dia mengatakan, bila ingin membuat difabel berdikari, Pemkot Bontang mesti serius menggodok program khusus di bidang pendidikan. Baik formal maupun nonformal. Untuk formal, akses memperoleh pendidikan lanjutan, misal ke perguruan tinggi.

Nonformal, pemberian terapi mental atau membuat balai rehabilitasi sosial. Atau secara spesifik lagi, membangun balai pelatihan kerja khusus difabel. Seperti Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) di Bandung.

“Di sana banyak yang bisa dilakukan. Ada terapi mental, ada pelatihan kerja. Saya dapat ilmu pijat Jepang ya dari sana,” bebernya.

Dikatakan Akbar, berdasarkan PP 60/2020 tentang Unit Layanan Disaabilitas Bidang Ketenagakerjaan (ULDK) pasal 2, pemerintah daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan atau Balai Pelatihan Kerja (BLK) khusus difabel. “Tidak usahlah berbicara tentang lowongan pekerjaan. BLK saja dulu yang harus diwujudkan,” tegasnya.

Serupa, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bontang Ma’ruf menilai, pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak yang sama bagi difabel Bontang. Khususnya dalam hal penyediaan lapangan tenaga kerja dan pelatihan.

“Beberapa difabel Bontang itu buka usaha mandiri. Itupun bisa di hitung,” ungkapnya.

Dia mendorong pemkot hadir serta memberi dukungan kepada difabel Bontang berupa pelatihan dan lapangan pekerjaa. Guna mencetak daya saing para difabel.

“Kami mendukung sekali visi misi wali kota tahun ini. Tapi, jangan lupa dengan keberadaan teman-teman difabel di Bontang yang memiliki peranan yang sama dalam hal memajukan kota,” seru Ma’ruf.

JAWABAN PEMERINTAH

Menukil data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang, hanya 8 difabel bekerja di kantor pemerintahan. Persentasenya hanya 0,15 persen dari total pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga kontak daerah (TKD) yang akumulatif mencapai 5.071 orang.

Untuk PNS, 2 disabilitas daksa bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), 1 disabilitas daksa di Kecamatan Bontang Selatan, dan 1 disabilitas daksa di Inspektorat Daerah.

Sementara untuk TKD, 1 rungu di BKPSDM, 1 daksa di Kelurahan Guntung, dan 2 daksa di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bontang.

Melihat komposisi ini, maka jumlah difabel yang bekerja di lingkungan Pemkot Bontang tak selaras dengan undang-undang. Sebagaimana amanah UU 8/2018 tentang Penyandang Disabilitas pada bagian keempat mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi. Di Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen difabel dari jumlah pegawai atau pekerja.

Dengan jumlah ASN mencapai 5.071 orang, maka porsi difabel di Pemkot Bontang hanya 0,15 persen. Bila dikerucutkan lagi, hanya 0,14 persen difabel menjadi PNS dari total 2.798 pegawai.

Sementara, Kepala Bidang Pengantar Kerja Disnaker Bontang Ridwansyah mengakui tidak memiliki data difabel yang telah bekerja. Terlebih program khusus pelatihan tenaga kerja bagi difabel.

Dia juga menyebut bahwa belum ada rekrutmen dari perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan khusus bagi difabel.

“Tapi bagi mereka (difabel) yang memasukan lamaran dan sesuai dengan klasifikasi perusahaan kami akan tampung berkasnya. Nah, selanjutnya bagaimana terserah pada perusahaannya,” jelas Ridwan.

Pun, terkait pelatihan pengembangan potensi kepada difabel, Disnaker Bontang mengakui belum ada pelatihan yang fokus terhadap hal tersebut. Namun, pada triwulan kedua atau ketiga pihaknya akan mengupayakan mengadakan sebuah program pelatihan yang melibatkan difabel.

“Untuk sementara waktu dekat ini, pelatihan digelar oleh (pemerintah) provinsi. Tapi sobat difabel juga boleh mendaftar,” ujarnya.

Bilang Ridwan selama ini lowongan yang dibuka perusahan itu kebanyakan pekerjaan kasar. Seperti produksi pupuk, maintenance, dan sebagainya. Jika pun ada yang bisa diisi oleh difabel, adalah desain grafis.

Dikatakan Ridwan, sulit bagi pihaknya untuk membuka pelatihan khusus bagi difabel. Di samping itu, di lingkungan Pemkot Bontang tidak ada integrasi antara sistem pendidikan, dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manusia (Dissos-PM), Disnaker, dan BKPSDM. Selain itu, bisa jadi, sosialisasi kepada mereka pun kurang.

“Iya juga sih, kalau sosialisasi ke perusahaan itu pernah dilaksanakan tapi jarang. Ini jadi masukan bagi kami untuk mengingatkan perusahaan melalui penggalakan sosialisasi lagi,” terang Ridwan.

Disinggung terkait peran pemerintah untuk mendorong perusahaan di Bontang dalam membuka rekrutmen tenaga kerja bagi difabel Bontang, Ridwan menjawab itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan wali kota Bontang.

PERUSAHAAN MEMBUKA RUANG

Sebagai kota industri, berbagai jenis perusahaan beroperasi di Bontang. PT Pupuk Kaltim dan Badak LNG merupakan salah dua yang terbilang raksasa. Tak heran jika keduanya menjadi kiblat bagi perusahaan lain.

Di Pupuk Kaltim, manajemen mengklaim telah melakukan perekrutan difabel. Mereka bekerja di berbagai unit kerja, contohnya seperti SDM dan pemasaran.

VP Corporate Communication Pupuk Kaltim Tommy Johan Agusta menyebut, tantangan persaingan tenaga kerja bagi difabel, terutama untuk bekerja di perusahaan manufaktur membutuhkan kemampuan dan dasar pendidikan khusus.

Pupuk Kaltim mengaku telah memberikan edukasi yang dapat memupuk keterampilan dan mendorong semangat entrepreneurship. Agar tercipta kemandirian untuk difabel.

“Untuk mewujudkan komitmen perusahaan dalam mendukung kesetaraan akses dan meningkatkan kesejahteraan rekan-rekan difabel, kami membuat sebuah program pemberdayaan sejak 2017,” kata Tommy dalam keterangan tertulis yang dikirim ke bontangpost.id.

Program tersebut dapat diikuti oleh peserta dari berbagai kecamatan dan desa di Bontang dan sekitarnya. Pelatihan dan pendampingan sebagai bagian dari program ini memungkinkan mereka berkarya untuk menghasilkan kemandirian ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pupuk Kaltim juga bekerja sama dengan Inkubator Bisnis Permata Bunda dengan tujuan tercapainya difabel yang mandiri, berdaya dan turut memberdayakan lingkungannya.

Dalam segi pemberdayaan, Inkubator Bisnis Permata Bunda hingga 2021 telah menyentuh penerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung sebanyak 6.494 orang di seluruh Indonesia.

Hingga 2021, setidaknya terdapat 54 difabel yang tercatat sebagai peserta program pemberdayaan yang berkegiatan sesuai fase dalam sustainable entrepreneurship program for disability. Yakni pendampingan wirausaha, penempatan kerja, pemagangan, dan pelatihan.

“Ke depan, program ini akan kami dorong untuk dapat berjalan secara mandiri, sehingga lebih banyak individu difabel yang terberdayakan secara berkelanjutan,” terangnya.

Sementara itu, dua perusahaan besar lainnya yang menetap di Bontang seperti LNG Badak dan Indominco Mandiri belum memberikan keterangan resmi terkait  jumlah disabilitas yang menerima manfaat lapangan pekerjaan.

“Kami menunggu informasi dari HC. Setelah itu jawaban segera kami informasikan kembali,” ucap Humas LNG Badak, Muhammad Irfan Hidayat.

***

Ahmad Akbar Saputra beranjak dari kursi. Belum selangkah, dia menyenggol segelas kopi. Air berwarna hitam menggenangi meja. “Saya lupa ada gelas di sini,” selorohnya.

“Saya pamit sebentar ganti baju,” sambungnya, di sela wawancara.

Akbar masih menjaga asa untuk bisa bekerja. Namun, lebih dari itu dia tidak ingin hanya berpangku tangan. Istri dan anaknya butuh makan. Kini, dia berusaha mendulang rupiah dari menjual jamu herbal dan membuka terapi. “Saya juga harus tetap hidup,” tegasnya. (edw)

***

Liputan/produksi ini menjadi bagian dari program training dan hibah Story Grant: Mengembangkan Ruang Aman Keberagaman di Media oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) yang terlaksana atas dukungan International Media Support (IMS).

Artikel Difabel Bontang, Setengah Mati Mencari Kerja di Kota Industri pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal tersebut disampaikan Agus Haris dalam
rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DRPD terhadap RPJMD tahun 2021-2026 yang dihelat di Sekretariat DPRD, Jalan Moh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Senin (29/9/2021) siang.

Politikus Gerindra itu menjelaskan, bakal sulit membuat program khusus penyandang disabilitas bila ini tak dimasukkan dalam RPJMD. Dengan demikian, persoalan ini praktis juga tak akan menjadi prioritas. Sebab kompas pemerintah dalam pembangunan dan penyusunan program untuk beberapa tahun mendatang ialah RPJMD.

“Kalau tidak masuk dalam RPJMD, lalu dasarnya kita untuk lebih konkret memberikan tanggung jawab menjadi tidak ada,” ujar Agus Haris.

Dia mengatakan selama ini perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sangat kurang. Padahal posisi mereka sebagai warga negara juga setara dengan warga lainnya. Tak boleh diabaikan, dan pemerintah wajib memenuhi hak-hak mereka.

Menurutnya, dengan masuknya penanganan penyandang disabilitas dalam RPJMD, pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan nasib mereka. Baik dengan membuatkan program pendidikan, pelatihan kerja, atau arah pembangunan kota lain yang selaras dengan kebutuhan mereka.

“Kalau kita mau jujur, yang sangat butuh perhatian sebenarnya penyandang disabilitas. Karena mereka ada keterbatasan, makanya pemerintah harus hadir di sana,” tegasnya.

Dalam rapat itu, Agus Haris juga meminta agar penanganan warga pesisir juga masuk RPJMD. Kata dia, terjadi disparitas sangat nyata antara warga yang bermukim di daratan Bontang dengan warga pesisir di pulau-pulau kecil Bontang. Kebutuhan dasar mereka saja, macam pendidikan, kesehatan, air bersih tidak terpenuhi. Belum lagi bila menyinggung soal aspek sosial, kata Agus.

“Ini juga sangat penting. Susah mau mendorong pembangunan di pesisir kalau ini tak masuk dalam RPJMD,” tutupnya. (*)

Artikel Penanganan Disabilitas dan Pembangunan di Pesisir Diharapkan Masuk dalam RPJMD Basri-Najirah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Agus Haris mengatakan, seluruh pihak tidak bisa mengabaikan keberadaan penyandang disabilitas. Sebab mereka ada. Mereka memiliki posisi yang setara sebagai warga negara Indonesia. Itu ada dalam amanat undang-undang.

“Memang tidak bisa dipungkiri kalau penyandang disabilitas ada. Mereka tanggung jawab semua, terkhusus pemerintah,” ujarnya kepada bontangpost.id, Jumat (17/9/2021) sore.

Dia menyebut pemerintah harus hadir di tengah-tengah penyandang disabilitas. Memenuhi hak-hak mereka. Mempermudah aksesibilitas mereka ke berbagai fasilitas publik dan menjangkau program pemerintah.

Politikus Gerindra ini mengaku tak pernah tahu apakah Pemkot memiliki program khusus bagi penyandang disabilitas. Baik formal maupun nonformal. Atau program-program lain guna meningkatkan kapasitas mereka.

“Saya belum merekam soal itu. Apakah Pemkot punya program itu atau tidak,” sebutnya.

Akibat ketidaktahuan ini, Agus Haris mengakui bila DPRD pun luput melihat kondisi penyandang disabilitas. Dewan tak pernah secara khusus membahas soal nasib atau persoalan yang mereka alami. Sehingga ketika ada perwakilan difabel menagih pemenuhan hak-haknya, baik eksekutif maupun legislatif sama-sama gelagapan.

Ke depan ia berjanji, dalam skema penyusunan kegiatan pemerintah, akan memperhatikan apakah ada program khusus menyasar penyandang disabilitas. Menyarankan agar ada program pemberdayaan yang khusus dirancang bagi mereka. Pun memperhatikan dari sisi penganggaran.

“Mudahan kami bisa alokasikan dalam anggaran perubahan nanti,” janjinya.

SEPAKAT PENYANDANG DISABILITAS DIBERIKAN PELATIHAN KERJA

Secara khusus, Agus Haris menyarankan agar pemerintah merancang program latihan kerja bagi penyandang disabilitas. Menurutnya ini penting, agar mereka bisa memiliki bekal, keterampilan untuk masuk dalam bursa kerja, atau membuat lapangan kerja sendiri.

“Ini penting sekali. Tentu kita ingin penyandang disabilitas bisa mandiri, bisa berdikari,” sebutnya.

Program kerja yang dirancang itu tentu harus menyesuaikan kondisi penyandang disabilitas. Pun melihat kebutuhan pasar. Pemerintah tak bisa hantam rata, lantaran kondisi tiap mereka berbeda. Misalnya, ada pengidap tuna daksa, tuna rungu, atau tuna netra. Program itu harus menyesuaikan kebutuhan dan kondisi mereka.

“Saya dorong itu. Memang harus ada dibuatkan program latihan kerja,” tandasnya. (*)

Artikel Agus Haris Dorong Pemerintah Ciptakan Program Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Proporsi terbesar diisi penyandang disabilitas fisik atau daksa 228 orang. Kemudian mental atau gangguan jiwa 74 orang, dan intelektual atau grahita 64 orang.

Untuk melakukan pendataan lebih lanjut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manusia (Dissos-PM) menerbitkan Kartu Khusus Penyandang Disabilitas Berbasis Geospasial (Kapal Si Geo).

Kapal Si Geo adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam database untuk memperoleh akses program dan layanan mendasar. Keunggulannya, mempermudah pengumpulan data disabilitas dan membuat data mudah diperbarui.

Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dissos-PM Bontang Suratmi mengatakan, ada 13 layanan dasar ditangani kartu ini. Yakni layanan data dan pengaduan, kedaruratan, pengurusan identitas, pemenuhan pangan, pemenuhan sandang, layanan alat bantu kesehatan, dan layanan perbekalan kesehatan.

Kemudian layanan bimbingan sosial keluarga penyandang disabilitas, akses pendidikan dan kesehatan dasar, layanan penelusuran asal usul penyandang disabilitas hingga ke daerah asal, layanan reunifikasi dalam keluarga asal, layanan rujukan kelayakanan professional lainnya. Terakhir, layanan  bimbingan fisik, mental, sosial, spiritual penyandang disabilitas. “Semuanya layanan dasar,” sebutnya, Kamis (16/9) siang.

Sementara, Ketua Forum Pemuda Disabilitas Kreatif Bontang (FPDK) Bontang Ahmad Akbar Saputra mengatakan inovasi Dissos-PM itu patut diapresiasi. Setidaknya mereka berupaya memonitor keberadaan dan jumlah mereka. Melalui data yang mudah diperbarui, terintegrasi, dan mudah di akses melalui internet.

Namun ada yang menjadi sorotannya. Pertama, soal penggunaan kartu itu. Misal dijelaskan, bila Kapal Si Geo ada untuk mempermudah penyandang disabilitas memperoleh akses layanan dasar. Yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana cara ia digunakan. Apakah penyandang disabilitas cukup menunjukkan kartu itu ke layanan dasar yang dituju, atau ada cara lain.

“Itu yang tidak kami pahami. Apakah kami tunjukkan, ini kartu Si Geo, saya mau daftar kuliah, bisa seperti itu atau bagaimana?” tanyanya.

Kedua, kata Akbar persoalan mendata dan memperbarui data penyandang disabilitas sejatinya jadi tugas Dissos-PM. Kartu itu bagus, tapi ada hal lain yang dibutuhkan alih-alih sekadar mengumpulkan data. Yakni pemberian program pemberdayaan.

Selama ini, sebutnya, penyandang disabilitas sekadar didata, namun tak ada program yang bisa membuat mereka punya daya saing. Dari data-data seperti ini, biasa pemerintah hanya menyalurkan bantuan uang tunai, atau sembako. Sementara yang jauh lebih penting ada program pemberdayaan nyata. Agar penyandang disabilitas tidak terus-terusan bergantung dengan orang lain.

“Bukan tidak suka kalau diberi bantuan. Cuma yang dibutuhkan ini adalah program kerja yang berkelanjutan,” tegasnya. (*)

Artikel Loktuan Terbanyak Penyandang Disabilitas, Lakukan Pendataan dengan Kapal Si Geo pertama kali tampil pada Bontang Post .

FITRI WAHYUNINGSIH

Kalimat itu dengan lantang keluar dari mulut Ahmad Akbar Saputra, ketika ditanya soal perlakukan yang kerap diterima disabilitas dari masyarakat. Ia mengaku perlakuan itu sedikit banyak membuat mental penyandang disabilitas makin surut, dan membuat mereka tidak percaya diri. Padahal kata Akbar, penyandang disabilitas pun dapat berdaya, punya potensi, selama mereka mendapat dukungan, dan tak terus-terusan dikucilkan.

Selasa (14/9/2021) sore, redaksi bontangpost.id menyambangi kediaman Akbar di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang, Selatan. Berbincang hal-hal sederhana. Yang merakyat. Bukan ribut-ributnya proyek gagal. Bukan tentang politik kelas dewa. Tapi soal tantangan penyandang disabilitas. Perihal upaya mereka berdaya melalui satu wadah yang kini dipimpin Akbar; Forum Pemuda Disabilitas Kreatif (FPDK) Bontang.

Dikisahkan Akbar, cikal bakal didirikannya forum ini bermula ketika Forum Penyandang Disabilitas Kaltim melakukan sosialisasi di SLB Negeri di Bontang. Ini terjadi sekira April 2021.

Dari sosialisasi itu, pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, tersadarkan bila penyandang disabilitas rupanya tak seburuk yang dipikirkan. Yang dibutuhkan ialah, membentuk wadah guna memfasilitasi penyandang disabilitas. Akhirnya, tercetuslah ide agar forum serupa dibuat di Bontang.

‘’Alhamdullilah setelah sosialisasi itu, pemerintah langsung tanggap. Saya juga kaget pemerintah mau buat juga (forum disabilitas) di sini,’’ bebernya.

Tujuan utama forum ini untuk menampung gagasan, kreativitas, serta menjadi tempat bagi penyandang disabilitas menujukkan eksistensinya di hadapan publik. Ini penting sebab citra penyandang disabilitas dianggap terlalu ‘’menyedihkan’’. Seperti dianggap tak mampu melakukan sesuatu, berbeda, dan tak mampu berdaya.

Selain itu, forum ini bertujuan untuk menyusun program pemberdayaan khusus disabilitas. Ini penitng guna menggali potensi yang ada pada diri penyandang disabilitas. Agar mereka bisa mandiri, produktif, dan punya daya saing.

Kata Akbar, banyak yang menganggap penyandang disabilitas tak bisa apapun. Kenyataannya, banyak hal yang bisa mereka lakukan. Hanya saja potensi itu tak digali, apalagi dikembangkan. Mereka disisihkan hanya karena satu kekurangan.

‘’Kami mau sejajar. Kami tidak mau dianggap remeh atau tidak mampu terus. Banyak hal yang bisa dilakukan penyandang disabilitas,’’ tegas pria 28 tahun ini.

Adapun kepengurusan FPDK Bontang ini memiliki masa bakti 3 tahun, 2021-2024. Ada 20-an orang terlibat dalam kepengurusan awal. Masing-masing membawa kekhususannya sendiri. Seperti Akbar menyandang tuna netra, ada yang tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita, dan lainnya.

Di masa awal ini, ada dua fokus FPDK Bontang. Pertama, membangun mental baik. Ini bukan cuma bagi penyandangnya, tapi juga pendamping atau orangtua. Dikatakan pria yang berprofesi sebagai terapis ini, karena keterbatasan informasi atau pengetahuan, banyak orangtua atau pendamping justru menyangsikan kemampuan keluarga penyandang disabilitas. Tidak yakin bisa berkembang, atau punya potensi lebih. Ini kemudian berimbas membuat penyandang disabilitas semakin sulit berkembang.

Kedua, memperbaiki citra penyandang disabilitas. Melalui forum ini mereka ingin tampil lebih sering. Berkarya dan menunjukkan inovasi sebaik mungkin. Menjalin komunikasi dengan lintas sektoral, bahkan sesama disabilitas agar keberadaan dan kemampuan mereka dilihat.

‘’Nanti dari sana kan bisa berkembang lagi. Cukup dua itu saja tapi itu bukan tugas mudah,’’ ungkap Akbar.

Sementara fokus lain ialah menggodok program pelatihan. Merumuskan program yang dirancang harus menyesuaikan kebutuhan mereka. Tidak bisa ujug-ujug dihantam rata sama seperti bagi mereka tanpa kebutuhan khusus.

‘’Untuk itu kami butuh support banyak pihak. Bukan cuma pemerintah, pendamping, tapi juga masyarakat,’’ tandasnya. (*)

Artikel Merajut Asa Lewat Forum Pemuda Disabilitas Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .