BONTANG – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Sri Puguh Budi Utami, mendorong Lapas kelas III Bontang, menjadi Lapas Minimum Security
Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan bersama seluruh pejabat Kakanwil Kaltim dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, serta Ketua DPRD Bontang Nursalam, Rabu (7/8/2019).
Minimum security, katanya merupakan pembinaan di luar tembok. Sehingga para warga binaan ini dapat bertemu langsung dengan keluarganya layaknya telah bebas. “Jadi mereka bisa tidur bareng istri dan anak-anaknya,” katanya.
Namun untuk dapat proses asimilasi ini, warga binaan ini harus mengantongi beberapa persyaratan. Di antaranya, sertifikasi kelakuan baik dari kalapas, menguasai keterampilan tertentu yang dapat diterima di masyarakat, serta telah memperoleh sertifikat dari badan sertifikasi. Keahliannya seperti mengelas, montir, dan pengrajin mebeler. “Jadi bukan keahlian mencopet,” candanya.
Dia mengatakan, di Kaltim ada 4 lapas yang diusulkan untuk menjadi maximum, medium dan minimum. “Kalau yang minimum Balikpapan dan Bontang,” ucapnya.
Untuk mewujudkan ini, katanya, Lapas kelas III Bontang masih memerlukan sejumlah kelengkapan fasilitas yang perlu dipenuhi. Sehingga dia meminta bantuan kepada pemerintah daerah dan perusahaan sekitar untuk memberikan dukungan sarana prasarana tersebut.
“Visi besarnya adalah pemulihan, agar warga binaan sadar, taat, tidak melanggar hukum lagi, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, lingkungannya dan berkontribusi untuk pembangunan,” harapannya. (Zaenul)
