bontangpost.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendorong seluruh pihak untuk memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas. Baginya ini penting, sebab selama ini disabilitas, nyaris tak pernah dibicarakan dan diperhatikan. Mereka seolah tersisihkan.
Agus Haris mengatakan, seluruh pihak tidak bisa mengabaikan keberadaan penyandang disabilitas. Sebab mereka ada. Mereka memiliki posisi yang setara sebagai warga negara Indonesia. Itu ada dalam amanat undang-undang.
“Memang tidak bisa dipungkiri kalau penyandang disabilitas ada. Mereka tanggung jawab semua, terkhusus pemerintah,” ujarnya kepada bontangpost.id, Jumat (17/9/2021) sore.
Dia menyebut pemerintah harus hadir di tengah-tengah penyandang disabilitas. Memenuhi hak-hak mereka. Mempermudah aksesibilitas mereka ke berbagai fasilitas publik dan menjangkau program pemerintah.
Politikus Gerindra ini mengaku tak pernah tahu apakah Pemkot memiliki program khusus bagi penyandang disabilitas. Baik formal maupun nonformal. Atau program-program lain guna meningkatkan kapasitas mereka.
“Saya belum merekam soal itu. Apakah Pemkot punya program itu atau tidak,” sebutnya.
Akibat ketidaktahuan ini, Agus Haris mengakui bila DPRD pun luput melihat kondisi penyandang disabilitas. Dewan tak pernah secara khusus membahas soal nasib atau persoalan yang mereka alami. Sehingga ketika ada perwakilan difabel menagih pemenuhan hak-haknya, baik eksekutif maupun legislatif sama-sama gelagapan.
Ke depan ia berjanji, dalam skema penyusunan kegiatan pemerintah, akan memperhatikan apakah ada program khusus menyasar penyandang disabilitas. Menyarankan agar ada program pemberdayaan yang khusus dirancang bagi mereka. Pun memperhatikan dari sisi penganggaran.
“Mudahan kami bisa alokasikan dalam anggaran perubahan nanti,” janjinya.
SEPAKAT PENYANDANG DISABILITAS DIBERIKAN PELATIHAN KERJA
Secara khusus, Agus Haris menyarankan agar pemerintah merancang program latihan kerja bagi penyandang disabilitas. Menurutnya ini penting, agar mereka bisa memiliki bekal, keterampilan untuk masuk dalam bursa kerja, atau membuat lapangan kerja sendiri.
“Ini penting sekali. Tentu kita ingin penyandang disabilitas bisa mandiri, bisa berdikari,” sebutnya.
Program kerja yang dirancang itu tentu harus menyesuaikan kondisi penyandang disabilitas. Pun melihat kebutuhan pasar. Pemerintah tak bisa hantam rata, lantaran kondisi tiap mereka berbeda. Misalnya, ada pengidap tuna daksa, tuna rungu, atau tuna netra. Program itu harus menyesuaikan kebutuhan dan kondisi mereka.
“Saya dorong itu. Memang harus ada dibuatkan program latihan kerja,” tandasnya. (*)
