BONTANGPOST.ID – Keringanan pajak kendaraan bermotor mulai terasa dampaknya. Program Relaksasi Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026 yang digulirkan Pemprov Kaltim disambut masyarakat.

Pada hari pertama pelaksanaan, pembayaran kendaraan yang menunggak lebih dari dua tahun tercatat mencapai Rp 424,24 miliar. Namun data terbaru masih dalam proses pencatatan.

Program keringanan pajak ini bakal berlangsung 21 September – 22 November 2026. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Dasmiah mengatakan, antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah kendaraan yang melunasi tunggakan.

Artikel Cukup Bayar Pokok Saja, Simak Cara Manfaatkan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala UPTD PPRD Wilayah Bontang, Indun Salbiah Ningsih, membenarkan pelaksanaan program tersebut.

“Iya, benar. Ini akan dimulai Senin,” terangnya.

Program pemutihan tersebut memberikan pembebasan denda administratif akibat keterlambatan pembayaran PKB. Relaksasi juga mencakup denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan kebijakan ini, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan hanya perlu membayar pokok PKB terutang. Program tersebut juga memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan yang sudah lama menunggak untuk kembali mengurus administrasi kendaraannya.

Pelayanan pemutihan dapat dimanfaatkan di kantor Samsat selama periode program berlangsung. Masyarakat Bontang memiliki waktu hingga 22 November 2026 untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

“Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut,” pungkasnya. (*)

Artikel Mulai Hari Ini, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Bontang, Denda Tunggakan Dihapus pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dari target tahun ini sebesar Rp37,109 miliar, realisasinya baru mencapai Rp10,886 miliar atau 29,34 persen.

Kondisi serupa juga terjadi pada Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dari target Rp25,031 miliar, realisasi semester pertama baru mencapai Rp8,171 miliar atau 32,64 persen.

Capaian tersebut menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang karena masih berada di bawah target penerimaan semester pertama sebesar 40 persen.

Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, mengatakan rendahnya realisasi opsen PKB dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya masih tingginya piutang pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan.

“Kasusnya hampir sama seperti PBB. Masih banyak piutang yang harus diselesaikan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PKB,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).

Selain piutang, perubahan mekanisme penghitungan nilai pembayaran PKB yang menjadi kewenangan Samsat juga memengaruhi besaran penerimaan opsen yang diterima pemerintah daerah.

Natalia menjelaskan masih banyak kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Kota Bontang, namun pembayaran pajaknya dilakukan di daerah asal sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

“Seharusnya kendaraan yang memang beroperasi di sini bisa terdata sehingga pembayaran pajaknya dilakukan di daerah,” katanya.

Persoalan lain ialah belum optimalnya pendataan kendaraan baru yang keluar dari dealer. Banyak kendaraan yang dibeli secara kredit belum dapat dipastikan status kepemilikannya setelah transaksi berlangsung.

“Kami belum mengetahui apakah kendaraan itu masih dimiliki pembeli pertama, sudah dijual atau berpindah tangan. Pendataan seperti ini masih perlu diperkuat,” tuturnya.

Bapenda Bontang berencana memperkuat pendataan kendaraan dan koordinasi dengan pihak terkait agar potensi penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan pada semester kedua 2026. (ak)

Artikel Penerimaan Opsen PKB Bontang Seret, Bapenda Soroti Kendaraan yang Pajaknya Dibayar di Daerah Asal pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syahruddin, menyebutkan bahwa pada triwulan pertama tahun ini, pendapatan dari opsen PKB mencapai Rp3.703.632.354. Jumlah ini setara 10,43 persen dari target tahunan sebesar Rp35,5 miliar.

Sementara itu, pendapatan dari opsen BBNKB tercatat sebesar Rp4.128.540.946, atau 17,24 persen dari target tahunan Rp23,9 miliar. “Ini sudah melebihi target triwulan awal yang kami tetapkan sebesar 15 persen,” ujar Syahruddin.

Ia menambahkan, kebijakan pemutihan PKB yang berlangsung dari 8 April hingga 30 Juni dipastikan tidak akan menurunkan pendapatan dari opsen. Sebaliknya, pemutihan justru diyakini akan mendongkrak penerimaan karena kendaraan yang sebelumnya menunggak akan kembali membayar pajak.

“Karena opsen ini baru diberlakukan tahun ini, maka pendapatannya tidak terpengaruh oleh tunggakan sebelumnya,” jelasnya.

Program pemutihan ini juga bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus memperbaiki akurasi data kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Diharapkan, langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan dan mendukung validasi data kendaraan yang lebih baik. (*)

Artikel Bontang Kantongi Rp7,8 Miliar dari Opsen PKB dan BBNKB pada Triwulan Pertama 2025 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Melalui kebijakan penurunan tersebut, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, bahwa penurunan itu tidak akan menganggu atau mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim pada 2025.

“Jadi, penurunan ini tidak akan membuat struktur penerimaan atau PAD kita menjadi jomplang. Karena, sudah diperhitungkan,” kata Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dalam rilisnya.

Selain itu, Sri juga menjelaskan, penurunan tersebut bagian dari memotivasi wajib pajak untuk taat membayar pajak. Karena, saat ini masih banyak wajib pajak yang belum taat membayar.

Sebab, di dalam hukum ekonomi, ketika ada pengurangan harga atau diskon tentu akan memperluas jangkauan kepada konsumen untuk tertarik membeli.

“Nah itu, yang ingin kita raih di dalam program penurunan tarif ini,” jelas Sri.

Selama ini, sambung Sri, Kaltim sudah melakukannya. Yakni, relaksasi. Dengan relaksasi tersebut, Pemprov Kaltim mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mau membayar pajak kendaraan mereka.

“Satu sisi kita mendapatkan ketaatan masyarakat membayar pajak. Kemudian, disisi lain dengan semakin banyak membayar pajak, maka volume manfaatnya semakin besar untuk masyarakat,” pesannya.

Selain adanya penurunan itu, Sri juga menegaskan, bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan atau PAD. Pemprov Kaltim berupaya memanfaatkan aset pemerintah daerah. Artinya, optimalisasi aset ini terus dilakukan Pemprov Kaltim, agar bermanfaat bagi masyarakat secara menyeluruh. (*) 

Artikel Mulai 5 Januari, Kaltim Terapkan Pajak Kendaraan Paling Rendah di Indonesia pertama kali tampil pada Bontang Post .

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono menilai pencanangan pemberlakuan aturan itu merupakan sesuatu yang baik. Berdasarkan data PT Jasa Raharja, terdapat 40 juta kendaraan atau 39% dari total kendaraan yang tercatat belum melakukan pembayaran PKB, yang secara nominal merupakan potensi penerimaan pajak diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun.

“Jadi kebijakan ini sangat bagus untuk optimalisasi PKB,” ujarnya. Sementara itu, dari sisi Polri, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penegakan hukum untuk pelanggaran lalu lintas. Salah satunya melalui penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74. Yaitu, penghapusan data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, Korlantas Polri juga akan mengimplementasikan Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 85.

Sebagai upaya penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan upaya mendapatkan informasi status perpajakan kendaraan bermotor, Korlantas Polri melakukan upaya penegakkan hukum berbasis digital melalui Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

E-TLE merupakan sistem berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis kendaraan lalu lintas. E-TLE bertujuan untuk meminimalisir adanya pertemuan antara masyarakat dengan petugas, meningkatkan akurasi objek hukum dan efisiensi waktu dan biaya.

Penggunaan E-TLE juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait peraturan berkendara di lalu lintas dan kepatuhan dalam membayar PKB. Dari penggunaan E-TLE, pihak Polri dapat menindak pelanggaran lalu lintas yang ada dan dapat mengetahui masa berlaku pajak dari kendaraan tersebut. (sya)

Artikel 40 Juta Kendaraan Tak Bayar PKB, Dua Tahun Nunggak Data Dihapus pertama kali tampil pada Bontang Post .