“Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami resmi menyelesaikan proses handling over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari Pemerintah Serbia,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2020) malam.

Yasonna menyebut pemulangan ini sempat mendapat gangguan, tetapi Pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria ke Indonesia.

“Indonesia dan Serbia memang belum saling terikat perjanjian ekstradisi, tetapi lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi Pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan,” ujar Yasonna.

“Sempat ada upaya hukum dari Maria Pauline Lumowa untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi, juga ada upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terwujud,” sambung politikus PDI Perjuangan itu.

Yasonna juga memberikan apresiasi kepada Duta Besar Indonesia untuk Serbia, M. Chandra W. Yudha, yang bekerja keras mengatur dan memuluskan proses ekstradisi. Menteri berusia 67 tahun itu juga menyebut bahwa keberhasilan ekstradisi terhadap Maria tidak lepas dari asas resiprositas (timbal balik).

Sebelumnya, Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat L/C fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan EUR 56 juta atau setara Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari “orang dalam” karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi BNI. Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.

Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, tetapi Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda. Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

“Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham,” kata Yasonna.

Selain itu, lanjut Yasonna, keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan permintaan percepatan proses ekstradisi terhadap Maria. Di sisi lain, Pemerintah Serbia juga mendukung penuh permintaan Indonesia berkat hubungan baik yang selama ini dijalin kedua negara.

“Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa,” ujar Yasonna. (antara/jpnn)

Artikel 17 Tahun Buron, Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun Diekstradisi ke Indonesia pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pantauan JawaPos.com (grup Bontangpost.id), Yasonna langsung meninggalkan awak media setelah dia memberikan keterangan pers. Karena waktunya bertepatan dengan ibadah salat Maghrib sekitar pukul 18.16 WIB.

“Udah ya mau maghrib, ini satu aja,” kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Mendapat pengawalan ketat, Yasonna enggan ditanya awak media soal polemik keberadaan Harun. Awak media pun sulit mendapat keterangan rinci soal Harun, karena Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan jajaran di bawah kepemimpin Yasonna di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Itu Dirjen Imigrasi,” singkat Yasonna.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengakui terlambat menginformasikan keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Tersangka pemberi suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu telah berada di Indonesia sejak Senin (7/1/2020) lalu.

Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang menyatakan adanya gangguan atay delay system sehingga Imigrasi telah mengetahui keberadaan Harun. Delay system itu diduga terjadi karena proses restrukturisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sedang berlangsung. Hal ini berimbas pada terganggunya sumber informasi.

“Tidak lazim terjadi (delay system), tapi kalau mati lampu di Bandara Soeta itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kita lakukan pendalaman,” kata Arvin di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Arvin menyebut, pihaknya melakukan pendalaman mengapa terjadi delay system. Pihaknya saat ini belum mengetahui secara rinci mengapa hal itu bisa terjadi.

“Maka dilakukan pendalaman. Itu merupkan bagian pengawasan dan pemantauan pelintasan. Hasilnya tentunya kita akan terbuka dengan penyidik,” terang Arvin.

Terkait lamanya informasi yang disampaikan pihak Imigrasi, kata Arvin, karena masih mengumpulkan informasi yang valid. Karena hilangnya Harun Masiku saat ini tengah menjadi sorotan publik.

“Kalau imigrasi tentu akan sangat terbuka sekali untuk menyampaikan pelintasan. Tidak ada spekulasi kita menghambat, kita hanya memastikan yang bersangkutan (Harun Masiku),” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. (jpc)

Artikel Ditanya Soal Keberadaan Harun Masiku, Menkumham Yasonna Laoly Kabur pertama kali tampil pada Bontang Post .

Maskapai Air Asia telah melakukan komunikasi kepada pengelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto untuk membuka rute Samarinda-Kuala Lumpur. Kepala UPBU APT Pranoto Dodi Dharma Cahyadi membenarkan penjajakan tersebut.

“Keinginan Air Asia itu karena Samarinda kota penyangga IKN (ibu kota negara), dan banyak faktor lain,” ucapnya.

Jika nanti penerbangan dari dan ke Kuala Lumpur diwujudkan, artinya diperlukan petugas, alat, dan ruang imigrasi. Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kaltimra Yudi Kurniadi mengatakan, pada dasarnya, pihaknya siap saja jika nantinya Bandara APT Pranoto memerlukan keimigrasian. Dia pun mendukung hal tersebut, apalagi Samarinda sebentar lagi bakal jadi kota penyangga IKN. Mobilitas masyarakat bakal semakin tinggi. Baik masyarakat Samarinda dan sekitarnya yang hendak keluar daerah, maupun pengunjung yang akan ke Samarinda dan sekitarnya.

“Tetapi, sebelum itu semua ya harus ada perbincangan dahulu dengan semua pihak terkait. Namun, sejauh ini belum ada perbincangan atau surat yang masuk ke saya,” ucap Yudi.

Terang Yudi, mengadakan konter imigrasi bukan hal sederhana. Sebab, semuanya harus jelas ditentukan. Mulai tata letak konter pemeriksaan imigrasinya, alat pemeriksa, dan sebagainya. Maka itu, perlu rapat komprehensif. Namun, pihaknya selalu mendukung.

Sementara itu, di sisi lain pihak APT Pranoto terus berbenah. Sempat beberapa kali ditutup sehari dua hari karena perbaikan di landasan pacu dan sebagainya, kini bandara ditutup lagi 25 hari hingga 15 Desember.

Sebab, ada peningkatan struktur taxiway sepanjang 100 meter. Kemudian, pemasangan air field lighting (AFL) system atau lampu runway termasuk lampu-lampu di sekitar apron dan taxiway. Dua pekerjaan tersebut bersumber dari dana APBD dan APBN.

Setelah perbaikan dan pemasangan lampu ini, alat navigasi penerbangan pada malam hari bisa dipasang dan penerbangan malam hari bisa dilakukan. Namun, tidak langsung. Sebab, 2020 diperkirakan alat navigasi baru dipasang.

“Setelah lampu dipasang, dan alat navigasinya lengkap sudah ada, baru kita akan merevisi atau me-review jam operasi bandara yang sebelumnya hanya sampai pukul enam sore. Mungkin dikaji lagi, kalau sebagai gambaran, di Berau itu sampai pukul delapan malam, Balikpapan kalau enggak salah sampai pukul 10 malam. Belum 24 jam. Kecuali berdasarkan request dan kesiapan SDM (sumber daya manusia) juga fasilitas navigasi semuanya terpenuhi, baru bisa dilaksanakan,” kata Kasi Pelayanan dan Operasi Bandar Udara APT Pranoto Rora Adian sebelumnya. (nyc/dwi/k8/prokal)

Artikel Rute Internasional di Bandara APT Pranoto Disambut Positif pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan bersama seluruh pejabat Kakanwil  Kaltim dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, serta Ketua DPRD Bontang  Nursalam, Rabu (7/8/2019).

Minimum security, katanya merupakan pembinaan di luar tembok. Sehingga para warga binaan ini dapat bertemu langsung dengan keluarganya layaknya telah bebas. “Jadi mereka bisa tidur bareng istri dan anak-anaknya,” katanya.

Namun untuk dapat proses asimilasi ini, warga binaan ini harus mengantongi beberapa persyaratan. Di antaranya, sertifikasi kelakuan baik dari kalapas, menguasai keterampilan tertentu yang dapat diterima di masyarakat, serta telah memperoleh sertifikat dari badan sertifikasi. Keahliannya seperti mengelas, montir, dan pengrajin mebeler. “Jadi bukan keahlian mencopet,” candanya.

Dia mengatakan, di Kaltim ada 4 lapas yang diusulkan untuk menjadi maximum, medium dan minimum. “Kalau yang minimum Balikpapan dan Bontang,” ucapnya.

Untuk mewujudkan ini, katanya, Lapas kelas III Bontang masih memerlukan sejumlah kelengkapan fasilitas yang perlu dipenuhi. Sehingga dia meminta bantuan kepada pemerintah daerah dan perusahaan sekitar untuk memberikan dukungan sarana prasarana tersebut.

“Visi besarnya adalah pemulihan, agar warga binaan sadar, taat, tidak melanggar hukum lagi, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, lingkungannya dan berkontribusi untuk pembangunan,” harapannya. (Zaenul)

Artikel Dirjen PAS Dorong Terapkan Minimum Security, Lapas Bontang Perlu Lengkapi Fasilitas pertama kali tampil pada Bontang Post .